Polemik Data Desil, Pemerintah Bakal Bentuk Tim Evaluasi Lintas Lembaga

Tim Lintas Lembaga Siap Dibentuk untuk Meninjau Akurasi Data Desil

Ceritaberkat.com – Pemerintah menyatakan akan segera membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga guna meninjau ulang persoalan akurasi data desil yang belakangan memicu perdebatan publik. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8/2026). Pembentukan tim tersebut menjadi respons konkret atas kekhawatiran yang dilontarkan anggota parlemen terkait potensi kesalahan penargetan penerima program bantuan negara.

Apa Itu Desil dan Mengapa Akurasinya Jadi Sorotan

Desil merupakan lapisan data yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menargetkan warga penerima berbagai program sosial, mulai dari bantuan tunai hingga subsidi pangan. Setiap lapisan—desil 1, 2, hingga 5—menandai tingkat kerentanan ekonomi yang berbeda-beda. Ketepatan data pada setiap lapisan menentukan apakah bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, atau justru meloloskan pihak yang tidak berhak sekaligus mengabaikan kelompok yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, setiap keraguan terhadap metodologi di balik klasifikasi desil langsung menyentuh legitimasi kebijakan sosial negara.

Dorongan dari Komisi XIII DPR

Isu ini pertama kali disuarakan secara terbuka oleh anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka dalam forum rapat kerja tersebut. Ia tidak hanya menyoroti siapa yang masuk atau keluar dari lapisan desil, tetapi mempertanyakan fondasi metodologis yang mendasari seluruh klasifikasi. Rieke mendesak agar surat presiden (surpres) beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang Sistem Satu Data Indonesia (SDI) segera dikirimkan ke parlemen, mengingat RUU itu menjadi kerangka hukum yang akan mengatur tata kelola data tunggal negara.

“Persoalannya bukan sekadar siapa yang masuk desil 1, 2, atau 5, tetapi seberapa akurat data dasar negara membaca kondisi riil rakyat.”

Rieke kemudian menyoroti penggunaan metode Proxy Means Test (PMT) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). PMT adalah pendekatan yang memperkirakan tingkat kesejahteraan rumah tangga melalui variabel-variabel pengganti—seperti jenis dinding, lantai, atau kepemilikan aset—ketika data pendapatan langsung sulit diperoleh. Menurut Rieke, pendekatan semacam itu menghadapi tantangan serius di tengah transformasi ekonomi digital.

“Proxy aset dan kondisi fisik rumah relatif statis, sedangkan kehilangan pekerjaan, pendapatan, arus kas, dan kerentanan masyarakat berubah cepat.”

“Di era gig economy, smartphone dapat menjadi alat produksi, bukan ukuran kemampuan. Ketika metodologi tertinggal dari realitas, risiko inclusion dan exclusion error dapat berujung pada salah sasaran kebijakan dan hilangnya hak rakyat.”

Ia menekankan bahwa jika kerangka metodologi tidak mampu mengikuti dinamika kondisi ekonomi warga, maka dua jenis kesalahan simultan dapat terjadi: inclusion error, di mana pihak yang tidak memenuhi syarat justru menerima bantuan, dan exclusion error, di mana kelompok rentan yang seharusnya dilindungi justru terlewatkan. Keduanya, menurut Rieke, berpotensi membuat kebijakan sosial kehilangan presisi dan tujuan.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi metodologi data sensus dan desil, dan di sini peran strategis dari Kementerian Sekretariat Negara saya kira, termasuk relevansi metode PMT, data lag, inclusion exclusion error, mekanisme koreksi warga serta kemampuan sistem menangkap perubahan ekonomi secara dinamis.”

Respons Pemerintah: Evaluasi Berjalan dan Batas Waktu Hukum

Bambang Eko Suhariyanto merespons dengan menegaskan bahwa evaluasi terhadap data desil memang sedang berlangsung dan ditangani oleh BPS. Ia mengakui bahwa hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan apakah terdapat kesalahan sistematis dalam pendataan atau sekadar variasi metodologis yang masih dalam tahap peninjauan.

“Kita belum tahu juga sampai sekarang apa dasarnya dan sebagainya. Yang jelas itu sedang dievaluasi di BPS ya. Mudah-mudahan ada perbaikan.”

Soal jadwal pengiriman surpres dan DIM RUU SDI, Bambang menjelaskan bahwa pemerintah terikat tenggat hukum. Merujuk Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemerintah memiliki jeda 60 hari sejak surat dari DPR diterima Presiden untuk menyampaikan dokumen tersebut. Karena surat DPR diterima Presiden pada 22 Juli 2026, batas waktu jatuh pada 19 September 2026.

“Berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa surpres dan DIM RUU itu disampaikan 60 hari sejak surat DPR diterima Presiden. Jadi Presiden menerima surat dari DPR itu tanggal 22 Juli, sehingga kemudian batas waktunya 19 September.”

“Namun demikian sebelum 19 September kami akan segera untuk mengirimkan DIM-nya dengan surpresnya. Sebetulnya kalau surpresnya sudah siap, tinggal ditandatangani tinggal DIM-nya saja yang kami perlu sinkronisasi antar panitia atau kemudian kementerian lembaga yang disebutkan dalam surpres itu.”

Tim Lintas Lembaga: BPS, Bappenas, dan Pihak Terkait

Di luar persoalan jadwal legislasi, Bambang mengonfirmasi bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus lintas lembaga untuk menelaah secara menyeluruh persoalan data desil. Tim tersebut akan melibatkan setidaknya BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian dan lembaga lain yang relevan. Ia tidak merinci komposisi akhir maupun tenggat kerja tim itu, namun menegaskan bahwa pembentukannya sudah menjadi keputusan yang pasti.

“Oh pastinya akan dibentuk (tim khusus) antar lembaga ya, antar lembaga dari BPS, Bappenas dan sebagainya ya. Tunggu aja nanti deh ya.”

Implikasi Lebih Luas bagi Tata Kelola Data Sosial

Polemik desil ini bukan sekadar soal teknis statistik. Ia menyentuh inti kontrak sosial: keyakinan warga bahwa negara mampu membaca kebutuhan mereka secara adil dan tepat. Ketika metode klasifikasi tertinggal dari realitas ekonomi—terutama di sektor informal, ekonomi gig, dan pekerjaan berbasis digital—maka setiap siklus bantuan berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Pembentukan tim lintas lembaga dan percepatan RUU SDI menjadi dua jalur yang saling melengkapi: satu meninjau substansi metodologi, yang lain membangun kerangka hukum agar data tunggal negara dikelola secara transparan, dapat diaudit, dan responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Tanpa keduanya berjalan beriringan, evaluasi sekali-sekali tidak akan cukup untuk menutup celah yang terus melebar seiring percepatan transformasi ekonomi.