Kejagung Sita Pesawat hingga Helikopter Terkait Korupsi Motor Listrik BGN

Kejagung Amankan Pesawat dan Helikopter dalam Penyidikan Korupsi Pengadaan Motor Listrik BGN

Ceritaberkat.com – Kejaksaan Agung memperluas penelusuran aset dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional. Sejumlah barang bernilai besar telah diamankan, termasuk sebuah pesawat dan helikopter, serta uang tunai senilai Rp24,970 miliar.

Penyitaan tersebut terkait perkara pengadaan motor listrik pada periode BGN dipimpin Dadan Hindayana. Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada dugaan penyimpangan proses pengadaan, tetapi juga menelusuri aset yang diduga berhubungan dengan para pihak dalam perkara.

Aset yang Disita Penyidik

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan atas berbagai barang. Selain uang tunai, barang yang diamankan mencakup lima telepon seluler dan 89 dokumen.

“Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita Rp 24,970 miliar, dan benda atau asetnya yaitu satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BYD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2025,” kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Daftar aset itu juga memuat kendaraan Hino, dua kendaraan BYD, sebuah BYD Dolphin, serta Lexus LM500 keluaran 2025. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan pembuktian dalam tahap penyidikan. Dokumen dan perangkat komunikasi yang dikumpulkan berpotensi menjadi bahan untuk menelusuri rangkaian proses pengadaan, komunikasi antar-pihak, dan aliran kegiatan yang sedang didalami penyidik.

Pengamanan aset dalam perkara korupsi pada dasarnya menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum. Langkah tersebut memungkinkan penyidik menjaga barang yang dipandang relevan bagi pembuktian dan menelusuri dugaan keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang disangkakan. Status akhir aset tentu bergantung pada perkembangan proses hukum dan putusan pengadilan.

Dugaan Pengondisian Tender

Perkara ini menjerat Pejabat Pembuat Komitmen bernama Kolonel Budi Utomo bersama empat pihak swasta yang telah berstatus tersangka. Empat orang tersebut adalah Andri Mulyono atau AM selaku Komisaris PT YAT, YY sebagai Direktur PT YAT, AA yang menjabat Direktur PT ASE, dan GB selaku Direktur PT ASE.

Budi Utomo disebut menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Ia diduga bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengatur proses pengadaan motor listrik. Dugaan pengaturan itu meliputi penentuan pemenang, spesifikasi barang, hingga harga perkiraan sendiri atau HPS, yang pada akhirnya mengarahkan pelaksanaan kepada PT YAT.

“Para tersangka ini diduga bersekongkol untuk mengkondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan,” jelasnya.

HPS merupakan unsur penting dalam proses pengadaan karena menjadi salah satu dasar penilaian harga. Begitu pula spesifikasi barang dan penetapan penyedia, yang seharusnya dijalankan melalui prosedur pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan pengondisian pada beberapa tahapan sekaligus menjadi salah satu fokus utama penyidikan Kejagung.

Selisih Besar antara Rencana dan Realisasi

Penyidik juga menyoroti dugaan manipulasi dalam laporan pengadaan motor listrik. Jumlah motor yang semula dijanjikan mencapai sekitar 25.644 unit. Dalam pelaksanaan, angka itu kemudian direvisi menjadi 21.000 unit. Namun hingga akhir Maret 2026, realisasi fisiknya disebut hanya mencapai 2.117 unit.

Meski jumlah realisasi tersebut jauh lebih rendah, laporan diduga dibuat seolah pekerjaan telah mendekati penyelesaian sebanyak sekitar 21.800 unit. Perbedaan antara jumlah motor yang benar-benar tersedia dan angka dalam laporan inilah yang menjadi salah satu persoalan penting dalam perkara ini.

“Yang kurang lebih kalau dijanjikan itu kan sekitar 25.644. Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit. Jadi tidak sesuai,” katanya.

Selisih tersebut menggambarkan pentingnya verifikasi antara dokumen administrasi dan kondisi barang di lapangan. Dalam pengadaan pemerintah, catatan jumlah, penerimaan barang, spesifikasi, serta tahapan pembayaran perlu saling bersesuaian. Ketidaksesuaian pada salah satu bagian dapat memengaruhi evaluasi atas seluruh pelaksanaan kontrak.

Total 11 Tersangka dalam Perkara BGN

Kejagung telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan korupsi di BGN untuk periode 2025-2026. Mereka berasal dari unsur mantan pejabat BGN hingga pihak yang terkait dengan penyediaan motor listrik bagi lembaga tersebut.

Selain pengadaan motor listrik, penyidikan mencakup dugaan penyimpangan tata kelola program MBG. Dugaan itu antara lain berkaitan dengan afiliasi para tersangka dengan yayasan pengelola SPPG, serta dugaan markup dalam pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.

Program Makan Bergizi Gratis memiliki cakupan pelayanan yang luas, sehingga tata kelola pengadaan barang pendukung menjadi perhatian publik. Perkara ini menempatkan transparansi perencanaan, ketepatan jumlah barang, dan pengawasan pelaksanaan sebagai unsur penting agar kebutuhan program dapat dipenuhi sesuai peruntukannya.

Penyidikan masih berjalan untuk mengurai peran masing-masing pihak, menelaah dokumen yang telah disita, dan menelusuri aset terkait. Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.