Arahan Presiden, Mendagri Akan Kumpulkan Kepala Daerah Gencarkan Indonesia ASRI

Pemerintah Siapkan Pertemuan Nasional untuk Perkuat Gerakan Indonesia ASRI

Ceritaberkat.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana mempertemukan seluruh kepala daerah di Indonesia pada akhir September 2026. Agenda tersebut disiapkan untuk memperluas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, sebuah program yang menaruh perhatian pada kebersihan, keindahan kota, serta penataan lingkungan di berbagai wilayah.

Rencana itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Tito menyampaikan bahwa instruksi untuk mengumpulkan para kepala daerah telah diberikan sekitar dua minggu sebelumnya, sehingga pemerintah pusat kini menyiapkan forum bersama yang melibatkan unsur pemerintahan dan aparat di daerah.

“Rencana Bapak Presiden sudah memerintahkan kami lebih kurang dua minggu lalu, ‘Pak Mendagri, kumpulkan seluruh kepala daerah’,” kata Tito saat acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).

Libatkan Kepala Daerah, DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan

Pertemuan tersebut tidak hanya ditujukan bagi gubernur, bupati, dan wali kota. Pemerintah juga merencanakan kehadiran pimpinan DPRD serta unsur satuan wilayah dari TNI, Polri, dan kejaksaan. Pelibatan berbagai pihak ini mencerminkan bahwa penanganan kebersihan dan ketertiban ruang publik membutuhkan kerja bersama, bukan hanya kebijakan dari satu instansi.

Dalam forum itu, Presiden dijadwalkan menyampaikan arahannya mengenai Indonesia ASRI. Program ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama di tingkat daerah, terutama dalam upaya menjaga lingkungan permukiman, fasilitas umum, jalan, dan pusat aktivitas masyarakat agar lebih tertata.

“Dalam waktu mungkin kita rencanakan akhir September ini untuk seluruh kepala daerah, pimpinan, Ketua DPRD, kemudian dari para pimpinan satwil, satuan TNI, Polri, dan juga dari kejaksaan, untuk beliau akan bicara mengenai Indonesia ASRI,” jelas Tito.

Lokasi kegiatan masih dipersiapkan. Tito menyebut Sentul, Bogor, Jawa Barat, sebagai salah satu tempat yang diusulkan untuk menampung pertemuan besar tersebut. Pilihan itu mengingatkan pada pelaksanaan forum serupa yang pernah digelar di kawasan tersebut pada awal tahun sebelumnya.

Sampah hingga Visual Kota Masuk Perhatian

Indonesia ASRI tidak terbatas pada pengangkutan sampah rumah tangga atau pembersihan titik-titik kotor. Tito menjelaskan bahwa gerakan ini juga mencakup pembenahan tampilan kawasan perkotaan, termasuk penanganan spanduk dan materi promosi yang dipasang tidak tertib di ruang publik.

Isu sampah visual menjadi bagian penting karena kondisi sebuah wilayah juga tercermin dari keteraturan tampilannya. Spanduk yang menumpuk, reklame yang dipasang sembarangan, dan elemen visual yang tidak tertata dapat mengurangi kenyamanan masyarakat maupun kualitas lingkungan kota. Penataan semacam ini perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan daerah, fungsi informasi publik, serta kebutuhan warga dan pelaku usaha.

“Baik penanganan sampah, kota yang indah, termasuk juga mengenai apa, penanganan spanduk-spanduk yang seliweran di mana-mana. Kami sedang siapkan. Kita usulkan mungkin di Sentul seperti yang kemarin, seperti yang awal tahun lalu,” imbuh Tito.

Bagi pemerintah daerah, gerakan ini dapat menjadi ruang untuk menyatukan langkah antara perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, ketertiban umum, dan pelayanan masyarakat. Kebersihan kota sering kali berkaitan dengan pengelolaan sampah, ketersediaan fasilitas, pengawasan ruang publik, serta keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan sekitar.

Pelaksanaan yang konsisten juga penting agar pembenahan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Wilayah yang bersih dan tertata membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan, termasuk pengaturan titik pembuangan, pengangkutan sampah, penertiban visual, hingga koordinasi antarinstansi saat muncul persoalan di lapangan.

Menjadi Unsur Penilaian Pemerintah Daerah Berprestasi

Tito menyatakan bahwa aspek Indonesia ASRI telah dimasukkan ke dalam penilaian pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Penambahan unsur ini melengkapi standar pelayanan minimal yang sebelumnya menitikberatkan pada sektor-sektor dasar pemerintahan.

Pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan tetap menjadi kewajiban utama pemerintah daerah. Namun, penanganan sampah dan upaya membangun lingkungan yang asri kini ikut dipandang sebagai bagian dari kualitas tata kelola daerah. Dengan demikian, capaian daerah tidak semata-mata diukur dari layanan administratif atau pembangunan fisik, tetapi juga dari kondisi lingkungan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

“Nah, kali ini standar pelayanan minimal dalam sistem pemerintahan, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan. Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia ASRI yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” kata Tito.

Penetapan Indonesia ASRI sebagai salah satu perhatian dalam evaluasi daerah memberi sinyal bahwa kebersihan dan keindahan lingkungan akan mendapat porsi lebih besar dalam agenda pemerintahan. Kepala daerah diharapkan tidak hanya menyiapkan kebijakan di atas kertas, melainkan memastikan pelaksanaannya dapat terlihat dalam ruang-ruang yang digunakan masyarakat.

Pertemuan nasional yang direncanakan pada akhir September itu akan menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Arahan yang disampaikan nantinya dapat menjadi dasar bagi setiap wilayah untuk menyesuaikan langkah penanganan sampah, penataan kota, dan pembenahan ruang publik sesuai kebutuhan daerah masing-masing.