New Policy: Ketua Komisi XI DPR Ungkap Cara Prabowo Pertahankan Harga BBM Subsidi
Table of Contents
Ketua Komisi XI DPR: Prabowo Berhasil Jaga Stabilitas Harga BBM Bersubsidi
New Policy – Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk memastikan pasokan minyak mentah masuk ke Indonesia secara signifikan. Langkah ini, katanya, bertujuan untuk menekan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah tekanan global terhadap harga energi. “Kedua pihak melakukan kunjungan ke berbagai negara penghasil minyak agar pasokan yang masuk ke Indonesia cukup besar, sehingga harga BBM subsidi tetap stabil,” ujar Misbakhun dalam pernyataannya, Senin (4/5/2026).
“Pesan ini penting untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat,” imbuhnya. “Pemerintah berusaha memberikan kepastian bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami lonjakan signifikan meski harga minyak global sedang naik.”
Misbakhun menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga subsidi BBM demi melindungi daya beli masyarakat. Ia menjelaskan bahwa meski situasi di Timur Tengah masih berlangsung dinamis, upaya untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap berjalan. “Situasi global yang tidak stabil berdampak pada harga minyak, tetapi Indonesia belum mengalami kenaikan yang signifikan di sektor ini,” kata dia.
Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik Meski Harga Global Melonjak
Misbakhun juga menyoroti kenaikan harga minyak mentah Brent, yang menjadi acuan harga global, hingga mencapai 119 dolar AS per barel. Meski demikian, di Indonesia harga BBM bersubsidi tetap terjaga. “Pemerintah mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa pemerintah berencana mempertahankan subsidi hingga akhir tahun ini, bahkan jika harga minyak dunia melampaui USD 100 per barel. Menurut Misbakhun, langkah ini bertujuan untuk menghindari tekanan ekonomi pada rakyat. “Kenaikan harga BBM bersubsidi bisa berdampak signifikan pada kemampuan masyarakat belanja, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah,” katanya.
Subsidi LPG Masih Diberikan, Harga 3 Kilogram Dianggap Stabil
Di samping BBM, Misbakhun juga menyoroti subsidi terhadap harga elpiji kemasan 3 kilogram. Ia mengungkapkan bahwa meski harga elpiji nonsubsidi untuk kemasan 5,5 kilogram dan 12 kilogram mencapai ratusan ribu rupiah, harga elpiji 3 kilogram masih berkisar di Rp22 ribu. “Harga ini dianggap stabil untuk memastikan akses energi yang layak bagi warga, terlepas dari kenaikan harga energi di pasar internasional,” tambahnya.
“Artinya, pemerintah tetap berupaya agar rakyat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Misbakhun.
Menurut Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu, pemerintah tidak hanya mempertahankan subsidi BBM dan listrik, tetapi juga memberikan bantuan kecil-kecilan untuk sektor lain. “Pemerintah melakukan subsidi untuk bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), iuran BPJS Kesehatan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” imbuhnya.
Kenaikan Harga Energi Global Membebani Pasar
Menurut Misbakhun, kenaikan harga energi dunia terus berlangsung, terutama akibat keadaan geopolitik yang tidak menentu. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah terjadi karena berlangsungnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang menyebabkan gangguan pada jalur distribusi. “Kondisi tersebut berdampak pada pasar energi global, termasuk selat utama di Selat Hormuz yang menjadi jalur pengangkutan minyak vital,” kata dia.
Ketegangan geopolitik ini juga memengaruhi harga elpiji dan BBM di Indonesia. Misbakhun menyebut bahwa pemerintah berupaya mengurangi dampak kenaikan harga energi global dengan menstabilkan harga subsidi. “Langkah ini tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga mencegah ketidakseimbangan ekonomi dalam negeri,” katanya.
Kebuntuan Diplomatik AS-Iran dan Kebijakan OPEC
Dalam konteks global, harga minyak mentah sempat mencapai puncak pada Rabu (29/4) lalu, ketika upaya diplomasi antara AS dan Iran terhambat. “Kenaikan harga energi ini terjadi di tengah ketidakpastian mengenai jalur distribusi minyak di Selat Hormuz, serta keputusan Uni Emirat Arab untuk mengambil langkah independen dari OPEC,” jelas Misbakhun.
“Selain itu, blokade AS terhadap Iran semakin memperparah ketidakstabilan pasar, terutama karena terbatasnya akses perdagangan minyak ke dan dari pelabuhan Iran,” ujar dia.
Ia menambahkan bahwa konflik antara AS dan Iran berdampak pada dinamika pasar energi global. “Dengan mengurangi pasokan minyak ke negara-negara lain, harga minyak di pasar internasional bisa terus meningkat, sehingga memaksa Indonesia untuk tetap menjaga subsidi agar masyarakat tidak terbebani,” tuturnya.
Pertimbangan Ekonomi dan Politik dalam Pengambilan Keputusan
Misbakhun menyoroti bahwa keputusan untuk tetap memberikan subsidi BBM dan listrik bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga politik. “Pertahankan subsidi merupakan upaya untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah masih mendorong langkah-langkah penyesuaian harga energi secara bertahap. “Tidak menaikkan harga BBM bersubsidi secara tiba-tiba bisa menjadi strategi untuk memastikan transisi yang lembut bagi masyarakat, terutama di kalangan miskin dan menengah,” imbuhnya.
Dalam keseluruhan diskusi, Misbakhun menekankan bahwa kebijakan subsidi bukan hanya keputusan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dalam
