Wamendagri Wiyagus Dorong IMM Jadi Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah

IMM Resmi Diluncurkan: Instrumen Baru untuk Mengukur Kualitas SDM di Setiap Daerah

Ceritaberkat.com – Peluncuran Angka Indeks Modal Manusia (IMM) Tahun 2025 beserta pedoman penghitungannya menjadi tonggak penting dalam tata kelola pembangunan nasional. Acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, pada Senin (31/8/2026), menandai dimulainya era baru di mana kualitas sumber daya manusia diukur secara terstruktur dan terstandarisasi di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa IMM bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen strategis yang akan menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya jelas: meningkatkan mutu SDM sekaligus memperkecil jurang disparitas capaian pembangunan antarprovinsi dan kabupaten/kota.

Tiga Dimensi Pengukuran: Kelangsungan Hidup, Pendidikan, dan Kesehatan

IMM dirancang untuk menangkap potensi produktivitas manusia melalui tiga pilar utama. Pilar pertama adalah kelangsungan hidup, yang merefleksikan kondisi dasar kehidupan warga. Pilar kedua mencakup pendidikan, bukan sekadar durasi waktu di bangku sekolah, melainkan kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Pilar ketiga menyangkut kesehatan, yang harus diperkuat sejak fase paling awal kehidupan agar produktivitas manusia di masa depan dapat terjamin.

Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi bagi terciptanya SDM yang sehat, produktif, serta berdaya saing. Tanpa pemenuhan ketiganya secara simultan, upaya pembangunan ekonomi dan sosial akan kehilangan basisnya.

“IMM ini sangat strategis dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi kita dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.”

Pernyataan itu diucapkan Wiyagus dalam keterangannya pada Senin (31/8/2026), menegaskan bahwa IMM akan menempati posisi sentral dalam dokumen perencanaan daerah, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Integrasi IMM ke Seluruh Tahapan Perencanaan Daerah

Wiyagus menekankan bahwa pemanfaatan IMM tidak boleh berhenti pada tahap pengukuran semata. Angka-angka yang dihasilkan harus diintegrasikan secara ketat ke dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan daerah. Rantai integrasi tersebut mencakup:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen arah lima tahunan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menerjemahkan arah tersebut ke dalam program tahunan; rencana strategis masing-masing perangkat daerah; hingga tahap penganggaran dan evaluasi pelaksanaan. Dengan alur ini, hasil pengukuran IMM dapat menjadi salah satu dasar objektif dalam menentukan prioritas intervensi pembangunan di setiap wilayah.

“Penyelenggaraan peluncuran angka IMM dan buku pedoman perhitungan IMM ini akan menjadi momentum yang sangat strategis untuk menyelaraskan pemahaman, memperkuat data yang berbasis bukti, dan mengintegrasikan antara IMM secara ketat ke dalam dokumen perencanaan daerah.”

Pendekatan Sepanjang Hayat dan Sinkronisasi Kebijakan

Wiyagus mengingatkan bahwa pembangunan modal manusia bersifat berkelanjutan sejak awal kehidupan. Artinya, penguatan kualitas pendidikan tidak cukup diukur dari lama sekolah semata; kualitas pembelajaran, kurikulum, dan kompetensi guru menjadi faktor yang tak kalah menentukan. Demikian pula, intervensi kesehatan harus dimulai dari fase pranatal dan masa bayi agar dampaknya terhadap produktivitas jangka panjang dapat maksimal.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah. Langkah konkret meliputi pengawalan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap sektor, serta penguatan tata kelola kelembagaan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). SIPD-RI berfungsi sebagai platform digital yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, sehingga data IMM dapat dipadukan dengan indikator kinerja lainnya secara konsisten.

Perhatian Khusus untuk Daerah Tertinggal, Kepulauan, dan Perbatasan

Kebijakan pembangunan manusia tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh nusantara. Wiyagus menegaskan bahwa karakteristik geografis dan sosio-ekonomi masing-masing wilayah harus menjadi pertimbangan utama. Daerah tertinggal, kawasan kepulauan, dan wilayah perbatasan menghadapi tantangan struktural yang berbeda—mulai dari keterbatasan akses infrastruktur hingga ketimpangan distribusi tenaga profesional pendidikan dan kesehatan.

Pendekatan yang tepat sasaran dan berbasis kondisi lokal dinilai mampu memperkecil kesenjangan sekaligus memperkuat fondasi SDM nasional. Tanpa diferensiasi kebijakan, angka rata-rata nasional dapat menyembunyikan ketimpangan yang tajam di wilayah-wilayah pinggiran.

Arah Menuju Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan kualitas SDM sebagai inti transformasi ekonomi dan sosial negara. IMM, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai kompas yang menunjukkan sejauh mana setiap daerah telah bergerak—orang belum bergerak—menuju standar yang ditetapkan. Dengan data yang berbasis bukti dan integrasi perencanaan yang ketat, pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan berkeadilan.

“Mari kita jadikan IMM ini sebagai kompas, sebagai penentu arah dalam berlayar menuju Indonesia Emas 2045.”

Pernyataan penutup tersebut merangkum esensi dari seluruh rangkaian kebijakan yang diluncurkan: IMM bukan tujuan akhir, melainkan alat navigasi yang memungkinkan setiap pemangku kepentingan—dari kementerian hingga pemerintah desa—mengukur kemajuan, mengidentifikasi celah, dan mengambil tindakan korektif secara terukur dan akuntabel.