Main Agenda: Cak Imin: Penduduk Miskin Ekstrem di RI Turun Jadi 2,2 Juta Orang

Cak Imin: Penduduk Miskin Ekstrem di RI Turun Jadi 2,2 Juta Orang

Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar, yang dikenal dengan nama Cak Imin, melaporkan kemajuan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ia menegaskan bahwa penurunan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem telah dicapai dalam rentang waktu dua tahun terakhir, yakni 2024 hingga 2025.

Progres yang Signifikan

Dalam rapat evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat menteri yang diadakan di Gedung BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026), Cak Imin mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem turun drastis. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan dari 3,56 juta menjadi 2,2 juta orang. Capaian ini dianggap sebagai buah dari kerja keras lintas sektor.

“Alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Boleh dong tepuk tangan. Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang,” ujar Cak Imin.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM mengatakan bahwa capaian ini layak diapresiasi. Namun, ia juga menyatakan bahwa masih ada tugas yang belum selesai, terutama dalam menangani sisa penduduk miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 2,2 juta orang.

“Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang,” terangnya.

Komitmen Lintas Sektor

Cak Imin menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem tercapai berkat kolaborasi antar lembaga pemerintah, baik dari Kementerian, Lembaga, maupun Badan. Berbagai program telah diterapkan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, termasuk bantuan sosial, pengembangan usaha kecil menengah (UMKM), reformasi agraria, dan pemberdayaan infrastruktur.

Dalam bidang bantuan sosial, program yang dijalankan telah menjangkau sekitar 8,56 juta keluarga miskin, mencapai 93,6 persen dari total sasaran. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial berhasil mencakup sebagian besar kelompok rentan. Selain itu, Cak Imin menyoroti partisipasi 2 juta orang dalam program Padat Karya yang dikelola Kemenko PM. Program ini bertujuan meningkatkan penghasilan melalui kegiatan produktif.

Sejumlah Capaian Kunci

Di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 2 juta debitur baru berhasil mengakses permodalan. Hal ini memperkuat keberhasilan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor kecil. Dalam sektor migran, 111 ribu pekerja asing telah difasilitasi bekerja dengan efisien, menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

Berkenaan dengan reformasi agraria, 28.000 keluarga mendapatkan pendampingan untuk memperoleh tanah. Selain itu, sektor infrastruktur dan layanan dasar menunjukkan progres yang baik, seperti 99,4 persen kecamatan memiliki Puskesmas, 82,3 persen desa menyiapkan layanan pendidikan dasar, serta 89 persen kecamatan mendukung layanan pendidikan menengah.

Cak Imin juga membeberkan bahwa program Prioritas Nasional (MBG) telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat, termasuk dalam upaya membangun ekonomi keluarga miskin. Di sisi lain, 10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota serta kabupaten. Kementerian juga telah memberikan pelatihan kepada 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa serta kelurahan Merah Putih, yang berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Peran Pendidikan dalam Transformasi

Sementara itu, dalam sektor pendidikan, Cak Imin menyebutkan bahwa 61,9 juta penduduk telah terdampak oleh berbagai program yang dijalankan. Terdapat 166 Sekolah Rakyat yang beroperasi, melayani 14.963 siswa dari keluarga miskin. Program ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan, sehingga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menko PM menekankan bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan ekstrem adalah hasil dari berbagai upaya yang terpadu. Ia juga menyoroti peran anggaran yang dialokasikan, baik dari APBN senilai Rp 503,2 triliun maupun APBD sebesar Rp 129 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mengembangkan berbagai inisiatif yang berfokus pada kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

“Itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan berhasil mencapai target. Kita akan terus bekerja keras untuk target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen pada tahun 2029,” tutur Cak Imin.

Dalam penjelasannya, Cak Imin menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak tercapai secara instan, tetapi memerlukan konsistensi dan komitmen dari seluruh pihak. Meski angka kemiskinan ekstrem telah menurun, ia menyadari bahwa tantangan masih ada. Ia berharap kebijakan yang sudah dijalankan dapat terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan.

Menurut Cak Imin, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendekatan holistik dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem efektif. Dengan integrasi berbagai program, pemerintah mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu terus didukung melalui akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Kompetensi dalam menyusun kebijakan juga menjadi faktor penting. Cak Imin menyatakan bahwa perencanaan yang tepat serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan. Ia berharap keberhasilan ini bisa menjadi landasan untuk mencapai target sifatnya nol persen pada 2026.

Secara keseluruhan, Menko PM menilai bahwa progres yang terjadi adalah hasil dari sinergi berbagai upaya. Ia menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga, serta partisipasi aktif dari masyarakat, dalam menjaga momentum penurunan kemiskinan ekstrem. Angka 2,2 juta orang yang menjadi target saat ini, menurutnya, adalah tantangan baru yang perlu diatasi secara berkelanjutan.