Jaksa KPK Tunjukkan Range Rover-LEGO Star Wars Sitaan dari Eks Staf Kemenag

Barang Mewah Muncul di Persidangan Korupsi Kuota Haji: Dari Range Rover hingga LEGO Star Wars

Ceritaberkat.com – Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa (8/9/2026) berubah menjadi semacam galeri barang sitaan ketika jaksa KPK memproyeksikan deretan foto aset mewah yang disita dari seorang mantan pegawai Kementerian Agama. Layar proyektor menampilkan mobil Range Rover, tas-tas bermerek kelas atas, koleksi LEGO Star Wars, hingga perhiasan berlian dan emas putih. Semua barang tersebut dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi kuota tambahan haji khusus periode 2023–2024.

Siapa yang Terjerat dan Apa yang Didakwakan

Empat nama duduk di kursi terdakwa dalam perkara ini. Pertama, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kedua, mantan staf khususnya yang dikenal dengan nama Ishfah Abidal Azis atau Gus Alex. Ketiga, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri bernama Asrul Azis Taba. Keempat, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

Jaksa mendakwa keempatnya secara bersama-sama telah merugikan keuangan negara hingga Rp 622.090.207.166,41 — angka yang setara dengan lebih dari 622 miliar rupiah. Kerugian itu timbul dari mekanisme pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024, di mana alokasi jemaah yang seharusnya dikelola secara transparan diduga dimanipulasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Barang Bukti yang Disita dari Mantan Staf Kemenag

Seluruh aset yang dipamerkan di persidangan berasal dari seorang saksi bernama Ridwan Kurniawan. Ia pernah menjabat di Kasi Pendaftaran Kementerian Agama selama sembilan tahun, yakni dari 2012 hingga 2021. KPK menyita sejumlah barang dari miliknya, antara lain:

Dua unit mobil Range Rover, sebuah rumah di kawasan Sentul, kalung dan gelang berlian, serta kalung dan gelang emas putih bertatahkan berlian. Selain itu, jaksa juga menunjukkan koleksi LEGO Star Wars dan beberapa tas bermerek Fossil, Marc Jacobs, Kate Spade, Dior, serta Saint Laurent.

Ridwan menjelaskan bahwa sebagian barang mewah tersebut ia belikan untuk istrinya, termasuk tas-tas bermerek dan perhiasan berlian. Penjelasan ini menjadi titik perhatian jaksa ketika pertanyaan beralih ke sumber dana pembelian.

Dialog di Ruang Sidang: Dari Mana Uang Itu?

Jaksa mengarahkan pertanyaan langsung kepada Ridwan mengenai asal uang yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut. Ia menanyakan apakah dana itu merupakan bagian dari fee percepatan yang diberikan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) — yakni badan usaha yang mendapat izin menyelenggarakan ibadah haji khusus atas nama jemaah.

“Dibeli dari uangnya bapak?” tanya jaksa.

“Uang saya,” jawab Ridwan.

Jaksa tidak berhenti di situ. Ia mengulang pertanyaan dengan formulasi yang lebih spesifik, menanyakan apakah uang tersebut bersumber dari fee percepatan PIHK.

“Yang bersumber dari fee percepatan PIHK juga?” tanya jaksa.

“Sepertinya, Pak,” jawab Ridwan.

Jawaban yang bersifat tidak pasti itu menjadi sorotan. Dalam konteks hukum pidana, pengakuan parsial atas sumber dana yang diduga berasal dari fee percepatan dapat memperkuat konstruksi dakwaan tentang aliran dana dalam skema korupsi kuota haji.

Latar Belakang: Kuota Haji dan Mekanisme Fee Percepatan

Kuota haji khusus merupakan alokasi tambahan yang diberikan pemerintah kepada penyelenggara ibadah haji khusus untuk melayani jemaah yang ingin menunaikan ibadah dengan layanan terpisah dari reguler. Setiap PIHK yang berizin wajib membayar biaya penyelenggaraan kepada negara. Dalam praktiknya, muncul mekanisme yang disebut “fee percepatan” — pembayaran tambahan yang diberikan kepada pihak tertentu agar proses pendaftaran atau pemrosesan kuota dipercepat.

Mekanisme ini, jika tidak diatur secara transparan, membuka ruang bagi praktik perantara dan penyalahgunaan wewenang. Kasus yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat diduga melibatkan manipulasi distribusi kuota tambahan tahun 2023–2024, di mana pihak-pihak terdakwa diduga mengatur alokasi agar menguntungkan jaringan tertentu dan menghasilkan aliran dana yang tidak tercatat dalam laporan keuangan negara.

Implikasi dan Arah Persidangan

Penampilan barang bukti berupa aset bernilai tinggi di ruang sidang bukan sekadar demonstrasi visual. Dalam praktik peradilan pidana korupsi, penyitaan aset berfungsi sebagai alat pembuktian bahwa terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan yang didakwakan. Nilai total aset yang disita dari satu saksi saja — mencakup dua mobil mewah, properti di Sentul, perhiasan berlian, dan tas-tas bermerek — mengindikasikan skala aliran dana yang cukup signifikan.

Persidangan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat kementerian yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan ibadah haji. Dengan dakwaan kerugian negara lebih dari 622 miliar rupiah, perkara ini termasuk salah satu kasus korupsi di sektor keagamaan dengan nilai kerugian terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Proses pembuktian selanjutnya akan menentukan apakah aliran fee percepatan yang diakui secara tidak langsung oleh Ridwan dapat dikaitkan secara langsung dengan perbuatan keempat terdakwa.