Meeting Results: Waka Komisi VI DPR Usul Pembeli Solar Subsidi Wajib Cocokkan QR Code dan STNK

DPR Usulkan Pemeriksaan QR Code dan STNK untuk Solar Subsidi

Langkah Baru dalam Pengawasan Penggunaan Bahan Bakar Subsidi

Meeting Results – Hasil meeting results dari Komisi VI DPR RI menunjukkan bahwa Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, mengusulkan penguatan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan solar subsidi. Usulan ini diharapkan bisa mencegah penyalahgunaan bahan bakar subsidi oleh pelaku pelangsiran atau pihak yang mengalirkan kebutuhan ke tambang ilegal. Pemeriksaan QR Code dan STNK menjadi dua langkah utama yang diusulkan, sebagai cara untuk memastikan penggunaan solar subsidi sesuai aturan. Dengan ini, petugas SPBU bisa memverifikasi identitas kendaraan sebelum memberikan bahan bakar subsidi.

Konteks Diskusi di Kota Padang

Pada meeting results di Kota Padang, Jumat (5/6/2026), Andre Rosiade menyoroti perlunya keterlibatan lembaga pengawasan yang lebih ketat. Meski QR Code telah menjadi alat utama untuk memantau distribusi solar subsidi, modus penyalahgunaan yang semakin canggih memerlukan langkah tambahan. Andre menyatakan bahwa pemeriksaan STNK penting untuk menutup celah penggunaan solar subsidi secara ilegal, terutama karena banyak kendaraan memiliki lebih dari satu pelat nomor.

Peran STNK dalam Mengurangi Penyalahgunaan

Dalam meeting results, Andre menjelaskan bahwa STNK menjadi bukti penting dalam mengidentifikasi kendaraan yang melakukan pelangsiran solar subsidi. Ia menekankan bahwa petugas SPBU harus melibatkan STNK sebagai bagian dari prosedur pengawasan. “Kendaraan lansir sudah kita ketahui. Orangnya itu-itu juga, mobilnya itu-itu juga. Jika mencurigai, langsung amankan. Security SPBU bisa menjadi garda depan sambil menunggu Polsek terdekat,” kata Andre dalam keterangan tertulis.

Koordinasi dengan Pertamina dan Regulator

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Pertamina. Sales Area Manager (SAM) Retail Sumatera Barat, Fakhri Rizal Hasibuan, mengatakan bahwa Pertamina siap berkoordinasi dengan regulator untuk menerapkan pemeriksaan STNK secara resmi. “Kami mendukung langkah ini, tapi harus ada regulasi resmi dari BPH Migas. Setelah itu, kami akan langsung menerapkan di lapangan,” jelas Fakhri. Dalam meeting results, ia menambahkan bahwa sistem pemantauan melalui CCTV dan penerapan sanksi bagi pelanggaran sudah menjadi bagian dari kebijakan Pertamina.

Keberhasilan Pengawasan yang Sudah Ada

Pertamina telah melakukan beberapa upaya pengawasan selama ini, seperti memblokir QR Code yang terindikasi digunakan untuk penyalahgunaan. Fakhri menyatakan bahwa belasan ribu QR Code telah diblokir, serta 21 SPBU mendapat pembinaan terkait pelanggaran. “Setiap hari kita memantau aktivitas melalui CCTV. Jika ada indikasi pelanggaran, langsung ditindak lanjuti,” tambahnya. Dalam meeting results, perusahaan ini juga berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan pihak kepolisian dalam penegakan hukum.

Kerja Sama untuk Efektivitas Pengawasan

Andre Rosiade menyarankan bahwa koordinasi antara Pertamina, Polda Sumbar, dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Dalam meeting results, ia menekankan pentingnya kerja sama untuk memastikan pemeriksaan STNK dan QR Code bisa dijalankan secara efektif. “Kita harus menciptakan efek jera. Kalau sudah tahu itu mobil lansir, jangan beri ruang lagi. Buat SOP, laporkan ke polisi, lalu koordinasikan dengan Ditreskrimsus Polda Sumbar,” ujar Andre. Ia juga menyoroti perlunya kebijakan nasional untuk mendorong implementasi ini.

Usulan ke Tingkat Nasional untuk Keseluruhan Penyaluran

Andre berencana mengajukan usulan pemeriksaan STNK ke tingkat nasional, dengan Pertamina Patra Niaga berkoordinasi dengan BPH Migas. Dalam meeting results, ia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan hak masyarakat terlindungi dan mengurangi penyalahgunaan solar subsidi. “Saya akan mengajak Pertamina Patra Niaga berdiskusi dengan BPH Migas. Setelah ini, saya akan komunikasi langsung dengan jajaran direksi. Tujuannya agar semua celah penggunaan solar subsidi tertutup,” pungkasnya. Usulan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari kebijakan nasional yang lebih ketat.

Manfaat dan Harapan ke Depan

Dalam meeting results, Andre menyoroti bahwa pemeriksaan QR Code dan STNK bisa meningkatkan transparansi dalam distribusi solar subsidi. Langkah ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bahan bakar subsidi disalurkan secara adil kepada masyarakat yang berhak. “Dengan dua langkah ini, kita bisa mengurangi pelanggaran yang selama ini terjadi,” tambahnya. Harapan Andre adalah bahwa koordinasi antarlembaga bisa memperkuat tata kelola bahan bakar subsidi secara berkelanjutan.