Kemenhaj Dorong Penguatan BPKH dalam Revisi UU Pengelolaan Dana Haji

Pemerintah Dorong Dana Haji Tetap Fokus untuk Kepentingan Jemaah

Ceritaberkat.com – Pemerintah tengah mendorong penguatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Arah perubahan ini juga menekankan agar dana yang terkumpul dari jemaah tetap digunakan secara khusus dalam ekosistem penyelengggaraan ibadah haji.

Isu tersebut mengemuka dalam 8th International Hajj Fund Forum di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pengelolaan dana haji perlu ditempatkan dalam prinsip restricted fund. Dengan pendekatan itu, penggunaan dana dibatasi untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan haji.

“Harapan kita lebih pada penguatan peran BPKH, sekaligus kita ingin bahwa dana itu menjadi restricted fund, artinya dana haji ya untuk haji, tidak keluar dari haji,” kata Irfan Yusuf.

Prinsip tersebut penting karena dana haji tidak semata-mata berkaitan dengan pembiayaan keberangkatan pada satu musim. Dana yang dikelola juga menyangkut kepentingan calon jemaah yang masih menunggu giliran, sehingga keberlanjutan manfaat dan kehati-hatian menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan investasi maupun pengelolaannya.

Peran BPKH dalam Revisi Regulasi

Gus Irfan, sapaan Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan pengaturan pengelolaan dana haji perlu ditinjau agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal. Targetnya mencakup jemaah yang segera berangkat sekaligus mereka yang berada dalam masa tunggu.

Penguatan BPKH menjadi salah satu agenda yang didorong pemerintah dalam pembahasan revisi undang-undang. Pemerintah telah mengirimkan surat presiden kepada DPR RI untuk meneruskan proses legislasi, sementara pembicaraan mengenai arah perubahan aturan masih berjalan bersama parlemen.

Meski demikian, rincian mengenai penguatan kelembagaan BPKH masih akan dibahas lebih lanjut. Pemerintah menginginkan penguatan peran badan tersebut, dengan ruang pembahasan yang tetap terbuka selama proses revisi berlangsung.

“Penguatan peran BPKH, sebetulnya kita ingin lebih dari itu, tapi sementara itu cukup dari itu,” katanya.

Revisi regulasi berpotensi menjadi ruang untuk memperjelas mandat, tata kelola, serta batas penggunaan dana haji. Bagi jemaah, kepastian aturan penting untuk memastikan dana yang telah disetorkan dikelola sesuai tujuan dan tetap memperhatikan kebutuhan layanan ibadah haji dalam jangka panjang.

Diversifikasi untuk Mengelola Risiko

Salah satu gagasan yang dibawa dalam pembahasan pengelolaan dana haji adalah diversifikasi investasi. Strategi ini diarahkan agar penempatan dana tidak bertumpu pada satu titik atau satu jenis instrumen saja.

Penyebaran investasi dipandang dapat membantu mengurangi risiko sekaligus membuka kesempatan memperoleh nilai manfaat yang lebih besar. Namun, langkah tersebut tetap harus berjalan seiring dengan pengelolaan likuiditas, prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

“Kita harapkan bisa lebih terpencar, pertama untuk mengurangi risiko, kemudian yang kedua tentu mencarikan nilai-nilai manfaat yang lebih besar daripada di satu titik tadi,” ujarnya.

Diversifikasi dalam konteks dana haji bukan hanya soal mengejar hasil investasi. Pengelola juga perlu menjaga ketersediaan dana untuk kebutuhan penyelenggaraan haji pada saat diperlukan. Karena itu, keseimbangan antara potensi manfaat, keamanan penempatan, dan kecukupan likuiditas menjadi unsur yang saling terkait.

Bagi calon jemaah, pengelolaan yang prudent memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan manfaat dana haji. Dana perlu tetap siap mendukung kebutuhan jemaah yang berangkat pada tahun berjalan, tanpa mengabaikan kepentingan jutaan pendaftar yang masih mengantre.

Dana Kelolaan Mencapai Rp185,73 Triliun

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa Hajj Fund Forum ke-8 menjadi ruang untuk membahas masa depan pengelolaan dana haji di tengah tantangan yang kian kompleks. Forum tersebut mempertemukan perhatian terhadap pembiayaan haji, keberlanjutan pengelolaan, dan upaya meningkatkan manfaat bagi jemaah.

Per September 2026, dana kelolaan BPKH tercatat mencapai Rp185,73 triliun. Nilai yang besar ini menuntut tata kelola yang cermat, sebab pengambilan keputusan harus mempertimbangkan berbagai aspek sekaligus: likuiditas, kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan optimalisasi nilai manfaat.

Besaran dana itu juga menggambarkan tanggung jawab jangka panjang BPKH. Pengelolaan tidak dapat hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, karena calon jemaah dalam masa tunggu juga memiliki hak atas keberlanjutan manfaat dana yang dikelola.

“Insya Allah ini bisa menjadi penguatan bagi kami untuk bisa mengelola keuangan haji menjadi lebih optimal lagi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi jemaah haji, baik yang menunggu maupun yang berangkat,” ujar Fadlul.

Ke depan, pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji akan menjadi salah satu titik penting dalam menentukan kerangka pengelolaan dana tersebut. Penguatan BPKH, penerapan prinsip dana terbatas untuk haji, serta diversifikasi investasi diharapkan berjalan dalam satu tujuan: menjaga amanah dana jemaah dan memperluas manfaatnya secara berkelanjutan.