Table of Contents
Batasi Pembelian BBM, Tetangga RI Terapkan Sistem QR Code
Pemerintah militer Myanmar meluncurkan sistem QR code dan barcode untuk membatasi pengisian bahan bakar kendaraan. Kebijakan ini bertujuan mengatasi ketakutan akan kelangkaan pasokan energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Myanmar menyatakan kebijakan tersebut akan diterapkan nasional mulai pekan depan. Mereka mengungkapkan bahwa tiap kendaraan hanya bisa membeli bahan bakar hingga dua kali seminggu, sesuai ukuran mesin.
“Setiap pelanggan diperbolehkan membeli bahan bakar satu atau dua kali seminggu, tergantung kapasitas mesin kendaraannya,” tulis kementerian, seperti dikutip Bloomberg pada Rabu (25/3/2026.”
Langkah ini diambil setelah perusahaan energi di Myanmar menerapkan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Sejak 12 Maret, beberapa kota besar seperti Yangon dan Naypyitaw telah uji coba sistem ini. Pergeseran kebijakan terjadi karena tekanan pasokan energi yang meningkat, terutama akibat konflik di Timur Tengah. Krisis bahan bakar memicu antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar dan membuat masyarakat khawatir akan kehabisan pasokan.
Implementasi sistem QR code akan menghubungkan data di sertifikat kendaraan dengan sistem pengawasan. Selain itu, Federasi Beras Myanmar mendorong industri penggilingan dan petani untuk mengurangi penggunaan bahan bakar serta beralih ke energi alternatif. Kementerian Energi menyebutkan cadangan bahan bakar saat ini mencapai 50 hari. Untuk memastikan pasokan tetap stabil, pemerintah juga berupaya memperoleh impor tambahan melalui jalur baru.
Bank Sentral Myanmar mengalokasikan dana asing sebesar 96 juta dolar AS atau sekitar 1,56 triliun rupiah untuk perusahaan minyak. Dana tersebut diberikan dengan kurs yang lebih rendah, diharapkan bisa mendukung proses impor bahan bakar dari luar negeri. Penerapan kebijakan ini juga memberikan dampak pada sektor penerbangan, di mana kelangkaan bahan bakar jet menyebabkan beberapa maskapai menghentikan rute domestik sementara.
Sebelumnya, pemerintah mengatur penggunaan kendaraan pribadi dan mewajibkan pegawai bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai 25 Maret. Kebijakan ini dipercaya bisa mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Tantangan utama terus dihadapi akibat krisis pasokan yang mengancam kestabilan sistem transportasi nasional.
