Bertambah – Sony Sonjaya Beberkan 41 Nama Terkait Korupsi MBG ke Penyidik

Bertambah, Sony Sonjaya Beberkan 41 Nama Terkait Korupsi MBG ke Penyidik

Bertambah – Kepala penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, seorang penyidik yang mengunjungi kantor Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN, telah mengambil waktu sekitar sepuluh jam untuk memeriksa sang tersangka dalam kasus korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemeriksaan ini mengutamakan pengajuan wewenang Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh Sony dalam kasus yang sedang ditangani oleh lembaga tersebut.

Kembangnya Daftar Nama dari 26 ke 41

Menurut pernyataan Krisna Murni, kuasa hukum Sony, selama pemeriksaan hari ini di Gedung Jampidsus Kejagung RI, Jakarta Selatan, penyidik menanyakan lebih lanjut mengenai 26 nama yang sebelumnya telah disebutkan. Krisna menyatakan bahwa jumlah nama tersebut membesar menjadi 41 setelah ditemukan lebih banyak keterlibatan dari pihak-pihak tertentu.

“Dari 26 nama yang diberikan sebelumnya, kami menemukan satu orang yang secara spontan terbuka melalui chatnya. Dari situ, jumlahnya mencapai 41 nama. Jadi, totalnya kini bertambah menjadi 41,” ujar Krisna kepada awak media.

Menurut penjelasan Krisna, penambahan jumlah nama ini terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan nama-nama awal dan mengajukan hak atas titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditetapkan dalam MBG. Ini mengindikasikan adanya keberlanjutan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam skema penyalahgunaan anggaran.

Transparansi dalam Penyebutan Nama-Nama

Krisna juga menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan, Sony tidak hanya memberikan daftar nama, tetapi juga menjelaskan peran masing-masing individu dalam proses korupsi MBG. Menurutnya, ada penambahan tiga nama yang disebutkan oleh Sony secara terpisah, sehingga totalnya mencapai 41.

“Tadi Pak Soni menyebutkan, titik-titik itu menjadi milik NSD. Jadi, totalnya keseluruhan nama yang diberikan hari ini adalah 41,” lanjut Krisna.

Dalam kesempatan yang sama, Krisna menegaskan bahwa nama-nama yang beredar di media sosial tidak seluruhnya akurat. Ia menjelaskan bahwa Sony tidak memperoleh keuntungan secara langsung dari pihak-pihak yang mengajukan titik-titik SPPG. “Tadi ditanyakan, ‘Apa keuntungan Bapak memberikan titik-titik ke mereka?’ Lalu Pak Soni menjawab, ‘Keuntungan saya adalah SPPG ini terpenuhi sesuai target,’” tutur Krisna.

Keterlibatan Politisi dalam Skandal MBG

Selain itu, Krisna menyebutkan bahwa latar belakang dari para pihak yang terlibat dalam pengajuan titik SPPG rata-rata berasal dari kalangan politisi. Ia menjelaskan bahwa banyak dari nama-nama tersebut berkaitan dengan jalur kekuasaan yang diperoleh melalui posisi mereka di politik.

“Dari kalangan politik. Ya, pokoknya dari kalangan politik lah,” jelas Krisna.

Krisna menekankan bahwa keterlibatan politisi dalam kasus ini bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Namun, ia menambahkan bahwa penambahan nama-nama tersebut memperjelas kompleksitas jaringan korupsi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. “Ada kemungkinan mereka memanfaatkan kekuasaan untuk memperoleh akses lebih cepat atau lebih besar dalam pengelolaan program MBG,” tambahnya.

Pemimpin Tertentu yang Mengubah Yayasan

Dalam pemeriksaan hari ini, Sony Sonjaya juga menyebutkan keberadaan sosok berinisial NSD yang diduga terlibat dalam perubahan nama yayasan terkait MBG. NSD, menurut keterangan Sony, memainkan peran kritis dalam mengubah struktur organisasi yayasan tersebut.

“NSD itu tadi melakukan perubahan nama yayasan. Dalam BAP-nya Pak Sony, ia menjelaskan bahwa NSD bisa mengubah nama yayasan hingga tiga kali. Titik-titik SPPG yang yayasan diubah-ubah itu milik NSD,” terang Krisna.

Krisna menambahkan bahwa NSD tidak menggunakan prosedur resmi untuk mengubah nama yayasan. Sebaliknya, ia menurunkan instruksi langsung kepada Sony. “NSD berkata, ‘Pokoknya diganti!’. Tidak ada surat resmi, tapi langsung meminta perubahan,” ujarnya.

Strategi Korupsi Melalui Perubahan Yayasan

Krisna menjelaskan bahwa perubahan nama yayasan tersebut menjadi strategi untuk mengelabui penyidik. Dengan mengganti nama yayasan berkali-kali, NSD dan kelompoknya berusaha menyembunyikan jejak keberatan atau aliran dana yang tidak transparan. “Ini mencerminkan upaya untuk memanipulasi struktur organisasi agar lebih sulit dilacak,” katanya.

Menurut Krisna, perubahan nama yayasan tersebut terjadi di beberapa wilayah, termasuk Tapos, Bogor, Karang Asem, serta Madiun. Ia mengatakan bahwa NSD tampaknya mengontrol keberadaan titik-titik SPPG di daerah-daerah tersebut. “Ini menunjukkan bahwa NSD berperan sebagai pengatur utama dalam pengelolaan MBG,” imbuhnya.

Kesimpulan dan Dampak dari Pemeriksaan

Dengan keterlibatan 41 nama, penyidik semakin mendapatkan gambaran yang jelas tentang jaringan korupsi MBG. Krisna mengatakan bahwa pemeriksaan ini menjadi poin penting untuk mengungkap seluruh detail keterlibatan pihak-pihak terkait. “Penyidik kini memiliki data yang lebih lengkap, termasuk alasan perubahan nama yayasan dan bagaimana NSD memengaruhi proses ini,” jelas Krisna.

Krisna juga menyoroti bahwa keberhasilan Sony dalam menyebutkan nama-nama tersebut memperkuat kesaksian dari pihak lain. Dengan demikian, keberadaan NSD dan keterlibatan politisi menjadi bukti bahwa korupsi MBG tidak hanya melibatkan individu tertentu, tetapi juga jaringan luas yang terorganisir. “Ini membuka kemungkinan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang lebih besar,” pungkasnya.

Menurut laporan, MBG dirancang sebagai program untuk memastikan masyarakat miskin mendapatkan makanan bergizi. Namun, keberhasilan program ini justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengajukan titik SPPG secara tidak sah. Krisna menyebutkan bahwa adanya 41 nama dalam penyidikan ini menggambarkan skala pengaruh yang luas dan pot