Menghidupkan Laut untuk Menguatkan Pesisir

Ceritaberkat.com – Laut Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang besar, tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Pemerintah melihat kondisi itu sebagai peluang sekaligus pekerjaan besar untuk membangun perikanan nasional yang lebih produktif, modern, dan mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada potensi tersebut. Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden menyampaikan bahwa nilai ekonomi perikanan Indonesia mencapai sekitar USD34 miliar per tahun.

Namun, Indonesia belum mengoptimalkan seluruh potensi tersebut. Karena itu pemerintah mendorong penguatan armada perikanan nasional dan menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern mulai 2027.

Perhatian Presiden terhadap perikanan tangkap juga tercermin dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara mitra. Ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok pada November 2024, kedua negara menyepakati sejumlah kerja sama strategis. Salah satu kesepakatan tersebut berada di sektor kelautan dan perikanan melalui Technical Cooperation Guidelines (TCG).

Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kerja sama teknis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah RRT. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menandatangani TCG sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama perikanan kedua negara.

Hampir dua tahun kemudian, komitmen tersebut memasuki tahap implementasi. Pada 24 September 2026, KKP memulai pelaksanaan TCG di Tual, Maluku. Sebanyak 33 kapal perikanan berbendera Indonesia disiapkan untuk beroperasi di WPPNRI 718 atau perairan Arafura.

Pelaksanaan tersebut memberikan gambaran mengenai manfaat awal kerja sama. Armada 33 kapal diproyeksikan menghasilkan sekitar 9.500 ton ikan per tahun sesuai kuota yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut melibatkan 669 tenaga kerja dan diperkirakan memberikan kontribusi sekitar Rp65 miliar terhadap PNBP.

Namun, manfaat tersebut tidak akan berhenti pada angka produksi dan penerimaan negara. Pemerintah perlu memastikan aktivitas perikanan menciptakan mata rantai ekonomi yang lebih panjang dan memperkuat kapasitas nasional.

Inilah mengapa ruang lingkup TCG tidak hanya mencakup penangkapan ikan. Kerja sama ini juga mencakup pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan, pengolahan ikan, pertukaran keterampilan, pelatihan, data, serta pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan.

Rangkaian kegiatan tersebut membuka peluang bagi tumbuhnya ekosistem perikanan dari hulu hingga hilir. Kapal membutuhkan pelabuhan, perbekalan, perawatan, dan jasa pendukung. Hasil tangkapan membutuhkan fasilitas pendaratan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi. Setiap kebutuhan tersebut menciptakan ruang ekonomi bagi pelaku usaha dan tenaga kerja Indonesia.

Tual memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Aktivitas armada di WPPNRI 718 dapat memperkuat peran kawasan ini sebagai simpul kegiatan perikanan di Indonesia Timur. Pendaratan ikan dapat menghidupkan aktivitas pelabuhan, ketersediaan bahan baku dapat mendukung industri pengolahan, dan kebutuhan jasa pendukung dapat membuka kesempatan bagi usaha lokal.

Pada sisi sumber daya manusia, TCG juga membawa manfaat yang tidak kalah penting. Sebanyak 669 tenaga kerja terlibat dalam operasional 33 kapal. Awak kapal memperoleh gaji, bonus atau premi berdasarkan hasil tangkapan, serta perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Lebih dari sekadar pekerjaan, pengalaman tersebut dapat menjadi bagian dari proses peningkatan kompetensi tenaga kerja perikanan Indonesia. Penguasaan keterampilan operasi kapal, keselamatan kerja, teknologi, dan pengelolaan hasil tangkapan dapat menjadi modal bagi regenerasi awak kapal nasional.

Penguatan manusia dan industri tersebut harus berjalan bersama dengan tata kelola sumber daya ikan. Karena itu, pelaksanaan TCG menjadi bagian dari penerapan Penangkapan Ikan Terukur. Armada yang beroperasi harus mengikuti kuota yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan perizinan, pencatatan, pendaratan, serta pengawasan.

Pendekatan tersebut menempatkan produktivitas dan keberlanjutan dalam satu kerangka. Indonesia membutuhkan armada yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya ikan secara optimal, tetapi pemanfaatan tersebut harus tetap menjaga kemampuan sumber daya ikan untuk menopang kehidupan masyarakat pada masa mendatang.

Sistem ketertelusuran menjadi bagian penting dalam kerangka tersebut. Pemerintah perlu memastikan setiap hasil tangkapan memiliki asal-usul yang jelas dan setiap kegiatan penangkapan dapat dipantau. Sistem ini sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha mengenai aturan yang harus dipenuhi.

Kepastian yang sama harus dirasakan oleh nelayan kecil. Modernisasi perikanan tangkap tidak boleh menciptakan persaingan yang menghilangkan ruang usaha nelayan skala kecil. Pengelolaan wilayah dan sumber daya ikan harus memberikan ruang yang jelas bagi armada industri sekaligus menjamin nelayan kecil tetap dapat melaut dan memperoleh penghidupan.

Di sinilah peran Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki posisi penting. PSDKP harus memastikan seluruh kegiatan penangkapan berlangsung sesuai izin, wilayah operasi, kuota, dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga harus mencegah praktik penangkapan yang merugikan nelayan kecil maupun mengganggu keseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan.

Kepastian aturan akan menciptakan hubungan yang sehat antara investasi, industri, dan masyarakat pesisir. Armada industri dapat beroperasi berdasarkan koridor yang jelas. Pelaku usaha nasional memperoleh ruang untuk mengembangkan usahanya. Nelayan kecil tetap memiliki kepastian untuk menjalankan kegiatan penangkapan ikan.

Kerangka tersebut sejalan dengan arah pembangunan perikanan nasional yang ingin dibangun pemerintah. Modernisasi tidak hanya berarti menghadirkan kapal dengan kemampuan lebih baik, tetapi juga membangun manusia, memperkuat industri, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Teknologi, pengalaman, investasi, dan akses pasar dari negara mitra harus bertemu dengan sumber daya manusia, pelaku usaha, infrastruktur, serta industri nasional.

Seluruh proses tersebut harus bermuara pada satu tujuan, yaitu menjadikan laut sebagai sumber kemakmuran bagi masyarakat Indonesia sekaligus memastikan kekayaan laut tetap produktif bagi generasi mendatang.

… Tautan telah disalin

Tautan telah disalin