KPK Cek Vila Disamarkan Yayat Saksi Kasus Bupati Bekasi Pakai Nama Istri

KPK Telusuri Vila di Subang yang Dikaitkan dengan Saksi Perkara Suap Bupati Bekasi

Ceritaberkat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperluas penelusuran aset dalam penyidikan perkara suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Kali ini, penyidik memeriksa sebuah vila di wilayah Segalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang diduga berkaitan dengan Yayat Sudrajat atau YYS.

Yayat merupakan saksi dalam perkara tersebut. Vila yang menjadi perhatian penyidik tidak tercatat atas nama Yayat, melainkan menggunakan nama istrinya, Rista atau RST. KPK mendalami dugaan hubungan aset itu dengan perkara yang masih disidik.

“Penyidik kembali melakukan penelusuran aset milik Saudara YYS. Kali ini, penyidik menelusuri salah satu aset vila yang berlokasi di Segalaherang, Kabupaten Subang,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (2/10/2026).

Pemeriksaan terhadap vila tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan. Dalam perkara korupsi, penelusuran aset dilakukan untuk memahami kemungkinan keterkaitan harta kekayaan dengan peristiwa pidana yang tengah diusut. Tahap ini tidak serta-merta berarti pemilik nama pada dokumen aset telah ditetapkan sebagai tersangka.

Aset Tercatat atas Nama Istri

KPK menyebut vila di Segalaherang tercatat atas nama Rista. Penyidik menduga kepemilikan aset itu perlu diperiksa lebih jauh dalam hubungannya dengan dugaan suap yang melibatkan Ade Kuswara Kunang.

“Aset tersebut diatasnamakan saudari RST. Penyidik menduga bahwa aset tersebut diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini,” sebutnya.

Penelusuran ini bukan yang pertama dilakukan KPK terhadap aset yang dikaitkan dengan Yayat di Subang. Sebelumnya, penyidik telah mendatangi lokasi glamping yang dikelilingi kebun durian dan alpukat di Ciater, Kabupaten Subang. Luas area glamping tersebut mencapai sekitar 1,5 hektare.

Aset glamping dan kebun itu juga tercatat memakai nama Rista. Kesamaan pola pencatatan kepemilikan menjadi salah satu hal yang didalami penyidik dalam rangkaian pengumpulan informasi dan pemeriksaan aset.

Subang sendiri memiliki sejumlah kawasan wisata dan perkebunan, termasuk Ciater serta Segalaherang. Namun, pemeriksaan KPK dalam kasus ini berfokus pada status serta dugaan keterkaitan aset tertentu dengan penyidikan, bukan pada aktivitas wisata di daerah tersebut secara umum.

Rumah Mewah Yayat Pernah Digeledah

Sebelum penelusuran vila dan glamping, KPK juga telah menggeledah rumah Yayat. Penyidik menduga rumah tersebut masih mempunyai keterkaitan dengan perkara korupsi Ade Kuswara Kunang.

Penggeledahan rumah Yayat disebut sebagai pengembangan dari penyidikan yang sedang berlangsung. Rumah itu merupakan aset kedua yang diperiksa dari belasan aset yang diduga dimiliki. Meski langkah penyidikan terus berkembang, KPK belum mengumumkan adanya tersangka tambahan dalam perkara ini.

Penggeledahan dan pemeriksaan aset merupakan bagian penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Selain mencari bukti terkait dugaan peristiwa suap, penyidik dapat menelusuri asal-usul, kepemilikan, dan aliran dana yang berkaitan dengan aset. Hasil pendalaman tersebut nantinya menjadi bagian dari proses pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Bagi publik, perkembangan ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pihak yang telah diproses di pengadilan. KPK masih dapat menelusuri fakta, aset, maupun pihak lain sepanjang terdapat kebutuhan pembuktian dalam perkara yang ditangani.

Tiga Tersangka dalam Perkara Suap

Dalam perkara suap ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayah Ade yang bernama HM Kunang, serta Sarjan dari pihak swasta.

Ade Kuswara dan HM Kunang diduga menerima uang suap senilai Rp9,5 miliar. Proyek yang dikaitkan dengan dugaan suap itu direncanakan dikerjakan pada 2026. Dana tersebut disebut sebagai uang muka untuk menjamin proyek.

Perkara terhadap Ade Kuswara dan HM Kunang telah memasuki tahap putusan pengadilan. Ade dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun, sementara HM Kunang divonis empat tahun penjara.

Selain pidana badan, Ade juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp10,4 miliar. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, hukumannya diganti dengan pidana kurungan dua tahun. Majelis hakim juga mencabut hak politik Ade untuk dipilih dalam jabatan publik selama 10 tahun.

Pencabutan hak politik tersebut berarti Ade tidak dapat mencalonkan diri atau dipilih dalam jabatan publik selama masa yang telah ditetapkan pengadilan. Sanksi itu berjalan berdampingan dengan pidana penjara dan ketentuan uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap vila di Segalaherang, glamping di Ciater, dan aset lain yang dikaitkan dengan Yayat masih berada dalam lingkup penelusuran penyidik. KPK belum menyampaikan penetapan tersangka baru dari pengembangan perkara tersebut.

Penyidikan Masih Berjalan

Penelusuran aset di Subang memperlihatkan bahwa penyidik masih mengumpulkan dan menguji berbagai informasi dalam perkara suap Bupati Bekasi nonaktif. Setiap temuan terkait aset perlu dikaitkan dengan bukti lain sebelum dapat menjadi dasar langkah hukum berikutnya.

Dengan demikian, status vila yang tercatat atas nama Rista masih didalami dalam penyidikan. Publik perlu membedakan antara pemeriksaan aset dan penetapan status pidana seseorang, karena keduanya merupakan tahapan berbeda dalam proses penegakan hukum.