Gandeng PPATK, Polri Usut Transaksi 72 Tersangka Karhutla

Polri Dalami Alur Dana di Balik 72 Tersangka Karhutla, PPATK Turut Dilibatkan

Ceritaberkat.com – Penyelidikan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kini memasuki fase yang lebih dalam. Setelah menetapkan 72 tersangka dari berbagai provinsi, kepolisian tidak berhenti pada tahap identifikasi pelaku di lapangan. Langkah berikutnya yang sedang ditempuh adalah menelusuri jejak keuangan setiap tersangka, termasuk siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, dan bagaimana uang berpindah melalui berbagai instrumen pembayaran. Untuk keperluan itu, Polri memutuskan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna membedah rekening dan aliran dana para tersangka secara menyeluruh.

Kerja Sama dengan PPATK: Menyingkap Lapisan Finansial

Brigjen Mohammad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Minggu (23/8/2026). Ia menegaskan bahwa pendalaman transaksi keuangan sudah berjalan dan menjadi prioritas utama saat ini.

“Untuk transaksi keuangan sedang pendalaman.”

Irhamni menjelaskan bahwa salah satu pertanyaan kunci yang ingin dijawab kepolisian adalah apakah di balik aksi pembakaran lahan tersebut terdapat pihak yang memberi instruksi sekaligus menyediakan pendanaan. Jika terbukti ada, maka lingkaran pelaku tidak lagi terbatas pada orang yang secara langsung menyalakan api, melainkan merambat ke jaringan yang lebih luas.

“Apakah mereka ada yang menyuruh, kemudian ada yang membiayai, tentunya alat-alat pembayaran mereka, transaksi rekening sedang kami upayakan untuk kerja sama dengan PPATK.”

Pelibatan PPATK bukan langkah baru dalam praktik penegakan hukum Indonesia. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan, memblokir rekening, dan menelusuri aliran dana lintas institusi perbankan. Dalam konteks karhutla, kemampuan analitis PPATK dapat mengungkap apakah dana yang digunakan untuk membakar lahan berasal dari satu sumber tunggal atau tersebar melalui banyak rekening, serta apakah ada keterkaitan dengan entitas bisnis tertentu.

Sebaran Tersangka di Sembilan Polda

Sebanyak 72 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebar di sembilan Polda di seluruh Indonesia. Polri telah melakukan asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan di masing-masing daerah berjalan konsisten dan sesuai prosedur. Puluhan laporan polisi tercatat di Polda Riau, Polda Kalimantan Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Aceh, dan Polda Kalimantan Utara.

“9 Polda ini telah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka yang sudah ditetapkan 72 orang tersangka perorangan yang mana proses penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan setelah tadi ada hotspot kemudian dicek ternyata benar ada kebakaran.”

Irhamni menambahkan bahwa indikasi kuat mengarah pada kesimpulan bahwa pembakaran lahan tersebut dilakukan secara sengaja, bukan akibat kelalaian atau faktor alam. Artinya, setiap titik api yang terdeteksi melalui pemantauan satelit kemudian diverifikasi di lapangan, dan hasilnya menunjukkan adanya unsur kesengajaan oleh pelaku.

Rincian Tersangka per Wilayah

Perincian jumlah laporan polisi dan tersangka di masing-masing Polda menunjukkan konsentrasi kasus yang tidak merata. Berikut distribusi data yang disampaikan:

Polda Riau mencatat 30 laporan polisi dengan 35 orang tersangka. Angka ini menjadikan Riau sebagai wilayah dengan beban kasus karhutla tertinggi dalam daftar kali ini.

Polda Kalimantan Barat menangani 18 laporan polisi yang bersumber dari 2.282 titik api.

Polda Sumatera Selatan memiliki 15 laporan polisi dari 618 titik api, dengan 17 orang tersangka.

Polda Jambi mencatat 17 laporan polisi dari 64 titik api dan menetapkan 8 orang tersangka.

Polda Kalimantan Tengah menangani 8 laporan polisi dari 203 titik api dengan 11 orang tersangka.

Polda Kalimantan Selatan mencatat 3 laporan polisi dari 318 titik api dan menetapkan 2 orang tersangka.

Polda Kalimantan Timur memiliki 2 laporan polisi dari 243 titik api dengan 1 orang tersangka.

Polda Aceh mencatat 2 laporan polisi dari 71 titik api.

Polda Kalimantan Utara menangani 2 laporan polisi dari 12 titik api.

Konteks dan Implikasi

Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan tahunan yang menghantui Indonesia, terutama pada musim kemarau. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga merembet ke kesehatan masyarakat akibat kabut asap, gangguan penerbangan, serta kerugian ekonomi yang ditanggung pemerintah dan warga. Setiap tahun, biaya penanganan karhutla mencapai puluhan triliun rupiah, belum termasuk kerugian tidak terukur akibat kerusakan lingkungan jangka panjang.

Pendalaman aspek keuangan yang kini dilakukan Polri membuka kemungkinan bahwa kasus-kasus karhutla tidak selalu berdiri sendiri sebagai tindakan individual. Jika analisis PPATK mengungkap adanya pola pendanaan terstruktur, maka penegakan hukum dapat diperluas ke pihak-pihak yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas pembakaran. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memutus rantai insentif ekonomi yang selama ini dianggap menjadi pemicu utama pembakaran lahan secara sengaja, baik untuk membuka area perkebunan baru maupun untuk memenuhi kewajiban lingkungan tertentu.

Langkah menggandeng PPATK juga mengirimkan sinyal bahwa aparat penegak hukum tidak lagi memandang karhutla semata-mata sebagai perkara pidana ringan di tingkat lokal. Dengan menelusuri aliran dana, kepolisian berupaya membangun konstruksi perkara yang lebih kokoh, sehingga proses persidangan di kemudian hari dapat mempertanggungjawabkan tidak hanya siapa yang menyalakan api, tetapi juga siapa yang membiayai dan memerintahkan aksi tersebut.