HRD Otaki Penipuan Loker, Pabrik Udang di Pati Digeruduk Warga

Warga Datangi Pabrik Udang di Pati Usai Dugaan Penipuan Rekrutmen

Ceritaberkat.com – Ratusan warga mendatangi sebuah pabrik pengolahan udang di Desa Waturuyo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (2/10/2026). Kedatangan massa dipicu kekecewaan para pencari kerja yang mengaku telah menyerahkan uang kepada seorang oknum bagian sumber daya manusia dengan harapan dapat diterima bekerja, tetapi panggilan kerja yang dijanjikan tak kunjung datang.

Aksi berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB di area depan pintu masuk pabrik. Sejumlah peserta menyampaikan aspirasi melalui orasi. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB juga berada di lokasi bersama warga yang merasa dirugikan dalam proses perekrutan tersebut.

Uang Disebut Diminta dengan Janji Pekerjaan

Salah satu orang tua korban, Widodo, menyampaikan bahwa persoalan ini telah berlangsung cukup lama. Ia mengaku pernah mendaftarkan anak perempuannya untuk bekerja di sektor pengolahan udang sekitar empat tahun lalu. Dalam proses itu, ia disebut diminta menyerahkan Rp2 juta sebagai jaminan agar anaknya bisa memperoleh pekerjaan di pabrik tersebut.

“Dulu Rp 2 juta, dimintai dari oknum HRD ini. Dulu katanya mau dikerjakan di pabrik ini, tapi tidak kunjung ada kerja,” kata Widodo.

Keluhan yang disampaikan dalam aksi itu tidak hanya berasal dari satu keluarga. Widodo menyatakan terdapat enam korban yang datang bersamanya. Mereka mengaku pernah diminta uang dengan nominal yang lebih besar, berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta, setelah dijanjikan dapat segera masuk kerja.

Rangkaian pengakuan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kejelasan dalam setiap tahapan penerimaan karyawan. Bagi pencari kerja dan keluarga, kesempatan bekerja sering kali menjadi harapan besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Karena itu, janji perekrutan yang disertai permintaan uang dapat menimbulkan kerugian bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara psikologis bagi calon pekerja.

Oknum HRD Dipertemukan dengan Warga

Dalam aksi di depan pabrik, warga dipertemukan dengan Heru Sujoko, sosok yang disebut dalam persoalan tersebut. Heru disebut tidak lagi bekerja sebagai HRD karena telah diberhentikan dari jabatannya.

Ia menyatakan akan mengupayakan pengembalian dana yang diterima dari para korban. Pernyataan itu disampaikan dengan penegasan bahwa pihak manajemen tidak memiliki aturan yang membenarkan pungutan biaya untuk perekrutan karyawan.

“Saya akan mengambilkan uang yang diterima guna biaya perekrutan PT Misaja Mitra kepada korban, karena dari manajemen tidak ada regulasi terkait dengan hal tersebut,” jelas Heru Sujoko.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam tuntutan warga, sebab inti persoalan bukan semata belum adanya panggilan kerja, melainkan uang yang telah diserahkan oleh calon pekerja dan keluarganya. Warga yang hadir berharap ada penyelesaian yang jelas bagi seluruh pihak yang mengaku mengalami kerugian.

Pentingnya Rekrutmen yang Transparan

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika mengikuti proses penerimaan kerja. Informasi lowongan sebaiknya diperiksa melalui jalur resmi perusahaan atau kontak yang dapat dipastikan keabsahannya. Calon pekerja juga perlu meminta penjelasan tertulis mengenai tahapan seleksi, status lamaran, dan ketentuan yang berlaku.

Dalam peristiwa di Pati ini, manajemen disebut tidak memiliki regulasi mengenai biaya rekrutmen. Kejelasan semacam itu penting diketahui sejak awal agar pencari kerja dapat membedakan prosedur resmi dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum secara pribadi.

Permintaan dana dengan alasan menjamin seseorang diterima bekerja perlu menjadi perhatian serius, terutama bila tidak disertai informasi resmi dari perusahaan. Proses rekrutmen yang sehat semestinya dapat dijelaskan secara terbuka: mulai dari pendaftaran, seleksi, pemberitahuan hasil, hingga penempatan kerja apabila pelamar dinyatakan diterima.

Bagi keluarga yang telah mengeluarkan uang, persoalan seperti ini dapat menimbulkan rasa kecewa yang mendalam. Harapan anak atau anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan dapat berubah menjadi beban ketika janji tersebut tidak terealisasi. Itulah sebabnya warga memilih datang bersama-sama untuk meminta penjelasan serta penyelesaian atas dugaan pungutan dalam proses pencarian kerja itu.

Warga Menuntut Kejelasan bagi Para Korban

Aksi massa di Desa Waturuyo memperlihatkan tuntutan warga agar masalah ini tidak berhenti pada pengakuan semata. Kehadiran para korban dan perwakilan masyarakat di depan pabrik menunjukkan adanya kebutuhan akan kepastian mengenai pengembalian uang yang disebut telah diterima dalam proses perekrutan.

Widodo menyampaikan bahwa anaknya didaftarkan empat tahun silam dengan keyakinan akan memperoleh pekerjaan di pabrik pengolahan udang tersebut. Hingga aksi berlangsung pada 2 Oktober 2026, panggilan kerja yang diharapkan belum diterima. Pengalaman itu kemudian mendorong para korban untuk menyuarakan keluhan secara terbuka.

Kasus ini juga menegaskan bahwa perusahaan perlu memastikan setiap informasi penerimaan tenaga kerja disampaikan melalui mekanisme yang mudah dikenali publik. Transparansi dapat membantu calon pekerja memahami siapa yang berwenang melakukan rekrutmen dan apa saja syarat yang benar-benar berlaku.

Sementara itu, warga yang merasa dirugikan menanti tindak lanjut atas janji pengembalian dana. Penyelesaian yang jelas akan menjadi hal penting bagi para korban yang telah menunggu pekerjaan sekaligus mempertanyakan uang yang telah mereka serahkan demi kesempatan bekerja.