Table of Contents
Anggota DPR Dorong Intervensi Telur via MBG untuk Lindungi Peternak
Jakarta – Muhammad Sarmuji, anggota Komisi VI DPR RI, mengusulkan pemerintah melakukan intervensi untuk menyerap produksi telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan memastikan harga telur tetap stabil serta memberi perlindungan bagi para peternak rakyat. Menurut Sarmuji, situasi di sentra produksi seperti Blitar, Jawa Timur, menunjukkan ancaman serius terhadap keberlanjutan usaha peternak ayam petelur.
Ketidakseimbangan Harga Terus Berlanjut
Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Sarmuji menjelaskan bahwa harga pakan tetap tinggi, namun harga telur di tingkat peternak justru turun drastis sejak 7 April 2026. “Harga telur di Blitar dan daerah lainnya terjatuh hingga mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram, padahal biaya pakan masih mahal,” kata legislator dari Jawa Timur itu. Kondisi ini, menurutnya, merugikan para peternak dan perlu diatasi segera.
Kini terjadi ketidakseimbangan serius. Harga pakan tetap tinggi, tetapi harga telur di tingkat peternak justru turun di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Kondisi ini jelas merugikan peternak dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujar Sarmuji.
Solusi Cepat dengan Penyesuaian MBG
Menurut Sarmuji, perlunya respons cepat untuk mencegah tekanan harga yang bisa melemahkan sektor peternakan nasional. Sebagai upaya konkret, ia menyarankan pemerintah meningkatkan frekuensi penggunaan telur dalam menu MBG selama setidaknya satu hingga dua bulan ke depan. Ia berharap langkah ini mampu memperkuat permintaan pasar, sehingga harga telur bisa kembali stabil.
“Program MBG bisa menjadi alat efektif untuk menyerap hasil produksi peternak. Dengan peningkatan frekuensi menu telur, kita bisa menyeimbangkan harga sekaligus memastikan program gizi berjalan optimal,” tambahnya.
Permintaan Bantuan dari Peternak Rakyat
Sarmuji juga menyebutkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari peternak, khususnya di sentra-sentra produksi. Jumlah peternak yang besar membuat masalah ini berdampak luas pada perekonomian masyarakat. “Keluhan peternak terus berdatangan. Ini menunjukkan masalahnya nyata dan dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di lapangan,” jelasnya.
Legislator itu menegaskan bahwa pemerintah harus segera memberikan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran. Ia meminta tindakan konkret untuk menjaga keseimbangan harga dan menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam petelur rakyat.
