Key Discussion: Prof Rycko Amelza: Data BPS RI Impor Jagung Sejak 1973 dan 2026 Setop, Polri Buat Sejarah

Prof Rycko Amelza: Polri Berperan Besar dalam Membuat Sejarah Perpanganan Indonesia

Key Discussion – Komjen Purnawirawan Profesor Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengimpor jagung selama 53 tahun. Namun, pada tahun 2026, negara ini berhasil menghentikan impor jagung dan justru mulai mengekspor komoditas tersebut. Menurut Rycko, perubahan drastis ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang menargetkan swasembada pangan, serta dukungan dari kepolisian.

Peran Polri dalam Membentuk Transformasi Sektor Jagung

Rycko menekankan bahwa Polri bukan hanya menjalankan tugas sehari-hari sebagai lembaga keamanan, tetapi juga aktif terlibat dalam mengakselerasi produksi jagung nasional. Ia menyatakan bahwa sejak dimulainya masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Polri diberi tugas khusus untuk memastikan kelancaran sektor pertanian ini. Kontribusi mereka dianggap menjadi salah satu faktor utama dalam membalikkan situasi ekspor-impor jagung yang berlangsung selama dekade.

“Data dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa Indonesia selalu mengimpor jagung sejak tahun 1973. Dan hingga tahun 2026, kita akhirnya menyatakan tidak mengimpor, bahkan mengekspor. Berarti sejarah berubah dalam dua tahun saja, karena kebijakan presiden yang menargetkan swasembada pangan dan mempercayakan Polri untuk mewujudkannya,” ujar Rycko saat berbicara di Pusat Studi Ilmu Kepolisian, Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa perubahan ini menunjukkan kemampuan Polri dalam menjalankan peran luar biasa. “Dalam sejarah pangan Indonesia, Polri bukan hanya melaksanakan tugas pokoknya, tetapi juga membuat perubahan yang signifikan. Ini adalah kisah sejarah baru yang menunjukkan peran kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.

Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Pangan

Di samping merayakan pencapaian ini, Rycko juga mengajak pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terkait kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian. Ia menyoroti empat faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan program pangan: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. “Bagaimana program-program ini berjalan optimal di tengah masyarakat? Apakah masalahnya ada di kebijakan pemerintah, tata kelola lembaga, atau kemampuan petani?” tanya Rycko.

Dalam konteks jagung, Rycko mengungkapkan bahwa keterlibatan Polri membantu mendorong percepatan produksi. “Kebijakan yang ditujukan untuk swasembada pangan, dengan adanya dukungan Polri, berdampak langsung pada perubahan kebijakan impor yang sudah berlangsung selama hampir setengah abad,” jelasnya.

Kendala Utama dalam Produksi Jagung

Rycko menyoroti tiga masalah utama yang dihadapi petani jagung: biaya modal, ketersediaan bibit unggul, dan harga pupuk yang tinggi. Pertama, ia mengatakan bahwa modal menjadi faktor kritis dalam pembukaan lahan. “Lahan yang sudah datar dan tidak ada hambatan alaminya, seperti pohon besar atau rawa, dibuka dengan biaya sekitar Rp 2 juta-an per hektar. Namun, jika lahan berupa gambut atau rawa, biaya bisa mencapai ratusan juta,” terang Rycko.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil alih peran dalam menyediakan modal atau mempercayakan lembaga keuangan untuk memudahkan akses petani. “Jika biaya modal terlalu tinggi, petani akan kesulitan memperluas produksi, bahkan mengekspor,” tambahnya.

Perbaikan Bibit dan Faktor Produksi

Kedua, Rycko menekankan pentingnya bibit unggul yang dikembangkan melalui penelitian. “Bibit yang disediakan petani saat ini adalah hasil tanaman sebelumnya, bukan varietas baru yang memiliki keunggulan seperti tumbuh cepat, tahan hama, dan produksi tinggi. Ini memperlambat peningkatan produksi nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa akses dan ketersediaan pupuk juga menjadi hambatan serius. “Meski data di atas kertas menunjukkan cukupnya pasokan pupuk, nyatanya di lapangan masih kurang. Saya sendiri sebagai petani, tahu betul bahwa harga pupuk mahal membuat keuntungan panen sulit dirasakan. Pupuk yang dibeli dengan harga tinggi, akhirnya menguras dana, dan petani sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelas Rycko.

Keberhasilan Berbasis Strategi Kebijakan

Rycko berharap pemerintah dapat belajar dari keberhasilan ini dan memperkuat kebijakan yang telah dijalankan. “Perubahan dalam produksi jagung menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat, dipadukan dengan pelaksanaan yang solid, bisa mengubah paradigma sejarah. Kini kita bisa menghadirkan kebijakan pangan yang lebih efektif,” ujarnya.

Dalam wawancara, Rycko menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penyesuaian kebijakan terhadap kondisi lapangan. “Ketika pemerintah menetapkan target swasembada, Polri berperan sebagai penjamin implementasi. Ini memicu keterlibatan yang lebih dalam dalam mengakselerasi produksi jagung,” lanjutnya.

Menurut Rycko, peran Polri dalam sektor pertanian tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi juga membantu mengatasi hambatan struktural. “Dengan kebijakan yang terarah dan pelaksanaan yang kuat, polri bisa menjadi penggerak utama dalam menciptakan transformasi sejarah. Dulu kita mengimpor, sekarang kita mengekspor. Jumlah tahun berubah, tetapi impaknya bisa mengubah nasib rakyat,” terangnya.

Langkah Menuju Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Dalam rangka menjaga keberhasilan ini, Rycko menyarankan bahwa pemerintah perlu terus melakukan evaluasi. “Jika kita tidak bisa memperbaiki faktor-faktor seperti modal, bibit, dan pupuk, keberhasilan swasembada jagung bisa terganggu. Program harus berkelanjutan, karena kunci utama adalah stabilitas produksi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadi contoh bagus untuk sektor pertanian lainnya. “Ketika Polri mampu mengubah arah produksi jagung dalam dua tahun, mereka juga bisa berperan dalam sektor pangan yang lebih luas. Ini bukan sekadar perubahan data, tetapi perubahan kualitas kebijakan dan kepercayaan masyarakat,” ujar Rycko.

Analisis kritis yang disampaikannya juga menyoroti pentingnya keterlibatan kelembagaan dalam mendukung petani. “Kementerian pertanian, lembaga penelitian, dan institusi keuangan harus bekerja sama untuk menyediakan bantuan yang tepat. Jika semua faktor tidak harmonis, keberhasilan impor yang berubah bisa kembali ke arah sebelumnya,” lanjutnya.

Dengan kata-kata tajam, Rycko menegaskan bahwa kebijakan pangan perlu terus diperbaiki. “Jagung adalah contoh, tetapi kita juga harus meninjau komoditas lain. Jika kita bisa membuat sejarah untuk jagung, kita juga bisa