Mensos Siapkan Lulusan Sekolah Rakyat Jadi Pekerja Terampil atau Kuliah

Dua Jalur Masa Depan Lulusan Sekolah Rakyat: Kuliah atau Pekerja Terampil

Ceritaberkat.com – Setiap anak yang menuntaskan pendidikan menengah atas di Sekolah Rakyat akan dihadapkan pada satu keputusan besar: melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja sebagai tenaga terampil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah telah merancang kedua jalur tersebut secara paralel agar tidak ada satu pun lulusan program ini yang berakhir sebagai pengangguran. Pernyataan itu ia sampaikan pada Selasa (8/9/2026) dalam sebuah forum kebijakan tingkat tinggi yang membahas strategi lintas sektor untuk pengentasan kemiskinan.

Konteks Forum Kebijakan Lintas Sektor

Pernyataan Gus Ipul tersebut dilontarkan di tengah acara Penyampaian Hasil Collective Action–Relaksasi RPL bagi Pejabat Manajerial Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Tahun 2026. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom dan dipusatkan di Kantor Kemensos, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjadi penyelenggara utama, sementara Kemensos berperan sebagai mitra pelaksana. Tema besar yang diangkat adalah “Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan,” dengan tiga sub-tema spesifik: integrasi data, bantuan sosial adaptif, dan Sekolah Rakyat.

Forum ini diikuti oleh 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berasal dari 15 instansi pemerintah. Mereka diwajibkan menyusun Collective Action sebagai instrumen untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan merumuskan alternatif solusi atas persoalan kemiskinan. Hasil kerja kolektif tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan sinergi dan aksi bersama antar-kementerian serta lembaga negara.

Hilirisasi: Prinsip yang Tidak Bisa Ditawar

Gus Ipul menekankan bahwa inti dari seluruh desain Sekolah Rakyat terletak pada konsep hilirisasi. Ia mengutip arahan Presiden yang sangat tegas: lulusan program ini tidak boleh menganggur. Pilihan yang tersedia hanya dua, dan keduanya telah disiapkan secara konkret oleh pemerintah.

“Yang penting saya sampaikan adalah hilirisasi. Arahan Bapak Presiden cukup jelas, lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh menganggur. Pilihannya hanya dua, menjadi pekerja terampil atau meneruskan kuliah.”

Konsep hilirisasi dalam konteks ini berarti memastikan bahwa setiap tahap pendidikan yang ditempuh siswa memiliki muara ekonomi yang jelas. Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar; ia dirancang sebagai mesin penggerak mobilitas sosial vertikal bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Tujuan utamanya adalah memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga anak yang lahir dalam kemiskinan tidak otomatis mewarisi kondisi yang sama.

Jalur Pendidikan: Dari SD hingga Perguruan Tinggi

Sebelum masuk ke tahap hilirisasi, setiap siswa Sekolah Rakyat wajib menuntaskan seluruh jenjang pendidikan formal. Prosesnya dimulai dari sekolah dasar, berlanjut ke sekolah menengah pertama, dan berakhir di sekolah menengah atas. Baru setelah menyelesaikan jenjang SMA, siswa memperoleh hak memilih jalur berikutnya.

Bagi mereka yang memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, pemerintah menyediakan dukungan beasiswa penuh. Namun, prosesnya tidak bersifat otomatis. Gus Ipul menjelaskan bahwa calon mahasiswa akan menjalani tes DNA talent untuk mengidentifikasi bidang studi yang paling sesuai dengan potensi bawaan masing-masing individu. Setelah hasil tes tersebut keluar, siswa akan mengikuti mekanisme Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mencakup pembiayaan beasiswa dari pemerintah.

“Kalau kuliah dia harus belajar sungguh-sungguh, ya, kita pakai tes DNA talent ke mana dia sebaiknya kuliah. Setelah itu nanti ikut KIP, akan ikut biaya beasiswa dari pemerintah.”

Mekanisme tes DNA talent ini menempatkan Sekolah Rakyat pada posisi yang berbeda dari jalur pendidikan reguler. Alih-alih membiarkan siswa memilih jurusan secara acak atau sekadar mengikuti tren, sistem ini menggunakan asesmen potensi untuk mengarahkan setiap individu ke bidang yang paling sesuai dengan kapasitasnya. Pendekatan tersebut diharapkan meminimalkan risiko putus kuliah akibat ketidaksesuaian antara minat, kemampuan, dan bidang studi yang dipilih.

Jalur Kerja: Pelatihan Keterampilan dan Penempatan

Bagi siswa yang memilih langsung bekerja, pemerintah menyiapkan program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan potensi masing-masing individu. Kemensos telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian, lembaga, serta badan usaha milik negara (BUMN) untuk menyediakan infrastruktur pelatihan dan sekaligus menjadi penampung lulusan.

“Sekaligus juga menampung lulusan-lulusan Sekolah Rakyat. Kita dorong mereka menjadi pekerja terampil luar negeri.”

Arah penempatan tidak hanya terbatas pada pasar kerja domestik. Gus Ipul secara eksplisit menyebut bahwa salah satu target utama adalah mengirim lulusan sebagai pekerja terampil ke luar negeri. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor seperti konstruksi, perkapalan, dan manufaktur di negara-negara mitra yang selama ini kekurangan tenaga kerja terampil dari Indonesia. Dengan bekal pelatihan terstruktur sejak usia sekolah, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan pelamar kerja migran konvensional.

Kolaborasi sebagai Syarat Mutlak

Gus Ipul menutup paparannya dengan ajakan agar seluruh peserta forum berkolaborasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia mengingatkan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini tidak dapat dijalankan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego sektoral dan bekerja dalam satu orkestrasi kebijakan yang koheren.

“Yang penting dalam eksekusi Sekolah Rakyat ini, kita menekankan betul pentingnya kebersamaan, kolaborasi. Ego sektoral harus dihilangkan.”

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Dalam praktik birokrasi Indonesia, tumpang-tindih kewenangan antar-kementerian kerap menjadi penghambat utama program sosial berskala besar. Dengan menempatkan Sekolah Rakyat sebagai sub-tema dalam forum Relaksasi RPL yang diikuti pejabat dari 15 instansi, pemerintah berupaya membangun komitmen lintas sektor pada level paling tinggi sebelum program ini memasuki fase operasional penuh. Integrasi data dan bansos adaptif yang menjadi dua sub-tema lainnya dalam forum tersebut berfungsi sebagai infrastruktur pendukung: data yang akurat memastikan targeting yang tepat, sementara bansos adaptif menjamin bahwa bantuan sosial tidak lagi bersifat statis melainkan merespons dinamika kondisi setiap keluarga secara real-time.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat bukan program tunggal yang berdiri sendiri. Ia merupakan satu komponen dalam ekosistem kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih luas, di mana pendidikan, pelatihan kerja, penempatan tenaga, dan bantuan sosial saling terhubung dalam satu rantai nilai yang berujung pada kemandirian ekonomi keluarga miskin ekstrem.