Babak Selanjutnya dari Pengusiran Ahli Relawan Gibran di Sidang MK

Sidang PHPU soal Syarat Pendidikan Gibran Memanas, Ahli Diminta Mencabut Pernyataan

Ceritaberkat.com – Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang membahas syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka berubah tegang ketika seorang ahli hukum tata negara diminta meninggalkan ruang sidang. Peristiwa itu kemudian berkembang hingga muncul pelaporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Ahli tersebut adalah M Rullyandi, akademikus hukum tata negara dari Universitas Jayabaya. Ia diajukan oleh relawan Militan Gibran O8 Nusantara untuk memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada Kamis malam, 1 Oktober.

Persoalan bermula dari pernyataan Rullyandi dalam sebuah program diskusi televisi. Dalam tayangan itu, ia pernah menyebut persidangan gugatan mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai persidangan ilegal. Ia juga menyampaikan pandangan bahwa Ketua MK saat ini ilegal.

Majelis Mempertanyakan Konsistensi Ahli

Hakim Konstitusi Arsul Sani membuka isu tersebut sebelum Rullyandi menyampaikan pendapatnya sebagai ahli. Arsul menjelaskan bahwa ia melihat rekaman diskusi televisi yang turut menghadirkan Refly Harun, lalu meminta Rullyandi menjelaskan dasar pernyataannya.

“Saya perlu klarifikasi dahulu untuk Ahli Saudara Muhammad Rullyandi,” ujar Arsul Sani.

Arsul mempertanyakan alasan Rullyandi bersedia hadir sebagai ahli apabila ia sendiri menganggap proses sidang tersebut tidak sah. Bagi majelis, penjelasan itu diperlukan untuk menilai sikap, konsistensi, serta kredibilitas seorang ahli yang akan memberikan pendapat hukum di hadapan pengadilan.

“Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini?” kata Arsul.

Hakim juga menyinggung isi keterangan tertulis yang telah diajukan. Arsul menyatakan dokumen tersebut tidak secara khusus memuat argumentasi bahwa persidangan berlangsung ilegal, meski di dalamnya terdapat pembahasan mengenai pemikiran Gustav Radbruch dan isu hukum lain. Karena itu, majelis meminta klarifikasi sebelum pemeriksaan ahli dilanjutkan.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa seorang ahli tidak hanya dinilai dari latar belakang keilmuannya. Kesesuaian antara pandangan publik, keterangan tertulis, dan kesaksian di persidangan turut menjadi perhatian ketika pendapat ahli dipakai untuk membantu majelis memahami persoalan hukum.

Permintaan Pencabutan Pernyataan

Wakil Ketua MK Saldi Isra, yang memimpin persidangan, kemudian meminta Rullyandi menarik pernyataannya tentang sidang ilegal. Saldi menegaskan bahwa Rullyandi tidak dapat menggunakan kapasitasnya sebagai ahli dalam forum yang sebelumnya ia nilai tidak sah.

“Sebelum menjawab, Anda harus mencabut pernyataan itu,” ujar Saldi Isra.

Saldi menambahkan bahwa kehadiran ahli menjadi sulit dipertahankan apabila ahli tersebut tetap menyatakan persidangan yang sedang diikutinya tidak legal. Permintaan itu disampaikan sebelum Rullyandi melanjutkan uraian substansi keahliannya.

Rullyandi sempat meminta kesempatan untuk menjawab. Ia menyatakan tidak bermaksud menghina Mahkamah Konstitusi dan memandang pernyataannya sebagai kritik. Ia mengaitkan pandangannya mengenai Ketua MK dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang, dalam keterangannya, membatalkan SK Nomor 17 Tahun 2023.

Rullyandi menjelaskan bahwa SK tersebut merupakan hasil berita acara pleno pemilihan Ketua MK, Suhartoyo. Ia menyebut putusan itu telah berkekuatan hukum tetap pada 16 Desember 2024 dan menilai mekanisme pemilihan ketua seharusnya kembali mengikuti ketentuan konstitusi, yaitu dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

“Itulah pandangan hukum saya sebagai bentuk kritik saya,” kata Rullyandi saat menjelaskan posisinya.

Ia juga menyampaikan bahwa surat terbuka mengenai pandangannya terhadap status Ketua MK telah dibuat pada 2025, sebelum rangkaian persidangan yang dipersoalkan berlangsung. Namun, majelis menghentikan penjelasan tersebut karena fokus sidang saat itu adalah apakah Rullyandi bersedia mencabut pernyataan bahwa persidangan ilegal.

Pencabutan yang Disebut Dilakukan di Ruang Sidang

Setelah majelis menyatakan bahwa ia tidak dapat tetap hadir sebagai ahli tanpa menarik ucapannya, Rullyandi akhirnya menyatakan pencabutan. Namun, ia membatasi pencabutan itu hanya untuk konteks ruang persidangan.

“Saya mencabut. Di ruang persidangan ini, hanya di ruang persidangan ini,” ujar Rullyandi.

Rullyandi juga mengatakan dirinya berada dalam keadaan tertekan ketika menyampaikan pencabutan tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai legalitas proses dan kepemimpinan MK tetap menjadi bagian dari posisi hukum yang ingin ia sampaikan, meski majelis meminta agar ia tidak membawa tuduhan sidang ilegal ketika bertindak sebagai ahli di dalam perkara tersebut.

Perkara ini sendiri berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, khususnya isu syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Dalam perkara PHPU, Mahkamah Konstitusi memeriksa argumentasi para pihak, bukti, serta pendapat ahli untuk menilai dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan.

Ketegangan dalam pemeriksaan Rullyandi kemudian memiliki dampak lanjutan di luar ruang sidang, karena berujung pada pelaporan ke MKMK. Majelis Kehormatan memiliki peran dalam menangani persoalan etik yang berkaitan dengan hakim konstitusi, sehingga pelaporan tersebut membuka babak tersendiri dari polemik yang awalnya muncul saat pemeriksaan ahli.

Peristiwa itu sekaligus menempatkan dua hal dalam sorotan: kebebasan seorang akademikus menyampaikan kritik hukum dan kewajiban menjaga tertib serta wibawa dalam persidangan. Di satu sisi, kritik terhadap institusi peradilan dapat menjadi bagian dari diskursus hukum. Di sisi lain, seorang ahli yang hadir di hadapan majelis harus menjelaskan apakah pandangannya masih memungkinkan ia memberikan keterangan secara konsisten dalam proses yang sedang berjalan.

Polemik tersebut tidak semata berkisar pada isi pandangan Rullyandi, melainkan juga pada batas peran ahli dalam persidangan. Ketika seorang ahli membawa penilaian keras terhadap legalitas forum, majelis dapat menilai apakah kondisi itu memengaruhi kelayakan keterangannya untuk didengar dalam perkara yang sama.