Official Announcement: KPK Panggil Direktur PT Bukaka Sofiah Balfas di Kasus Flyover Simpang SKA Riau

KPK Panggil Direktur PT Bukaka Sofiah Balfas di Kasus Flyover Simpang SKA Riau

Official Announcement – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus terkait proyek pembangunan flyover di simpang Jalan Tuanku Tambusai-Soekarno-Hatta (SKA) Provinsi Riau tahun 2018. Pada hari ini, lembaga antikorupsi tersebut memanggil Sofiah Balfas, direktur PT Bukaka, untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang menyelimuti proyek tersebut.

“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait Pembangunan Proyek Flyover Jalan di Riau atas nama SB Direktur PT Bukaka,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Dalam pemeriksaan, KPK fokus pada transaksi dan pengelolaan dana yang terkait dengan proyek tersebut. Sofiah Balfas dikenal sebagai salah satu tokoh dalam perusahaan yang terlibat dalam kontrak pembangunan flyover. Selain dirinya, empat saksi lain juga diperiksa, yakni Victor Yusuf Djanting dari PT Surya Agrochem Mitra Abad, Hendrik Kianto dari PT Sekasa Inti Pratama, Ir Zulkarnain dari PT Bibis Margaraya, serta Abdul Hakim, karyawan PT Bukaka. Budi Prasetyo mengungkap bahwa penyidik belum merinci topik yang menjadi fokus dalam pemeriksaan terhadap para saksi.

Pemeriksaan dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, menurut Budi. Ia menjelaskan bahwa proses ini bertujuan untuk memperjelas alur dana dan tindakan yang diduga terjadi selama pengerjaan proyek. Sebelumnya, KPK telah melakukan pengecekan ke lokasi flyover di Mal SKA Pekanbaru, Riau, sebagai bagian dari penyelidikan awal.

“Benar, penyidik KPK bersama Auditor BPK serta ahli sedang melakukan pengecekan di lokasi,” kata Budi Prasetyo, Kamis (16/4).

Pengecekan tersebut dilakukan pada Kamis (16/4) pagi oleh petugas KPK. Saat prosesnya berlangsung, akses ke flyover Jalan Soekarno-Hatta ditutup sementara untuk memastikan kegiatan investigasi berjalan lancar. Kendaraan umum juga dilarang melintas selama pemeriksaan, sehingga memicu antrean panjang di sekitar area tersebut. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari gangguan terhadap bukti-bukti fisik yang diperlukan dalam penghitungan kerugian negara.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pengecekan bertujuan untuk memperoleh data yang mendukung analisis kerugian keuangan negara. Ia menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari penyelidikan terhadap proyek flyover yang dianggap bermasalah. “Pengecekan ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dalam penyidikan perkara terkait pembangunan flyover,” tambahnya.

Kasus ini kini menjadi sorotan karena melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan yang bertindak sebagai kontraktor utama. Dalam proyek tersebut, harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan mencapai Rp 159 miliar. Angka ini menjadi fokus perhatian karena KPK menyebutkan bahwa HPS tidak dibuat secara detail. “Pada 26 Januari 2018 diumumkan LPSE lelang proyek pembangunan flyover simpang Tuanku Tambusai Jalan Soekarno-Hatta dengan nilai HPS Rp 159.384.251.000,” sebut Budi Prasetyo dalam wawancara.

Langkah Penyidikan yang Diperluas

Dalam penyelidikan yang berlangsung, KPK tidak hanya mengandalkan data dokumen tetapi juga memeriksa langsung kondisi fisik di lokasi proyek. Proses ini dilakukan dengan kolaborasi tim auditor BPK dan ahli yang memastikan bahwa semua aspek terkait penggunaan dana dan kualitas pekerjaan dicek secara menyeluruh. Selain itu, pihak penyidik juga mengevaluasi apakah ada indikasi kesepakatan suap atau pengelolaan dana yang tidak transparan.

KPK memperjelas bahwa pemeriksaan saksi dan pengecekan lokasi adalah bagian dari strategi penyelidikan yang bertahap. “Kami mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk membangun gambaran lengkap kasus ini,” ujar Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan KPK, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Ia menambahkan bahwa pengecekan di lokasi juga membantu memvalidasi hasil kajian dana yang telah diperoleh.

Proyek flyover di SKA Riau dianggap menjadi salah satu proyek infrastruktur besar yang mengalami ketidaksesuaian. Dugaan korupsi terjadi karena terdapat indikasi penggunaan dana yang tidak efisien, termasuk kontrak dengan nilai HPS yang tinggi namun tidak jelas alur penggunaannya. Dalam rangka memperkuat investigasi, KPK telah memanggil lima tersangka yang terlibat langsung dalam proyek tersebut. Nama-nama tersangka yang disebutkan adalah YN, GR, TC, ES, dan NR.

YN, GR, TC, ES, serta NR menjadi target utama dalam penyidikan ini. Mereka dianggap memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan terkait pengalokasian dana dan pemilihan kontraktor. KPK menegaskan bahwa seluruh proses lelang dan pengerjaan proyek akan dicek hingga ke detail, termasuk kontrak dengan PT Bukaka dan perusahaan lain yang terlibat.

Dampak pada Masyarakat dan Proses Pemeriksaan

Penutupan akses ke flyover sejenak memengaruhi mobilitas masyarakat sekitar, terutama warga yang mengandalkan jalan tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Namun, pihak KPK menilai langkah ini penting untuk menjaga keandalan proses investigasi. Dalam beberapa hari terakhir, pengecekan terhadap proyek juga menarik perhatian publik karena terkait dengan penggunaan dana negara yang mencapai miliaran rupiah.

Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik tidak hanya memeriksa kontrak tetapi juga mencek apakah ada bukti-bukti yang menunjukkan penggunaan dana secara tidak sah. “Kami mencoba mengidentifikasi celah-celah di mana keuntungan pribadi bisa diperoleh dari proyek tersebut,” katanya. Selain itu, KPK juga menganalisis apakah terdapat indikasi konspirasi antar pihak-pihak yang terlibat.

Dengan mengumpulkan data dari berbagai saksi dan lokasi, KPK berharap dapat membangun kasus yang kuat. Proyek flyover di SKA Riau menjadi contoh kasus korupsi infrastruktur yang kini terus diusut. KPK menyatakan bahwa kasus ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara tetapi juga memperlihatkan bagaimana kontrak besar bisa menjadi sasaran manipulasi dalam pemerintahan daerah.

KPK telah mengirimkan tim investigasi untuk memastikan bahwa semua aspek proyek dijelaskan secara jelas. Dalam beberapa minggu terakhir, lembaga tersebut mencari bukti-bukti yang mendukung dugaan korupsi, termasuk kontrak pembangunan