Laporan Dicabut, Bagaimana Nasib Ruben Onsu di Kasus Penipuan?

Laporan Penipuan terhadap Ruben Onsu Dicabut, Penyidikan Berpotensi Dihentikan Lewat Restorative Justice

Ceritaberkat.com – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan penyanyi Ruben Onsu di tingkat Polres Metro Jakarta Selatan memasuki fase penutupan. Pelapor resmi mencabut laporannya, sehingga aparat kepolisian kini menyiapkan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan melalui jalur restorative justice. Langkah ini membuka kemungkinan besar bahwa perkara tidak akan berlanjut ke tahap penuntutan, dan status hukum Ruben Onsu sebagai tersangka akan berakhir secara otomatis.

Pencabutan laporan ini bukan sekadar formalitas administratif. Dalam praktik hukum pidana Indonesia, ketika kedua pihak berdamai dan penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka segala akibat hukum dari penetapan tersangka — termasuk pencatatan dalam sistem informasi kejaksaan dan kepolisian — gugur demi hukum. Artinya, nama Ruben Onsu tidak akan lagi tercantum sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Mekanisme RJ hingga Penerbitan SP3

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, menjelaskan bahwa setelah menerima dua surat dari pelapor — yakni surat pencabutan laporan dan surat permohonan penyelesaian secara damai — penyidik akan memfasilitasi proses restorative justice antara kedua belah pihak. Tahap berikutnya adalah gelar perkara internal di lingkungan kepolisian, yang tujuannya merumuskan keputusan penghentian penyidikan.

“Dari dua surat ini tentunya diterima oleh penyidik dan nanti untuk ada surat ini tentunya nanti akan di-RJ, penyelesaian secara RJ. Tahapan RJ, setelah RJ nanti penyidik akan melakukan gelar perkara, yang pada akhirnya tujuan dari gelar perkara adalah untuk menghentikan penyidikan.”

Joko menegaskan bahwa apabila kesepakatan damai tercapai, penyidikan akan dihentikan secara formal melalui penerbitan SP3. Ia menambahkan bahwa seluruh konsekuensi hukum dari proses sebelumnya akan lenyap begitu surat tersebut ditandatangani oleh pejabat berwenang.

“Kalau perkara selesai ya tentunya ya ke depannya apalagi nanti perkara arahnya kalau sudah selesai kan tentunya dicabut laporan dan juga SP3, penghentian penyidikan.”

Proses ini dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Senin (31/8/2026), menandai titik balik dalam perkara yang sempat menarik perhatian publik selama beberapa bulan.

Kronologi: Dari Tawaran Investasi hingga Laporan Polisi

Perkaranya bermula dari laporan yang terdaftar dengan nomor LP/B/310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan, tercatat tertanggal 22 Agustus 2025. Pelapor berinisial P, sementara pihak yang dirugikan berinisial DM. Kedua inisial ini menjadi rujukan dalam seluruh dokumen penyidikan.

Menurut keterangan resmi kepolisian, Ruben Onsu memiliki sebuah usaha dan pada suatu waktu menawarkan skema investasi kepada korban. Korban tertarik dan sepakat menyetorkan sejumlah modal dengan janji keuntungan tertentu. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengatur besaran modal dan proyeksi imbal hasil.

“Kronologisnya, bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor.”

“Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan.”

Permasalahan muncul ketika tenggat waktu pembayaran keuntungan tiba tanpa ada realisasi. Modal yang telah disetorkan juga tidak dikembalikan. Kondisi ini mendorong korban untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan Ruben ke Polres Metro Jakarta Selatan.

“Tiba waktu kesepakatan, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan.”

Pernyataan tersebut disampaikan AKP Joko Adiwibowo kepada wartawan pada Kamis (20/8), sebelum proses pencabutan laporan terjadi.

Konteks Hukum: Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia

Restorative justice bukan konsep baru dalam hukum Indonesia. Sejak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang digodok, serta berbagai peraturan Kapolri dan pedoman Kejaksaan, mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu telah semakin diterima. Untuk kasus penipuan dan penggelapan — yang pada dasarnya merupakan delicti contractuum yang beririsan dengan hukum perdata — RJ menjadi instrumen yang secara substansif lebih sesuai dibanding proses pidana penuh.

Dalam praktiknya, RJ menuntut adanya kesepakatan tertulis antara korban dan pelaku, biasanya mencakup pengembalian kerugian, permintaan maaf, dan komitmen tidak mengulangi perbuatan. Setelah dokumen tersebut diterima penyidik, gelar perkara menjadi forum internal untuk menilai apakah syarat penghentian telah terpenuhi. Jika seluruh kriteria hukum dan administratif terpenuhi, SP3 diterbitkan dan perkara dinyatakan selesai.

Bagi publik, kasus Ruben Onsu menjadi pengingat bahwa pencabutan laporan oleh korban tidak serta-merta menghapus jejak hukum secara instan. Masih diperlukan proses administratif internal — gelar perkara dan penerbitan SP3 — sebelum status tersangka benar-benar gugur. Selama SP3 belum terbit, secara prosedural perkara masih hidup, meskipun substansinya telah berakhir melalui perdamaian kedua pihak.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada apakah gelar perkara menghasilkan SP3 sesuai jadwal yang diisyaratkan, serta bagaimana kedua belah pihak memastikan bahwa kesepakatan damai yang dicapai benar-benar dilaksanakan secara penuh.