Latest Program: Kata Ojol Usai Prabowo Ingin Aplikator Pangkas Potongan

Kata Ojol Usai Prabowo Ingin Aplikator Pangkas Potongan

Latest Program – Dalam momentum perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk menurunkan persentase potongan tarif yang diberikan aplikator ojek online (ojol) ke pengemudi. Keinginan ini langsung menjadi topik pembicaraan yang menarik perhatian para pekerja transportasi digital, yang secara aktif mengikuti aksi May Day di lokasi tersebut.

Prabowo Buka Suara tentang Potongan Tarif Aplikator Ojol

Prabowo secara terbuka menanyakan pendapat para ojol selama berlangsungnya acara. Ia mengungkapkan keinginan untuk menekan tarif aplikator menjadi di bawah 10 persen, bukan 10 persen seperti yang saat ini berlaku. Sementara masyarakat buruh bersorak mengikuti ucapan mantan ketua umum Partai Gerindra itu, suasana menjadi lebih dinamis.

“Pengemudi ojol diminta untuk menerima potongan tarif sebesar 10 persen, tetapi saya tidak setuju. Jumlahnya harus lebih rendah, di bawah 10 persen,” ujar Prabowo saat memberikan pernyataan tersebut.

Prabowo juga mengkritik sistem pengambilan keuntungan saat ini, di mana pengemudi menjadi pihak yang menanggung beban kerja sementara aplikator mendapat keuntungan. Ia mengatakan bahwa jika pengemudi tidak mendukung kebijakan ini, maka mereka harus siap berjuang tanpa bantuan dari aplikator.

“Enak aja, lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aje. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia,” tambahnya sambil menunjukkan kekecewaannya terhadap ketimpangan ini.

Driver Ojol Harap Terealisasi

Pernyataan Prabowo menuai respons positif dari sejumlah pengemudi ojek online. Diah, seorang pengemudi Gojek yang telah berkiprah sejak 2015, menyambut dengan antusias. Menurutnya, penurunan potongan tarif menjadi di bawah 10 persen akan memberi pernapasan bagi pekerja yang selama ini merasa tertekan.

“Wah itu sangat bagus sekali! Suka deh, aku mau. Itu dambaan semua driver,” kata Diah saat diwawancara di tengah aksi May Day.

Diah menjelaskan bahwa potongan 20 persen saat ini sangat berat, terutama pada layanan hemat. Sebagai contoh, jika tarif layanan hemat berjumlah Rp20 ribu, driver sering hanya menerima Rp17 ribu setelah dikurangi biaya aplikasi. Ia berharap dengan penurunan komisi, pendapatan mereka akan lebih terjaga.

Senada dengan Diah, Sule, pengemudi ojol lainnya yang berkiprah sejak 2019, juga menyambut baik rencana Prabowo. Namun, ia meminta penjelasan lebih lanjut agar kebijakan ini tidak hanya berupa janji.

“Kalau itu terealisasi ya lebih bagus, tapi buktikan dulu ke depannya kalau emang bener. Jangan kayak kemarin, katanya mau dapet THR besar, realitanya dari 2019 sampai sekarang cuma dapet Rp50 ribu,” tutur Sule.

Sule menyoroti kenyataan bahwa biaya operasional terus meningkat, seperti sewa motor dan pembelian baterai untuk pengguna motor listrik. Jika potongan aplikator tidak berkurang, pendapatan pengemudi akan semakin tipis. Ia berharap regulasi yang diterbitkan Prabowo mampu memperkuat kesejahteraan pekerja ojol.

Ojol Senang Tapi Khawatir

Pengemudi Grab, Isa, yang ikut serta dalam aksi May Day, merasa campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur karena pemerintah akhirnya merespons tuntutan para pengemudi selama tiga tahun terakhir. Namun, ia juga waspada terhadap kemungkinan aplikator mencari cara lain untuk menutupi pengurangan komisi.

“Saya jujur percaya dan tidak percaya. Takutnya komisi ini diturunkan, tapi ada sisi lain yang dia naikkan. Misalkan pelanggan tetap bayar Rp28 ribu, kita tetap dapat segitu segitu saja karena fee layanan atau biaya aplikasinya yang dinaikkan,” jelas Isa.

Isa menyatakan bahwa transparansi mengenai biaya layanan masih kurang. Pengemudi sering kali tidak tahu mengapa potongan dalam satu transaksi bisa berbeda dari transaksi lainnya. Ia mencontohkan, biaya aplikasi bisa berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000, tergantung kondisi.

“Kalau nanti komisi turun tapi biaya layanan naik, si pelanggan tetap bayar mahal, dan pendapatan kita tetap segitu-segitu saja. Itu celah besar,” tambah Isa.

Prabowo sendiri telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online. Dalam peraturan ini, pengemudi diberikan BPJS Kesehatan dan pembagian upah minimal 92 persen, di mana sebelumnya hanya 80 persen.

Menurut Prabowo, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada pekerja. Ia menegaskan bahwa perusahaan aplikasi harus menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kewajiban terhadap pengemudi.

“Tadi saya bicara harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” imbuh Prabowo.

Isa berharap Perpres tersebut benar-benar dijalankan secara transparan, agar aplikator tidak menemukan celah untuk memperkecil keuntungan pengemudi. Ia menginginkan solusi yang saling menguntungkan, di mana pekerja ojol sejahtera, tetapi aplikator juga tetap bisa menjalankan operasionalnya.

“Jangan sampai Perpres ini menekan pengusaha sampai mereka lari keluar negeri, itu juga bahaya buat kita. Tapi tolong, aplikator lihatlah ke bawah, lihat susahnya,” harap Isa.

Dengan adanya kebijakan baru ini, para pengemudi ojol semakin yakin bahwa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Namun, tantangan terbesar tetap ada dalam implementasi, terutama terkait kesepakatan antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi. Kesadaran tentang transparansi dan keadilan harus terus dipertahankan agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak.