KPK Panggil Istri Bupati Pemalang Terkait Kasus Pemerasan

Istri Bupati Nonaktif Pemalang Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Pemerasan

Ceritaberkat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memanggil Noor Faizah Maenofie (NFM), pasangan dari Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemanggilan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang pada rentang tahun 2025 hingga 2026. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di gedung KPK Merah Putih, Jakarta.

Kehadiran Noor di ruang pemeriksaan bukan sekadar formalitas keluarga. Ia dipanggil dalam kapasitas resmi sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari, sekaligus menjabat Kepala Puskesmas Mulyoharjo. Dengan demikian, keterlibatannya menyentuh ranah administrasi kesehatan daerah yang selama ini berada di bawah kendali eksekutif kabupaten.

Konfirmasi dari Juru Bicara KPK

Budi Prasetyo, juru bicara KPK, membenarkan pemanggilan tersebut kepada awak media pada Senin (7/9/2026). Ia menegaskan bahwa Noor hadir sebagai saksi dalam perkara yang menjerat suaminya.

“Ya (istri Bupati). (Dipanggil sebagai) saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang tahun 2025-2026.”

Budi menambahkan bahwa pemeriksaan Noor dilakukan secara bersamaan dengan tiga saksi lain yang berasal dari kalangan swasta, yaitu Irfandy Ajidharma, Tri Budi Ambarsari, dan Rizky Slamet Apriadi. Hingga berita ini disusun, pihak KPK belum merinci secara detail materi pertanyaan yang diajukan penyidik kepada keempat saksi tersebut.

Empat Tersangka dalam Perkara Pemerasan

Sebelum pemeriksaan saksi ini digelar, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Mereka adalah:

Anom Widiyantoro (AWI), yang menjabat Bupati Pemalang saat peristiwa terjadi; Mohamad Haris (GHA), pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati; Lilik Budi Suprianto (LBS), pihak swasta; serta Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), staf administrasi di lingkungan KPK sendiri.

Keterlibatan seorang pegawai administrasi KPK sebagai tersangka menjadi sorotan tersendiri. Hal ini membuka pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pemerasan di tingkat daerah dapat terhubung dengan personel lembaga antikorupsi, serta apakah terdapat celah dalam pengawasan internal yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

Mekanisme Pemerasan dan Nilai Rp 1,98 Miliar

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa modus operandi yang diduga dilakukan Anom adalah pemerasan secara tidak langsung, yakni melalui perantara orang kepercayaannya, Mohammad Haris yang akrab disapa Gus Haris. Total dana yang berhasil dikumpulkan dalam rangkaian pemerasan tersebut mencapai Rp 1,98 miliar.

Dana hasil pemerasan itu kemudian disalurkan, antara lain, kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik, yang merupakan ayah kandung dari Setya Budi, mengaku memiliki kemampuan untuk mengurus perkara di KPK dengan dalih bahwa anaknya bekerja sebagai staf di lembaga tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan adanya klaim akses informal terhadap proses penanganan perkara, sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan independensi lembaga penegak hukum.

Implikasi bagi Tata Kelola Pemalang

Kasus ini tidak hanya menyangkut satu pejabat daerah, tetapi juga menyentuh struktur pelayanan publik di Pemalang. RSUD dr. M. Ashari merupakan fasilitas kesehatan rujukan utama bagi masyarakat kabupaten, sementara Puskesmas Mulyoharjo menjadi garda terdepan layanan primer di wilayahnya. Ketika anggota dewan pengawas rumah sakit daerah dan kepala puskesmas turut dipanggil sebagai saksi, publik wajar mempertanyakan sejauh mana integritas tata kelola fasilitas kesehatan tersebut selama masa jabatan Anom.

Pemerasan di lingkungan pemerintah daerah pada umumnya terjadi dalam bentuk permintaan atau paksaan kepada pejabat bawahan, kepala dinas, atau pihak yang mengurus izin dan anggaran, agar menyerahkan sejumlah uang. Jika praktik semacam itu berlangsung selama satu hingga dua tahun anggaran, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemkab.

Penetapan empat tersangka sekaligus menunjukkan bahwa KPK memandang perkara ini sebagai jaringan, bukan sekadar tindakan individual. Keterlibatan pihak swasta, orang kepercayaan kepala daerah, hingga staf administrasi lembaga antikorupsi mengisyaratkan rantai kepentingan yang berlapis. Proses penyidikan selanjutnya akan menentukan apakah terdapat pihak lain yang turut serta atau menerima manfaat dari aliran dana Rp 1,98 miliar tersebut.

Bagi masyarakat Pemalang, perkara ini menjadi ujian kepercayaan terhadap institusi publik di tingkat kabupaten. Di sisi lain, bagi KPK sendiri, penanganan kasus yang melibatkan salah satu staf administrasinya menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi agar publik tidak meragukan independensi proses hukum yang sedang berjalan.