Pemulihan Pascabencana, Realisasi Tambahan TKD di Aceh Capai Rp 498,25 M

Realisasi Tambahan TKD Aceh Tembus Rp498,25 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana

Ceritaberkat.com – Pemulihan akibat bencana hidrometeorologi di Aceh terus didorong melalui percepatan penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Hingga Jumat, 25 September 2026, dana yang telah terealisasi mencapai Rp498,25 miliar atau 30,16 persen dari total pagu Rp1,652 triliun.

Penyerapan anggaran tersebut menjadi salah satu penopang penting bagi pemulihan sarana publik dan kebutuhan penanganan pascabencana di berbagai wilayah Aceh. Pemerintah menargetkan manfaat belanja dapat segera dirasakan warga, terutama melalui percepatan pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan.

Dalam rentang satu minggu, nilai realisasi bertambah Rp41,16 miliar. Kenaikan itu setara 2,49 poin persentase dibandingkan posisi per 18 September 2026, ketika penggunaan dana masih tercatat Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari pagu.

Belanja Kabupaten dan Kota Meningkat

Pada tingkat pemerintah kabupaten dan kota, 14 daerah secara keseluruhan membukukan tambahan realisasi Rp35,78 miliar dalam tujuh hari. Serapan yang sebelumnya Rp217,62 miliar meningkat menjadi Rp253,41 miliar.

Jumlah tersebut telah mencapai 30,63 persen dari pagu kabupaten/kota senilai Rp827,26 miliar. Perkembangan ini menunjukkan adanya percepatan belanja pada sejumlah daerah, meskipun tingkat penyerapan masih berbeda-beda di setiap wilayah.

Banda Aceh menjadi daerah dengan tambahan nominal terbesar, yakni Rp14,28 miliar. Total serapan di ibu kota provinsi itu telah mencapai 41,91 persen. Sementara itu, Aceh Tamiang mencatat lonjakan persentase paling tinggi, bertambah 18,63 poin hingga mencapai 46,36 persen.

Kenaikan realisasi juga terlihat di Langsa, Lhokseumawe, Sabang, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Gayo Lues. Percepatan tersebut penting karena kebutuhan pemulihan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan belanja administrasi, tetapi juga keberlanjutan pembangunan dan perbaikan fasilitas yang terdampak.

Enam daerah belum menunjukkan tambahan realisasi pada periode pemantauan 18-25 September 2026. Daerah tersebut adalah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Nagan Raya.

Namun, tidak adanya perubahan dalam satu periode pengawasan tidak serta-merta menggambarkan rendahnya capaian keseluruhan. Aceh Selatan masih menjadi wilayah dengan tingkat serapan tertinggi, mencapai 65,32 persen. Sebaliknya, Nagan Raya baru mencatat realisasi 2,69 persen dari alokasi yang tersedia.

Realisasi Pemerintah Provinsi Bertambah

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh, tambahan realisasi mencapai Rp5,38 miliar. Dengan kenaikan itu, total penggunaan anggaran menjadi Rp244,84 miliar atau sekitar 29,68 persen dari pagu Rp824,82 miliar.

Dari 14 perangkat daerah yang mengelola program penanganan, peningkatan penyerapan yang cukup menonjol terjadi pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Ketiga instansi tersebut memiliki peran penting dalam pekerjaan terkait fasilitas umum, hunian dan lingkungan permukiman, serta penanganan kebencanaan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan akselerasi belanja di kabupaten/kota dan satuan kerja perangkat daerah menjadi faktor utama bertambahnya realisasi. Perkembangan penggunaan dana terus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

“Seluruh perkembangan penanganan pascabencana wajib dibuka secara terang benderang ke hadapan publik, termasuk transparansi pergerakan rupiah anggarannya,” kata Nurlis dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2026).

Keterbukaan informasi dipandang penting agar masyarakat dapat memantau arah penggunaan anggaran pemulihan. Transparansi juga membantu publik memahami bahwa realisasi keuangan merupakan salah satu ukuran kemajuan, tetapi bukan satu-satunya gambaran aktivitas rehabilitasi di lapangan.

Proyek Fisik Tetap Berjalan

Nurlis menekankan bahwa angka realisasi yang belum berubah pada beberapa program tidak otomatis berarti pekerjaan berhenti. Sejumlah proyek untuk membenahi infrastruktur penting masih berada dalam tahap pelaksanaan fisik dan terus dikerjakan.

Pencatatan pembayaran baru dilakukan setelah rekanan memenuhi ketentuan pencairan sesuai termin dan aturan hukum. Karena itu, terdapat kemungkinan pekerjaan telah berjalan di lapangan, sementara nilai keuangannya belum masuk sebagai realisasi pada periode pencatatan tertentu.

Mekanisme ini perlu dipahami dalam membaca perkembangan pemulihan. Belanja pemerintah harus melalui prosedur administrasi dan verifikasi yang berlaku, sehingga pencairan dana dilakukan setelah persyaratan pekerjaan dipenuhi.

Selain pembangunan fisik, perhatian juga diberikan kepada bantuan pendidikan untuk mahasiswa yang terdampak bencana. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh masih menyelesaikan administrasi calon penerima bantuan tersebut.

Verifikasi lapangan telah rampung di 18 kabupaten dan kota. Meski demikian, sejumlah calon penerima belum melengkapi persyaratan berupa nomor rekening. Pemerintah Aceh melakukan pendekatan langsung untuk membantu penyelesaian kelengkapan data agar bantuan pendidikan dapat segera disalurkan.

Komitmen Pelaporan Terbuka

Pemerintah Aceh akan terus memperbarui publikasi laporan keuangan melalui portal P2K-APBA. Kanal tersebut menjadi ruang pengawasan terbuka bagi masyarakat terhadap penggunaan dana penanganan bencana hidrometeorologi.

Publikasi rutin diharapkan memudahkan warga mengikuti perkembangan pemulihan, mulai dari besaran anggaran yang terserap hingga kemajuan pelaksanaan program di berbagai daerah. Dengan pagu yang masih cukup besar, percepatan belanja tetap menjadi agenda penting agar manfaat pemulihan dapat menjangkau wilayah dan masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap rupiah dana bencana hidrometeorologi ini harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh,” pungkas Nurlis.