PDIP Balas Relawan Gibran: Kami Tak Suka Berurusan dengan Barang Bekas

PDIP Tegaskan Hubungan dengan Jokowi Sudah Berakhir

Ceritaberkat.com – Ketegangan pernyataan antara PDI Perjuangan dan kelompok relawan pendukung Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah muncul kritik mengenai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan bahwa partainya tidak lagi menjadikan Pilpres 2024 maupun keluarga Joko Widodo sebagai fokus internal.

Pernyataan itu disampaikan Deddy pada Minggu, 25 Oktober 2026, sebagai respons atas komentar Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan. Andi sebelumnya menyebut PDIP masih menyimpan kebencian kepada Jokowi dan Gibran setelah kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dua tahun sebelumnya.

Deddy menilai pandangan tersebut justru menunjukkan masih adanya pihak yang terpaku pada pertarungan politik 2024. Ia menyebut agenda politik berikutnya telah semakin dekat dan tidak seharusnya seluruh pembicaraan terus dipusatkan pada kontestasi yang telah lewat.

“Pilpres sudah lama berlalu, pilpres berikutnya sudah di depan mata, sementara mereka masih membeku di tahun 2024,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).

Pernyataan itu menegaskan posisi PDIP yang ingin memisahkan dinamika masa lalu dari arah politik partai saat ini. Dalam polemik yang berkembang, isu Pilpres 2024 kembali dikaitkan dengan hubungan Jokowi, Gibran, dan partai yang pernah menjadi kendaraan politik Jokowi selama beberapa periode pemilihan.

Status Jokowi dan Keluarga di PDIP

Deddy menyampaikan bahwa Jokowi dan keluarganya telah lama tidak tercatat sebagai anggota PDIP. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa nama Jokowi masih menjadi bahan pembahasan rutin di lingkungan internal partai. Ia menyebut pengecualian hanya muncul dalam kegiatan pendidikan kader, terutama sebagai pembelajaran politik bagi generasi muda partai.

“PDI Perjuangan sudah lama move on dari urusan pilpres. Jokowi dan keluarganya sudah lama dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan. Jokowi dan keluarganya tidak pernah sekalipun jadi bahan diskusi internal PDI Perjuangan, kecuali dalam sekolah Partai di mana kasus pengkhianatan mereka dijadikan bahan case study bagi kader-kader muda,” kata dia.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa PDIP memandang persoalan keanggotaan Jokowi dan keluarganya sebagai bab yang telah ditutup. Bagi publik, pernyataan ini juga menjadi penegasan bahwa kritik partai terhadap kebijakan atau perkembangan pemerintahan tidak otomatis ditujukan sebagai kelanjutan konflik personal dengan mantan kadernya.

Dalam kehidupan politik, perbedaan antara kritik terhadap jalannya pemerintahan dan perselisihan antarfigur kerap menjadi sorotan. Isu semacam itu mudah berkembang ketika nama-nama yang terlibat memiliki sejarah politik yang saling berkaitan. Karena itu, pernyataan Deddy menempatkan sikap PDIP sebagai posisi kelembagaan, bukan sekadar respons terhadap hubungan personal.

Sindiran terhadap Relawan Gibran

Selain menjelaskan posisi partai, Deddy juga melontarkan kritik tajam kepada Andi Azwan. Ia menggambarkan Andi sebagai contoh orang yang tumbuh di sekitar kekuasaan dan menilai fenomena tersebut pernah banyak terjadi selama pemerintahan Jokowi.

“Andi Aswan itu adalah contoh paling gamblang ketika seorang pemimpin dikelilingi para penjilat dan kaum medioker. Orang-orang seperti mereka banyak dipelihara selama masa kekuasaan Jokowi. Mereka para petualang dan parasit kekuasaan yang buta hati, buta nalar dan hanya mementingkan interest pribadi untuk berbiak di ketiak kekuasaan,” ucap dia.

Bahasa keras dalam pertukaran pernyataan ini menunjukkan persaingan narasi yang masih kuat antara unsur-unsur politik yang pernah berada dalam satu garis dukungan. Relawan, meski tidak selalu berada dalam struktur resmi partai atau pemerintahan, kerap mengambil peran aktif dalam membela tokoh yang mereka dukung di ruang publik.

Deddy menegaskan PDIP tidak memiliki kepentingan untuk ikut mengurusi persoalan Jokowi dan keluarganya. Ia juga menyatakan bahwa relasi politik antara Jokowi dan PDIP telah selesai sejak lama.

“Saya tegaskan bahwa PDIP tak pernah turut campur urusan Jokowi dan keluarga. Kalau kita melakukan itu, mungkin mereka sudah terpuruk lebih jauh dan lebih cepat! Berdoa saja agar tetap seperti itu karena kami tidak suka berurusan dengan barang bekas. Jokowi dan PDI Perjuangan sudah lama END, jadi tidak usah dikait-kaitkan,” tutur dia.

Awal Mula Perdebatan

Polemik ini bermula dari catatan PDIP mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam catatan tersebut, PDIP menyoroti isu ijazah Gibran yang dinilai menjadi beban bagi pemerintahan. Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan dari Andi Azwan.

Andi meminta agar pembahasan mengenai pemerintahan Prabowo dan Gibran tidak diarahkan pada opini yang ia nilai dapat menyesatkan publik. Ia menekankan bahwa keduanya merupakan pasangan dalam satu paket kepemimpinan nasional, sehingga penilaian terhadap pemerintahan perlu ditempatkan dalam kerangka tersebut.

“Ya kan sejarahnya ini kan kita bicara ini bukan dikatakan bahwa itu oleh Presiden. Ini kan paslon, pasangan, paket. Dia mesti paham juga. Janganlah menggiring opini publik untuk menyesatkan hal tersebut,” kata Andi kepada wartawan, Sabtu (24/10).

Andi lalu menghubungkan kritik PDIP dengan hasil Pilpres 2024. Ia menyatakan keyakinannya bahwa kekalahan dalam pemilihan tersebut memengaruhi sikap PDIP terhadap Jokowi dan Gibran. Ia juga menolak pandangan bahwa polemik ijazah Gibran akan membebani pemerintahan Prabowo.

“Kita paham kalau kita bicara PDIP pasti sangat membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran, karena kan mereka kalah dalam kontestasi pilpres kemarin. Jadi kalau dikatakan selama ini bahwa itu akan memberikan beban kepada pemerintahan Pak Prabowo, dia salah besar ini, gitu,” ujarnya.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa evaluasi atas pemerintahan masih menjadi arena perdebatan politik yang tajam. Di satu sisi, kritik terhadap isu yang dianggap relevan bagi pemerintahan terus disuarakan. Di sisi lain, pihak pendukung pemerintah menilai kritik tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak dibingkai sebagai persoalan politik masa lalu.

Hingga kini, kedua pihak mempertahankan penjelasan masing-masing. PDIP menekankan bahwa urusannya dengan Jokowi telah lama berakhir, sedangkan relawan Gibran melihat sentimen Pilpres 2024 masih memengaruhi kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.