New Policy: Kepala Bappisus: APPMBGI Tak Dapat Dana dari Pemerintah, Murni Non-Government
Table of Contents
Kepala Bappisus: APPMBGI Tak Dapat Dana dari Pemerintah, Murni Non-Government
Dalam sebuah wawancara di acara APPMBGI National Summit di Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026), Aris Marsudiyanto, kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), menjelaskan bahwa Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) tidak menerima dana langsung dari Pemerintah. Menurutnya, asosiasi tersebut berdiri secara mandiri dan tidak terikat dengan institusi pemerintahan.
“Saya rasa tidak ada (dapat dana dari pemerintah) ya, karena ini murni non-goverment ya. Semua kegiatan yang dilakukan berasal dari internal asosiasi. Kami mengapresiasi partisipasi aktif stakeholder dalam mengawasi program ini secara konstruktif, bukan hanya sekadar mengkritik tanpa tindakan nyata,”
Aris menambahkan bahwa keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pengawasan menjadikan APPMBGI sebagai lembaga yang dinamis dan berperan penting dalam memastikan kualitas distribusi makanan bergizi gratis (MBG).
Ketua APPMBGI: Organisasi Berperan Edukasi dan Supervisi
Abdul Rivai Ras, ketua APPMBGI, menjelaskan bahwa asosiasi ini menjadi wadah bagi para pengusaha dan pemilik dapur yang terlibat dalam program MBG. Ia menekankan bahwa APPMBGI memiliki tugas utama untuk memberikan edukasi, melakukan pemantauan, serta memberikan arahan agar MBG sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN).
“Para anggota berkumpul dalam satu platform untuk menyelesaikan masalah rantai pasok. Selain itu, APPMBGI bertugas memastikan kelanjutan program MBG, dengan memberikan supervisi, edukasi, dan menjelaskan regulasi secara efektif,”
Abdul juga menyebutkan bahwa asosiasi ini berupaya memberikan advokasi agar semua MBG atau SPPG memenuhi standar dan sertifikasi yang ditetapkan. Selain itu, APPMBGI aktif memberikan kritik konstruktif untuk meningkatkan kualitas program.
Program MBG: Masih Relatif Muda dan Memerlukan Penguatan
Menurut Abdul, peran APPMBGI semakin penting karena program MBG masih dalam tahap awal. Ia menjelaskan bahwa asosiasi ikut mengawasi kebijakan nasional yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto, terutama proyek menuju Indonesia Emas tahun 2045.
“Karena program ini baru berkembang, maka pengawasan dari asosiasi seperti APPMBGI sangat berarti untuk memastikan penerapannya berjalan optimal di lapangan,”
Abdul menegaskan bahwa APPMBGI adalah organisasi independen. Ia mengatakan anggota tidak mendapat alokasi motor listrik untuk operasional program MBG, sehingga kegiatan berjalan lebih transparan dan mengutamakan kontribusi langsung dari para pengusaha.
