Apa Tugas Satgas Super Intelligence Force yang Dibentuk Donald Trump?

Ceritaberkat.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum lama ini mengumumkan pembentukan gugus tugas baru bernama Super Intelligence Force. Kelompok ini dipimpin Jay Clayton, pejabat Gedung Putih yang mengurus teknologi akal imitasi (AI), dengan tugas memastikan AS mendominasi teknologi baru tersebut.

"Lebih besar daripada Revolusi Industri dan internet," kata Trump saat mengumumkan pembentukan Super Intelligence Force.

Langkahnya itu meresponspesatnya perkembangan industri AI. Satuan tugas dibentuk setelah dia bertemu dengan jajaran eksekutif industri AI pada akhir September silam dan sebulan sebelum pemilihan sela pada November. Tekanan publik, serta peringatan dari kalangan bisnis dan akademik terhadap teknologi yang belum sepenuhnya bisa dikendalikan itu, terus menguat.

Nama satuan tugas merujuk pada perintah eksekutif Trump pada September yang mengganti istilah "Artificial Intelligence” menjadi "Super Intelligence” (SI) atau kecerdasan super. Jay Clayton, direktur keamanan nasional sekaligus pejabat baru Gedung Putih yang menangani AI, ditunjuk sebagai pemimpin gugus tugas tersebut.

Trump mengatakan, gugus tugas itu akan mengoordinasikan upaya pemerintah "untuk memastikan Amerika terus memimpin dunia dalam Super Intelligence” serta "melindungi kepentingan dan meningkatkan kehidupan seluruh warga Amerika”.

Trump telah menegaskan bahwa dirinya tidak ingin regulasi "menghambat” kemajuan industri SI. Piagam gugus tugas yang dilaporkan beredar juga menyebutkan bahwa kelompok tersebut akan berupaya mencegah "regulasi berlebihan dan penguasaan proses regulasi oleh kepentingan tertentu”.

Apa tugas Super Intelligence Force?

Gedung Putih belum merilis informasi resmi mengenai Super Intelligence Force. Namun, salinan piagam yang merinci tanggung jawab kelompok tersebut telah diberitakan oleh The Wall Street Journal dan Politico.

Dokumen yang dilaporkan itu menunjukkan bahwa cakupan kerja gugus tugas tersebut cukup luas. Keamanan hayati (biosecurity) dan ancaman terhadap pasokan air disebut sebagai dua bidang yang menjadi perhatian. Serangan siber dalam beberapa waktu terakhir juga menyasar infrastruktur penting di Amerika Serikat.

Kelompok ini akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga utama pemerintah AS, termasuk Pentagon, Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Komisi Perdagangan Federal (FTC). Tujuannya adalah menyusun rekomendasi mengenai undang-undang baru untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai ancaman.

Gugus tugas tersebut juga akan mempertimbangkan kewajiban hukum bagi laboratorium AI untuk melaporkan "pelanggaran keamanan, peretasan, dan upaya menerobos batasan sistem” kepada pemerintah. Kemungkinan penerapan sistem peringatan otomatis juga akan dikaji.

"Meski laboratorium pada akhirnya bertanggung jawab atas risiko dan peluang yang diperbesar serta dipercepat oleh model mereka, pemerintah federal berkewajiban mengenali dan memahami era perubahan ini serta menegakkan hukum negara agar prinsip-prinsip dasar Republik kita terlindungi dan semakin kuat,” demikian bunyi dokumen yang dilaporkan tersebut.

Mandat gugus tugas itu mencakup sektor jasa keuangan, infrastruktur energi, transportasi, pertanian, dan layanan darurat. Trump mengatakan kelompok tersebut juga akan mengoordinasikan keterlibatan pemerintah dengan konsumen, kelompok kepentingan publik, organisasi keagamaan, penyedia infrastruktur penting, dan perusahaan AI. Namun, sejumlah pengkritik menyoroti tidak disebutkannya pekerja dalam daftar tersebut.

Gugus tugas itu diberi waktu 120 hari untuk menyampaikan laporan mengenai risiko AI. Laporan tersebut akan berfokus pada potensi ancaman terhadap kebebasan sipil, keamanan siber, standar untuk model AI canggih, serta dampak yang mungkin ditimbulkan oleh regulasi berlebihan.

Siapa Saja Anggota Super Intelligence Force?

Clayton, yang ditunjuk Trump sebagai pejabat penanggung jawab AI pada awal Oktober, akan memimpin gugus tugas tersebut. Kepada The Wall Street Journal, dia mengatakan mekanisme pengaturan AI seharusnya "dikembangkan melalui dialog”. Dia merujuk pada model risiko yang disusun oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)—lembaga yang dipimpinnya pada masa jabatan pertama Trump—serta Federal Reserve untuk industri keuangan.

Piagam yang dilaporkan itu juga menyebutkan tiga wakil ketua gugus tugas:

Menurut piagam tersebut, Ferguson diperkirakan akan mengawasi kepentingan konsumen dan kelompok advokasi. Penunjukannya berlangsung ketika FTC menyelidiki OpenAI, Anthropic, dan METR terkait agen AI yang berpotensi bertindak di luar kendali dan memiliki tujuan merugikan.

Michael, mantan konsultan teknologi yang pernah menjadi anggota dewan penasihat Perplexity AI, akan mengawasi koordinasi dengan perusahaan-perusahaan AI. Adapun Kupor bertanggung jawab mengoordinasikan kerja sama dengan penyedia infrastruktur penting dan pemangku kepentingan industri lainnya.

Sejumlah anggota penting kabinet Trump juga masuk dalam gugus tugas tersebut, termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Piagam yang dilaporkan itu turut mencantumkan David Sacks, mantan pejabat penanggung jawab AI Trump, serta Condoleezza Rice, mantan Menteri Luar Negeri pada masa Presiden George W. Bush, sebagai anggota eksternal.

Gugus tugas tersebut akan menyampaikan temuan dan rekomendasinya kepada Trump serta Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.

Respons terhadap Super Intelligence Force

Menurut Politico, sejumlah tokoh penting Partai Republik tidak mendapat pengarahan mengenai rencana pembentukan Super Intelligence Force sebelum Trump mengumumkannya. Pembentukan gugus tugas ini berlangsung ketika sejumlah senator senior Partai Republik tengah menyiapkan rancangan undang-undang besar tentang AI untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan teknologi tersebut.

Kalangan Demokrat mengkritik langkah presiden. Lori Trahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS, mengatakan kepada CNN bahwa Trump "hanya membicarakan pembentukan gugus tugas AI tanpa strategi yang berkelanjutan mengenai bagaimana hal itu akan dijalankan melalui otorisasi Kongres”. Menurut dia, langkah tersebut lebih menyerupai taktik untuk menunda tindakan nyata.

"Kita seharusnya mengesahkan undang-undang dan menetapkan pagar pengaman bagi laboratorium-laboratorium AI terdepan. Gugus tugas ini tidak melakukan satu pun dari hal tersebut,” kata Trahan.

Josh Gottheimer, anggota DPR dari Partai Demokrat lainnya, juga menyampaikan keraguan mengenai motif Trump kepada Politico.

"Jika presiden akhirnya sadar bahwa risiko AI bukanlah tipuan dan mulai mengambil tindakan konkret untuk melindungi Amerika, itu bagus,” kata Gottheimer. "Namun, jika ini hanya pengalihan perhatian untuk kepentingan hubungan masyarakat dan upaya melindungi investasi keluarganya, saya sangat keberatan.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris Diadaptasi oleh Rizki Nugraha Editor: Yuniman Farid

… Tautan telah disalin

Tautan telah disalin