Key Discussion: Heboh Ribut-ribut Menlu Israel dan Pejabat Uni Eropa, Ada Apa?

Heboh Ribut-ribut Menlu Israel dan Pejabat Uni Eropa, Ada Apa?

Key Discussion – Diplomasi antara Israel dan Uni Eropa tengah mengalami gelombang kecaman setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, memutus hubungan dengan pejabat utama Uni Eropa, Kaja Kallas. Keputusan ini diambil setelah Kallas mengungkapkan perbandingan antara Israel dengan Afrika Selatan yang dikenal dengan sistem apartheid. Saar menegaskan bahwa pernyataan tersebut merusak reputasi negara Yahudi, yang ia anggap sebagai satu-satunya demokrasi di wilayah Timur Tengah.

Konteks Ketegangan yang Memanas

Ketegangan antara kedua pihak telah meningkat sejak konflik Gaza meletus pada Oktober 2023. Peningkatan aktivitas perumahan oleh pemukim Israel di Tepi Barat menjadi isu utama yang memicu pro-kontra. Pernyataan Kallas mengenai keterlibatan Israel dalam sistem apartheid menimbulkan reaksi tajam dari sejumlah kalangan di Israel, termasuk pemerintahnya. Saar menilai perbandingan tersebut sebagai upaya untuk menghakimi Israel secara tidak adil.

Pernyataan Kallas muncul dalam pertemuan tertutup dengan pejabat pemerintah Meksiko saat ia melakukan kunjungan bulan lalu. Ia menyatakan bahwa Israel memiliki keterlibatan dalam praktik apartheid, membandingkannya dengan negara-negara lain yang pernah mengalami sistem diskriminasi berdasarkan ras. Namun, hingga saat ini, tidak ada klarifikasi atau penjelasan resmi dari Kallas mengenai pernyataan tersebut, menurut Saar.

Kritik Saar dan Pernyataan di Media Sosial

Dalam postingan di media sosial X pada Rabu (18/6/2026), Saar menyatakan bahwa ia memutus semua kontak dengan Kallas sampai pernyataan “apartheid” itu diakui atau ditarik. Ia menekankan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pernyataan yang dianggap memfitnah. “Masalahnya sederhana: Jika Anda benar-benar menyampaikan pernyataan itu, pertanggungjawabkanlah. Jika tidak, bantahlah,” ujarnya.

“Baru-baru ini, dipublikasikan bahwa selama kunjungan ke Meksiko, dia membandingkan Israel dengan rezim apartheid rasis yang pernah ada di Afrika Selatan,” tulis Saar dalam pernyataannya. Pernyataan Kallas, menurutnya, memberi kesan bahwa Uni Eropa tidak lagi mendukung Israel sebagai negara demokratis. “Oleh karena itu, sebagai Menteri Luar Negeri negara Israel, saya tidak punya pilihan selain memutus hubungan dengan Ibu Kallas sampai ia mencabut fitnah yang ditujukan kepada satu-satunya negara Yahudi di dunia,” tambahnya.

Saar juga menyoroti sikap Kallas yang dianggap obsesif dalam mengecam Israel. Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya memperumit upaya mencapai perdamaian di Timur Tengah, tetapi juga mengabaikan peran Israel dalam membangun kesejahteraan di wilayah tersebut. “Tindakan seperti ini menghambat dialog yang seharusnya berjalan harmonis antara kedua belah pihak,” ujarnya.

Respons Kallas dan Pandangan Uni Eropa

Setelah mendapat kritik dari Saar, Kallas menanggapi melalui media sosial X pada Kamis (18/6/2026). Ia menegaskan bahwa Uni Eropa tetap berkomitmen pada hubungan yang konstruktif dengan Israel. “Saya menghargai dialog dan keterlibatan kita, dan saya terbuka untuk melanjutkannya dengan semangat itu, secara hormat dan konstruktif,” tulis diplomat tersebut.

Dalam pernyataannya, Kallas juga menyebutkan bahwa Solusi Dua Negara tetap menjadi target utama Uni Eropa untuk mencapai perdamaian di wilayah Timur Tengah. “UE telah mengutuk permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, yang semakin mempersulit pencapaian tujuan tersebut. Itulah posisi Uni Eropa,” tegasnya.

Kallas menekankan bahwa perbandingan dengan Afrika Selatan era apartheid bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari upaya untuk menyoroti kebijakan Israel di Tepi Barat. Menurutnya, pernyataan tersebut bertujuan mengingatkan tentang dampak perluasan permukiman terhadap hak-hak warga Palestina. “Kita tidak menolak kebijakan Israel, tapi kita menilai bahwa perluasan permukiman ilegal berkontribusi pada kesenjangan antara dua bangsa,” ujarnya.

Isu yang Terus Membekas

Pernyataan Kallas memicu reaksi yang beragam, tidak hanya dari pemerintah Israel, tapi juga dari berbagai kelompok pro-Palestina di Eropa. Beberapa organisasi hak asasi manusia mengapresiasi perbandingan tersebut, menganggapnya sebagai upaya untuk menggambarkan realitas konflik yang terjadi di Tepi Barat. Namun, pihak-pihak yang mendukung kebijakan Israel menilai bahwa pernyataan itu bisa berdampak negatif pada kerja sama bilateral.

Di sisi lain, Kallas mempertahankan bahwa kebijakan Uni Eropa terhadap Israel selalu didasari oleh prinsip keadilan. “Kita tidak mengabaikan pencapaian Israel, tapi kita juga menilai bahwa tindakan mereka perlu dinilai secara objektif,” kata diplomat itu. Saar, sebagai perwakilan Israel, menegaskan bahwa keputusannya untuk memutus kontak tidak bisa dibatalkan sebelum Kallas mengklarifikasi apakah pernyataan tersebut benar-benar disampaikannya.

Kebijakan Uni Eropa terhadap Israel selama ini menekankan pendekatan yang memadukan dukungan dan kritik. Meski ada perselisihan, Uni Eropa tetap menganggap Israel sebagai mitra penting dalam upaya membangun perdamaian. Namun, pernyataan Kallas tentang “apartheid” menimbulkan pertanyaan besar, apakah ia menggambarkan realitas yang sebenarnya atau hanya menerapkan konsep yang dipakai untuk memperkuat posisi politik tertentu.

Karena itu, Saar meminta Kallas untuk memberikan penjelasan secara terbuka. “Jika pernyataan itu diberikan, maka kita harus berdiskusi dengan jujur. Jika tidak, maka kita harus memperbaiki persepsi yang salah,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Eropa kini menjadi lebih rentan, terutama dalam konteks konflik yang terus berkembang.

Dengan memutus kontak, Saar mengharapkan Kallas mengambil langkah untuk memperbaiki kesan negatif yang dibawa. Namun, langkah ini juga memicu peneguhan sikap dalam kalangan pro-Israel bahwa Uni Eropa mulai memihak kepada Palestina dalam hal kebijakan luar negeri. Sementara itu, Kallas menegaskan bahwa ia tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan dan keadilan, yang ia anggap menjadi dasar dari kebijakan Uni Eropa terhadap negara-negara di wilayah Timur Tengah.

Perdebatan ini menunjukkan bagaimana perselisihan politik bisa memicu perubahan dalam hubungan diplomatik. Saar menganggap bahwa Kallas memperparah situasi dengan pernyataan yang dianggap tidak tepat, sementara Kallas menilai bahwa perbandingan tersebut penting untuk menyoroti kebijakan Israel. Sementara itu, masyarakat internasional memantau dinamika ini dengan ketertarikan, mengingat dampaknya terhadap stabilitas di wilayah Timur Tengah.

Ketegangan antara Israel dan Uni Eropa kini menjadi fokus dalam diskusi global. Meski belum ada keputusan akhir, pernyataan keduanya menunjukkan bahwa hubungan bilateral akan terus berubah sesuai dengan pers