New Policy: Mendagri Bicara Pentingnya Keseimbangan Pengawasan dan Pembinaan Pemda
Table of Contents
Mendagri Bicara Pentingnya Keseimbangan Pengawasan dan Pembinaan Pemda
New Policy – Dalam acara Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan, yang berlangsung di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan pernyataan tentang pentingnya harmonisasi antara pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Acara ini bertujuan untuk mengapresiasi keberhasilan daerah dalam berbagai aspek kinerja, sekaligus menjadi momentum untuk meninjau kembali pendekatan pemerintah pusat dalam melibatkan dan mendorong pembangunan di tingkat lokal.
Pendekatan Mendagri: Dari Fokus Pengawasan ke Pemberian Apresiasi
Dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (6/5/2026), Mendagri mengungkapkan bahwa selama ini, fungsi pembinaan pemerintahan daerah (Pemda) lebih sering dihubungkan dengan aspek pengawasan. Ia menilai, hal ini memerlukan penyesuaian dengan menambahkan elemen apresiasi sebagai penggerak semangat. “Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, (saya) pikir, ini kita ‘stick’ terus,” kata dia. “Ibarat kelinci, ada istilah stick and carrot. Kita kok (lebih banyak) nakut-nakutin mulu, ‘stick’ aja, mana carrot-nya,” tambahnya.
“Pendekatan ini memerlukan penyesuaian dengan menambahkan elemen apresiasi sebagai penggerak semangat.”
Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi penuh, Mendagri menegaskan bahwa keseimbangan antara pengawasan dan insentif sangat krusial. Sistem yang berlaku saat ini, menurutnya, adalah desentralisasi parsial, di mana pemerintah pusat tetap aktif dalam memberikan bimbingan dan mengawasi tata kelola daerah. “Kita harus menjaga keberimbangan, agar daerah tidak hanya diberi tekanan, tapi juga diberi alat untuk berkembang,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pengawasan ketat, tetapi juga pada pemberian motivasi melalui apresiasi. Ia menyebutkan, insentif ini bertujuan untuk mendorong daerah melakukan inovasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal. “Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi Pemda untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan terobosan baru dalam pengelolaan pemerintahan,” jelasnya.
Peningkatan Anggaran sebagai Peluang untuk Pembinaan Lebih Baik
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyebutkan bahwa peningkatan anggaran untuk Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2026 menjadi kesempatan besar untuk memperkuat pendekatan pembinaan yang lebih seimbang. Ia menegaskan komitmen untuk melanjutkan program yang memberikan dukungan kepada daerah yang menunjukkan performa memuaskan. “Saya langsung nyampaikan kepada internal, Saya bilang, kita go ahead, jalan terus (untuk memberikan insentif kepada daerah). Saya yakin bisa,” kata dia.
Dengan peningkatan anggaran, Kemendagri berharap dapat mengembangkan berbagai inisiatif yang mendorong daerah berprestasi. Termasuk memperluas metode penghargaan dan menyediakan bantuan lebih besar dalam kebijakan pembangunan. “Kami berupaya menghadirkan model pembinaan yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang,” tambahnya.
Kategori Penghargaan dan Daerah Pemenang
Acara tersebut menyajikan penghargaan kepada Pemda yang menunjukkan kinerja terbaik dalam empat kategori utama: penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta kreativitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap kategori diisi oleh beberapa daerah yang berprestasi, baik pada tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih penghargaan Terbaik I, diikuti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Di tingkat kota, Kota Bontang menjadi pemenang Terbaik I, sementara Kota Palangka Raya meraih penghargaan Terbaik II. Provinsi Kalimantan Utara, di sisi lain, terpilih sebagai pemenang tingkat provinsi.
Di kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Tapin mengantarkan perwakilannya sebagai Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk kota, Kota Banjarbaru menjadi pemenang Terbaik I, sementara Kota Palangka Raya kembali memperoleh Terbaik II. Sementara provinsi yang memperoleh penghargaan di kategori ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kemudian, dalam kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Sukamara meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Di tingkat kota, Kota Samarinda dianugerahi Terbaik I, sedangkan Kota Banjarmasin menduduki posisi Terbaik II. Provinsi Kalimantan Barat, yang dikenal memiliki kebijakan ekonomi yang stabil, kembali menjadi pemenang tingkat provinsi.
Terakhir, pada kategori creative financing, Kabupaten Kotabaru menjadi pemenang Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Di tingkat kota, Kota Samarinda juga menjadi pemenang Terbaik I, sementara Kota Palangka Raya meraih Terbaik II. Provinsi Kalimantan Barat kembali mengantarkan perwakilannya ke puncak peringkat provinsi.
Insentif Fiskal sebagai Bagian dari Upaya Pembinaan
Kemendagri memberikan insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang berprestasi. Besaran insentif dibagi berdasarkan peringkat: Rp 1 miliar untuk kategori Terbaik III, Rp 2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp 3 miliar untuk Terbaik I serta tingkat provinsi. “Insentif ini bertujuan untuk mendorong daerah berkinerja baik agar tetap bersemangat dalam mencapai target,” terang Mendagri.
Dalam kesimpulan, Mendagri menekankan bahwa penghargaan dan apresiasi merupakan bagian dari upaya membang
