Ketua Komisi V DPR Dukung Wacana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG

Wacana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG: Langkah Strategis Menuju Penanganan Bencana yang Lebih Terpadu

Ceritaberkat.com – Indonesia, yang terletak di persimpangan tiga lempeng tektonik utama dan berada di jalur cincin api Pasifik, menghadapi ancaman bencana alam yang nyaris tak pernah berhenti. Erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, hingga banjir bandang menjadi bagian dari realitas tahunan yang menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari negara. Di tengah kompleksitas tantangan tersebut, muncul gagasan besar untuk menyatukan dua lembaga yang selama ini menangani aspek berbeda dari pengamatan bencana: Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Wacana penggabungan ini kini mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR, sekaligus menjadi bahan pertimbangan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam forum tertinggi pemerintahan.

Dukungan Komisi V DPR: Efisiensi dan Koordinasi sebagai Alasan Utama

Ketua Komisi V DPR Lasarus menyatakan sikap mendukung penuh rencana integrasi kedua lembaga tersebut. Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026), Lasarus menegaskan bahwa penggabungan akan memangkas tumpang-tindih birokrasi dan mempercepat alur komunikasi antarinstansi saat situasi darurat terjadi.

“Ya kami prinsip mendukung ya. Karena sifat koordinasi yang paling nyaman di pemerintah tuh seperti apa, gitu loh. Kami sifatnya kan menerima, ya. Memang kalau menurut kami sih kalau mau mempersedikit badan ya, ada baiknya sih dari sisi efisiensi juga ya. Karena koordinasi juga jadi lebih mudah.”

Lasarus menjelaskan bahwa secara fungsional, Badan Geologi bertugas memantau aktivitas vulkanik, sementara BMKG telah memiliki instrumen pengamatan serta sumber daya manusia yang relevan dengan bidang geologi. Keterkaitan teknis ini, menurutnya, membuat pemisahan kelembagaan menjadi tidak lagi relevan secara operasional.

“Memang kalau menurut saya sih saya setuju kalau itu digabungin. Ya, itu lebih efektif kalau menurut saya dan juga lebih efisien dari sisi komunikasi, ya.”

Tantangan Administratif dan Ranah Pemerintah

Walaupun secara substansi integrasi dinilai menguntungkan, Lasarus mengakui bahwa terdapat hambatan administratif yang tidak bisa diabaikan. Badan Geologi saat ini berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedangkan BMKG merupakan lembaga nonkementerian yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Pemindahan kewenangan dari satu kementerian ke lembaga lain tentu melibatkan penataan ulang struktur organisasi, regulasi, dan mekanisme anggaran.

“Fokusnya ke mana dulu? Kalau fokus ke bencana, menurut saya memang jauh lebih efektif barang itu ada bersama BMKG.”

Lasarus menambahkan bahwa sebagian peralatan BMKG memang sudah digunakan oleh Badan Geologi untuk keperluan pengumpulan data geologi. Fakta ini, menurutnya, semakin memperkuat argumen bahwa kedua entitas seharusnya beroperasi di bawah satu atap kelembagaan.

“Karena sebagian peralatan BMKG ini juga dipakai oleh Badan Geologi, untuk data geologi gitu loh. Jadi, monggo saja lah, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan menurut saya baik sih. Ide itu baik.”

Syaiful Huda: Penanganan Bencana Harus Satu Atap

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda turut memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan tersebut. Bagi Huda, penyatuan kelembagaan akan menghasilkan sinergi kinerja yang jauh lebih kuat dibandingkan model terpisah yang berlaku saat ini.

“Saya, standing point saya, saya setuju. Ini kira-kira secara kelembagaan pasti akan lebih efektif, karena koordinasi antara BMKG dengan Badan Geologi secara kinerja disatukan. Pasti kalau bertanya efektif, pasti akan lebih efektif.”

Huda mengungkapkan bahwa sejak lama dirinya mendorong agar seluruh aspek penanganan kebencanaan terkonsolidasi dalam satu kerangka kelembagaan. Selama ini, urusan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga kerap terjadi tumpang-tindih atau justru celah koordinasi.

“Nah, terkait dengan mitigasi yang sifatnya sebelum bencana, saya kira memang ada kebutuhan juga untuk mengintegrasikan beberapa kelembagaan itu. Paling tidak Badan Geologi dengan BMKG.”

“Jadi dua-duanya akan memenuhi apa yang dicita-citakan gitu. Yang pertama untuk memastikan semua potensi kebencanaan bisa diantisipasi dengan baik dengan mengintegrasikan kelembagaan-kelembagaan itu. Saat yang sama pascabencana ditangani juga oleh kelembagaan yang terintegrasi.”

Prabowo Pertimbangkan Integrasi dalam Rapat Terbatas

Wacana penggabungan ini pertama kali disuarakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana secara hibrida di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9). Forum tersebut dihadiri sejumlah menteri kabinet, kepala badan dan lembaga, serta kepala daerah dari wilayah yang baru saja terdampak bencana alam.

Prabowo menilai bahwa upaya mitigasi yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini sudah berada pada tingkat maksimal. Ia menegaskan bahwa pemantauan potensi bencana, termasuk aktivitas erupsi gunung berapi, akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Sementara saya lihat kita sudah buat maksimal, ini semua menjadi bahan untuk kita merencanakan langkah-langkah ke depan.”

“Sementara kita kan ada di ring of fire, kita siap, ternyata kan erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ini kita monitor terus.”

Dihadapan Kepala Badan Geologi Lana Saria, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta para menteri terkait, Prabowo menyatakan bahwa opsi integrasi kedua lembaga sedang dipertimbangkan secara serius. Namun, ia belum mengambil keputusan final dan menyebut bahwa kajian lebih lanjut masih diperlukan sebelum langkah konkret diambil.

“Kepala Badan Geologi nanti saya kira kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi ya nanti kita bahas itu.”

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Jika penggabungan ini terealisasi, dampaknya akan melampaui sekadar restrukturisasi birokrasi. Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung berapi aktif, menjadikannya negara dengan konsentrasi vulkanik tertinggi di dunia. Data pengamatan vulkanik, meteorologi, dan geofisika yang selama ini dikelola terpisah berpotensi menghasilkan peringatan dini yang lebih cepat dan akurat apabila diintegrasikan dalam satu pusat komando.

Di sisi lain, integrasi juga menuntut penyesuaian regulasi, termasuk revisi peraturan pemerintah yang mengatur kedudukan dan tugas masing-masing lembaga. Proses transisi harus dirancang agar tidak terjadi kekosongan pengawasan selama masa peralihan, mengingat ancaman bencana tidak mengenal jadwal administrasi.

Dukungan parlemen yang telah disampaikan secara terbuka oleh Komisi V DPR memberikan sinyal kuat bahwa hambatan politik terhadap rencana ini relatif kecil. Kini, bola berada di tangan eksekutif untuk menentukan apakah langkah strategis ini akan diwujudkan dalam bentuk regulasi dan implementasi kelembagaan yang konkret.