Taj Yasin Cari Terobosan Pembiayaan Hijau Lebih Mudah Diakses IKM Jateng

Pembiayaan Hijau untuk IKM Jateng Perlu Skema yang Lebih Terjangkau

Ceritaberkat.com – Pelaku industri kecil dan menengah di Jawa Tengah membutuhkan akses pembiayaan hijau yang lebih sesuai dengan kemampuan usaha mereka. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menilai biaya awal untuk menerapkan proses produksi yang lebih ramah lingkungan masih menjadi hambatan besar, terutama bagi IKM dengan nilai agunan terbatas.

Taj Yasin menyampaikan pandangan itu ketika mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Focus Group Discussion Kolaborasi Strategis bertajuk “Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah”. Forum yang digelar Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah tersebut berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (28/9/2026).

“Industri kecil ini, IKM ini rata-rata agunannya juga kecil, sementara untuk melaksanakan industri ramah membutuhkan biaya yang besar,” kata Taj Yasin.

Ia menekankan bahwa transformasi menuju industri yang lebih hijau tidak selalu mudah dijalankan oleh usaha berskala kecil. Pengadaan teknologi, peralatan, maupun penyesuaian proses produksi membutuhkan modal sejak tahap awal. Di sisi lain, manfaat efisiensi dari teknologi hijau biasanya baru terasa setelah usaha berjalan dalam jangka waktu tertentu.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan pembiayaan menjadi isu penting. Bagi IKM, pinjaman yang mensyaratkan jaminan besar atau skema pembayaran yang tidak sejalan dengan siklus usaha dapat menjadi penghalang untuk melakukan investasi berkelanjutan.

Forum Didorong Melahirkan Langkah Nyata

Tokoh yang dikenal sebagai Gus Yasin itu meminta agar pembahasan dalam FGD tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan alternatif pembiayaan yang benar-benar dapat digunakan pelaku IKM, dengan mempertimbangkan karakter, kapasitas modal, dan kebutuhan sektor industri kecil.

“Ini yang harus kita dorong bersama-sama dan kita carikan terobosan-terobosan,” ujarnya.

Pembiayaan hijau pada dasarnya dapat mendukung kegiatan usaha yang sejalan dengan upaya pengurangan risiko lingkungan. Dalam konteks industri, dukungan tersebut dapat berkaitan dengan investasi yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Namun, akses terhadap pembiayaan itu perlu disusun secara realistis agar tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku usaha besar.

Taj Yasin memandang agenda tersebut relevan dengan posisi industri sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya perlu dijaga, tetapi juga perlu diarahkan agar menghasilkan produktivitas yang lebih baik, daya saing yang semakin kuat, kualitas pekerjaan yang meningkat, serta ketahanan ekonomi untuk jangka panjang.

“Kita tidak cukup hanya berbicara bagaimana mempertahankan pertumbuhan, kita juga harus berbicara tentang bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, daya saing yang lebih kuat, lapangan kerja yang semakin berkualitas dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang,” kata Taj Yasin.

Industri Menjadi Penopang Ekonomi Jawa Tengah

Data pada triwulan II 2026 menunjukkan ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan. Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen. Sepanjang semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif mencapai 5,80 persen.

Sektor industri menyumbang porsi terbesar bagi perekonomian provinsi tersebut, yakni 33,18 persen. Kontribusi berikutnya datang dari sektor perdagangan sebesar 13,78 persen dan pertanian sebesar 12,56 persen. Komposisi ini memperlihatkan pentingnya penguatan industri, termasuk pelaku IKM yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi di berbagai daerah Jawa Tengah.

Karena itu, pembiayaan hijau tidak hanya dipandang sebagai agenda lingkungan. Ketersediaan skema yang mudah diakses dapat membantu IKM mempertimbangkan investasi jangka panjang tanpa menghadapi beban awal yang terlalu berat. Tantangannya adalah memastikan fasilitas pembiayaan dirancang dengan syarat, jangka waktu, dan pola penyaluran yang relevan bagi usaha kecil dan menengah.

Kolaborasi Lintas Pihak Dibutuhkan

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, menyatakan pembiayaan hijau diperlukan untuk membantu mitigasi risiko krisis lingkungan sekaligus menopang arah pembangunan Jawa Tengah 2025-2030.

Ia menjelaskan bahwa sektor perbankan di Jawa Tengah telah memberikan dukungan melalui penyaluran kredit kepada bidang-bidang yang berpotensi masuk dalam pembiayaan hijau. Meski demikian, jumlah pengajuan kredit pada sektor tersebut masih relatif terbatas.

Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman, pendampingan, dan kerja sama di antara berbagai pihak. Pelaku usaha perlu mengetahui peluang yang tersedia, sementara lembaga pembiayaan juga perlu memahami kebutuhan nyata IKM ketika berinvestasi pada teknologi atau proses usaha yang lebih berkelanjutan.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan potensi pembiayaan hijau di Jawa Tengah,” kata Taufik.

Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, pakar lingkungan, serta pelaku industri. Dengan keterlibatan bersama, pembiayaan hijau diharapkan tidak sekadar menjadi konsep kebijakan, melainkan pilihan yang lebih mudah dijangkau bagi IKM Jawa Tengah.