Opsi Kereta Gantung di Puncak Bogor, Komisi V DPR Ingatkan Perencanaan Matang

Wacana Kereta Gantung Puncak Bogor: Antara Ambisi Pariwisata dan Realitas Transportasi Publik

Ceritaberkat.com – Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor telah lama menjadi titik rawan kemacetan, terutama pada akhir pekan dan musim liburan ketika ribuan kendaraan pribadi berbondong-bondong menuju pegunungan. Tekanan lalu lintas yang berulang-ulang ini mendorong pemerintah daerah mencari solusi struktural, bukan sekadar penataan jalur sementara. Salah satu gagasan yang kembali mengemuka adalah pembangunan kereta gantung sebagai moda transportasi alternatif. Namun, usulan tersebut langsung memicu perdebatan di tingkat legislatif, karena para pengawas kebijakan transportasi mempertanyakan apakah infrastruktur semacam itu mampu berfungsi sebagai tulang punggung angkutan massal atau sekadar pelengkap wisata.

Argumen Pemerintah Daerah: Mengurai Tekanan Lalu Lintas

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa rencana kereta gantung bukan proyek yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas sekaligus meringankan beban jalan di jalur Puncak. Dalam keterangannya pada Senin (24/8/2026), Jatnika menegaskan bahwa konsep tersebut diarahkan untuk menghubungkan sejumlah titik strategis di kawasan pegunungan.

“Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak merupakan salah satu alternatif pengembangan transportasi untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mengurangi tekanan lalu lintas di jalur Puncak,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, Senin (24/8/2026).

Jatnika menambahkan bahwa masyarakat dan wisatawan akan memperoleh pilihan moda transportasi selain kendaraan pribadi. Ia juga menyebutkan bahwa kereta gantung ini dirancang untuk terintegrasi dengan layanan bus listrik yang sedang diwacanakan beroperasi pada rute Stadion Pakansari–Puncak. Dengan skema tersebut, penumpang yang hendak naik ke kawasan pegunungan dapat berpindah dari bus listrik ke kereta gantung tanpa harus menggunakan mobil atau motor pribadi.

“Konsep kereta gantung nantinya diarahkan untuk menghubungkan sejumlah titik strategis di kawasan Puncak. Dengan begitu, masyarakat maupun wisatawan memiliki pilihan moda transportasi selain kendaraan pribadi,” ujarnya.

Secara teknis, integrasi antar-moda semacam ini memang menjadi standar dalam perencanaan transportasi modern. Tanpa titik perpindahan yang jelas dan jadwal yang sinkron, satu moda saja tidak akan mampu menyerap volume penumpang secara berarti. Puncak sendiri memiliki karakter geografis yang unik: jalur tunggal dengan kemiringan curam, lebar jalan terbatas, dan kapasitas parkir yang jauh di bawah jumlah kendaraan yang datang setiap akhir pekan. Kondisi ini membuat setiap tambahan moda transportasi berpotensi mengurangi waktu tempuh dan kepadatan di titik-titik kritis.

Komisi V DPR: Peringatan agar Tidak Setengah-setengah

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, merespons wacana tersebut dengan catatan keras. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (25/8/2026), Huda menilai bahwa kereta gantung secara inheren lebih cocok sebagai penunjang destinasi wisata ketimbang sebagai tulang punggung transportasi publik. Jika pemerintah ingin memfungsikannya untuk mengatasi kemacetan, maka diperlukan rekayasa sistem yang jauh lebih kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Kereta gantung itu kira-kira konteksnya memang untuk mendukung destinasi wisata. Kalau semangatnya untuk transportasi, memang banyak hal yang harus disiapkan,” kata Huda kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Huda tidak menutup kemungkinan bahwa proyek tersebut tetap layak dibangun, tetapi ia menekankan bahwa tujuan utama harus ditetapkan sejak awal. Apabila orientasinya pariwisata, maka kebutuhan pasar dan daya tarik wisata sudah cukup menjadi justifikasi. Namun, apabila orientasinya transportasi publik, standar perencanaan, keselamatan, dan integrasi jaringan harus dipenuhi secara penuh.

“Kalau konteksnya untuk mendukung pengembangan pariwisata, saya kira itu kebutuhan, bahkan. Tapi kalau konteksnya untuk transportasi publik, itu butuh rekayasa yang cukup serius. Dan semua pihak tidak boleh setengah-setengah,” tambahnya.

Kewajiban Integrasi Antar-Moda

Inti kritik Huda terletak pada satu prinsip: kereta gantung yang beroperasi secara terisolasi hampir pasti tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap persoalan kemacetan. Ia menegaskan bahwa infrastruktur tersebut harus menjadi satu simpul dalam jaringan angkutan umum yang lebih luas, mencakup integrasi dengan layanan bus, angkutan kota, dan moda darat lainnya yang beroperasi di koridor Bogor–Puncak.

“Jadi yang dimaksud tidak boleh setengah-setengah itu adalah, keberadaan kereta gantung harus bagian dari integrasi dari berbagai moda transportasi publik. Kalau dia berdiri sendiri, hampir pasti tidak akan berdampak apa-apa. Jadi kalau niatnya mengurangi kemacetan itu hampir pasti nggak bisa,” tutur Huda.

“Karena itu dia harus terintegrasi menjadi bagian dari transportasi publik yang lainnya. Mulai dari integrasi bus, layanan bus, integrasi layanan, angkutan umum yang lainnya. Dan menuju ke sana, butuh melibatkan banyak stakeholder,” katanya.

Implikasi dari pernyataan ini cukup luas. Perencanaan transportasi kawasan pegunungan tidak dapat ditangani oleh satu instansi daerah saja. Keterlibatan pemerintah provinsi, kementerian terkait, operator angkutan, hingga komunitas lokal menjadi prasyarat agar sistem yang dibangun benar-benar berfungsi dan tidak menjadi proyek mangkrak atau infrastruktur yang tidak terpakai.

Tata Ruang dan Batasan Kapasitas Daerah

Huda juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan teknis dan kewenangan dalam merancang sistem transportasi berskala kawasan. Tanpa kerangka kebijakan yang utuh dari tingkat yang lebih tinggi, risiko kesalahan dalam penataan ruang menjadi nyata. Jalur Puncak, misalnya, melintasi kawasan lindung dan area permukiman yang sensitif, sehingga setiap keputusan infrastruktur harus mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial, bukan hanya efisiensi pergerakan kendaraan.

“Saya kira kalau hanya pemerintah daerah, tentu nggak mungkin. Bahkan dikhawatirkan tata ruangnya jadi malah salah nanti,” ujarnya.

Peringatan ini sejalan dengan pengalaman berbagai kawasan wisata di Indonesia yang membangun infrastruktur tanpa kajian dampak lingkungan dan sosial yang memadai. Hasilnya, proyek yang semula dimaksudkan untuk memecahkan masalah justru menciptakan masalah baru: kerusakan lanskap, konflik lahan, dan ketidaksesuaian antara kapasitas infrastruktur dengan volume pengguna sebenarnya.

Bagi warga Bogor dan wisatawan yang rutin mengunjungi Puncak, perdebatan ini bukan sekadar urusan kebijakan abstrak. Setiap akhir pekan, antrean kendaraan yang mengular di jalur pegunungan menjadi pengingat nyata bahwa masalah transportasi kawasan ini belum terselesaikan. Apakah kereta gantung akan menjadi jawaban, atau sekadar tambahan infrastruktur yang tidak pernah tersambung ke jaringan yang lebih besar, akan sangat bergantung pada kedalaman perencanaan dan keseriusan integrasi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.