Prabowo Buka Peluang Rombak Kabinet, PKB: Yang Penting Kinerja Makin Solid

PKB Serahkan Keputusan Reshuffle kepada Presiden Prabowo

Ceritaberkat.com – Wacana evaluasi besar terhadap susunan Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat respons dari Partai Kebangkitan Bangsa. PKB menegaskan bahwa perubahan komposisi menteri merupakan kewenangan penuh kepala negara, dengan harapan hasil evaluasi dapat memperkuat kerja pemerintah.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki posisi paling tepat untuk menilai capaian maupun kebutuhan perbaikan di dalam kabinet. Ia menilai keputusan soal pergantian, penempatan baru, atau kelanjutan tugas para menteri berada dalam ruang hak prerogatif presiden.

“Reshuffle kabinet itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden karena presiden yang paham kinerja kabinet dan berwenang memastikan the right man in the right place, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden sendiri,” kata Daniel Johan, Jumat (18/9/2026).

Bagi PKB, fokus utama bukan sekadar ada atau tidaknya perombakan kabinet. Yang lebih penting ialah kesinambungan kerja pemerintahan serta kemampuan jajaran kementerian untuk menjalankan agenda yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Daniel menekankan perlunya kekompakan yang semakin kuat di antara unsur pemerintahan. Ia juga menyoroti pentingnya program prioritas tetap berjalan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pembukaan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Yang penting kinerja pemerintahan semakin solid dan program-program prioritas, termasuk yang menyentuh sektor pertanian dan perikanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat terus berjalan sehingga perekonomian tumbuh, lapangan kerja tercipta,” ucap dia.

Evaluasi Kabinet Menjelang Dua Tahun Pemerintahan

Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka kemungkinan melakukan reshuffle saat pemerintahannya memasuki masa dua tahun. Dalam pandangannya, rentang waktu tersebut dapat menjadi titik yang wajar untuk mengukur kemampuan para pembantu presiden dalam menjalankan amanah masing-masing.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam program Prabowo Menjawab pada Rabu (16/9/2026). Dalam sesi tersebut, Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Rivana Pratiwi menanyakan tingkat kepuasan presiden atas kinerja para menteri sekaligus peluang terjadinya perubahan besar di jajaran kabinet.

“Atau Bapak merasa bahwa, ‘Wah, 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya’. Artinya, akan ada reshuffle besar-besaran, Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya,” tanya Rivana Pratiwi.

Prabowo menjelaskan bahwa penilaian terhadap kerja kabinet tidak menunggu momen tertentu karena evaluasi berlangsung secara berkelanjutan. Secara umum, ia menyatakan timnya telah bekerja dengan baik. Meski demikian, presiden tetap mengingatkan seluruh anggota kabinet bahwa setiap organisasi membutuhkan pengaturan peran yang tepat.

“Jadi begini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar,” jawab Prabowo.

Perumpamaan sepak bola itu menggambarkan pandangan Prabowo bahwa setiap personel memiliki fungsi berbeda dalam pemerintahan. Ada kementerian yang berada di garis depan karena berkaitan langsung dengan persoalan utama yang sedang diprioritaskan, sementara kementerian lain menjalankan tugas sesuai mandat, inisiatif, dan kewenangan masing-masing.

Prabowo menyebut sebagian kementerian memang tidak selalu terlihat berada di pusat perhatian publik. Namun, kementerian tersebut tetap memiliki peran dalam mendukung kerja pemerintahan secara keseluruhan.

“Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tetapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing,” ujar Prabowo.

Penempatan Berdasarkan Kompetensi dan Tanggung Jawab

Presiden menegaskan bahwa reshuffle dapat dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan organisasi. Perubahan jabatan tidak selalu bermakna penilaian negatif terhadap seseorang, sebab bisa pula menjadi langkah promosi atau penyesuaian posisi agar kompetensi seorang pejabat digunakan secara lebih optimal.

Dalam konteks tersebut, prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat menjadi pertimbangan utama. Jika seorang menteri atau pejabat dinilai kurang sesuai dengan perannya, perubahan dapat ditempuh demi memastikan kebijakan pemerintah dijalankan secara efektif.

“Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener,” katanya.

Selain aspek kompetensi, Prabowo juga menyatakan bahwa persoalan yang menyangkut tanggung jawab pejabat dapat menjadi faktor dalam pengambilan keputusan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menghambat proses hukum apabila terdapat bukti yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini..’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” lanjutnya.

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan evaluasi atau pergantian kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahan, Prabowo menyebutnya sebagai hal yang logis. Para anggota kabinet dinilai telah memperoleh kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan, kepemimpinan, serta kontribusi mereka terhadap target pemerintah.

“Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” jawab Prabowo.

Dengan demikian, peluang reshuffle tetap terbuka, tetapi belum menjadi kepastian. Arah keputusan akan bergantung pada evaluasi presiden terhadap kebutuhan organisasi pemerintahan, kesesuaian kompetensi para pejabat, keberlanjutan program prioritas, serta tuntutan akuntabilitas dalam menjalankan jabatan publik.