Waka Komisi X DPR Nilai Tak Perlu Semua Bahasa Asing Diwajibkan Sejak SD

Reaksi Waka Komisi X DPR atas Usulan Pengajaran Bahasa Asing Sejak Kelas 1 SD

Ceritaberkat.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan tanggapan terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pembelajaran bahasa asing dimulai sejak siswa duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Dalam pernyataannya kepada media pada Sabtu, 15 Agustus 2026, Hadrian menyampaikan pandangannya bahwa tidak seluruh bahasa asing perlu menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh siswa sejak dini.

Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan keinginannya agar bahasa Mandarin, Prancis, hingga Rusia mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 SD. Namun, Hadrian menilai pendekatan yang lebih fleksibel diperlukan dalam implementasi kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan potensi daerah, kebutuhan lokal, ketersediaan guru, serta relevansi dengan peluang pendidikan dan dunia kerja di masa depan.

Kekhawatiran Terhadap Implementasi yang Merata

Salah satu concern utama yang disampaikan Hadrian adalah kemungkinan kebijakan ini sulit diterapkan secara merata karena perbedaan kesiapan antar sekolah. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan guru, bahan ajar, dan fasilitas pendukung harus dipastikan agar kebijakan ini tidak justru menambah beban siswa maupun memperlebar kesenjangan antarsekolah.

Saya tidak melihat perlunya seluruh bahasa tersebut diberlakukan sebagai mata pelajaran wajib bagi semua siswa, ujar Hadrian kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).

Menurutnya, Indonesia memiliki keragaman kondisi geografis dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pendidikan bahasa asing. Sekolah di daerah perkotaan mungkin memiliki akses lebih baik terhadap guru bahasa asing dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Oleh karena itu, pendekatan bertahap dan fleksibel menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Positifnya Pengenalan Bahasa Asing Sejak Dini

Meskipun memiliki catatan tertentu, Hadrian menyambut baik inisiatif Presiden Prabowo. Baginya, kemampuan berbahasa asing merupakan salah satu bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi dunia kerja sekaligus berinteraksi dalam lingkungan global. Ia menambahkan bahwa pengenalan bahasa asing sejak jenjang SD merupakan langkah yang positif sepanjang dilakukan secara bertahap.

Penerapannya tetap perlu menempatkan fondasi pendidikan dasar sebagai prioritas, terutama kemampuan literasi, numerasi, berpikir kritis, dan pembentukan karakter, imbuh Hadrian.

Hadrian juga menyoroti bahwa bahasa Mandarin maupun bahasa asing lain memiliki nilai strategis, baik dalam konteks hubungan internasional, ekonomi, pendidikan, maupun perkembangan geopolitik. Hal ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kemampuan multilingual.

Visi Prabowo untuk Pendidikan Bahasa Asing

Sebelumnya, pada Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan memulai pembelajaran bahasa asing sejak anak duduk di kelas 1 SD.

Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing; bahasa yang paling penting: bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, bahasa Spanyol, dan bahasa Prancis, ucap Prabowo.

Prabowo beralasan bahwa bahasa asing perlu diajarkan sejak dini karena lebih mudah dikuasai anak-anak. Menurutnya, penguasaan bahasa asing juga akan mempermudah karier mereka di masa depan. Ia menjelaskan bahwa anak-anak di bawah usia 11 atau 12 tahun memiliki kemampuan belajar yang lebih cepat dibandingkan orang dewasa.

Dari kecil, di bawah 11 tahun atau 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus ada akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk atau sudah cari lapangan kerja punya kemampuan lebih, bisa diterima di mana-mana, dan bisa kerja dengan pihak mana pun, ujar Prabowo.

Implikasi Kebijakan bagi Sistem Pendidikan Indonesia

Kebijakan ini memiliki implikasi signifikan bagi sistem pendidikan Indonesia. Pertama, diperlukan penyiapan sumber daya manusia yang memadai, terutama guru-guru yang kompeten dalam berbagai bahasa asing. Kedua, kurikulum perlu disesuaikan agar tidak membebani siswa yang sudah memiliki beban belajar yang cukup berat. Ketiga, alokasi anggaran perlu dialokasikan secara proporsional untuk mendukung implementasi kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia.

Para ahli pendidikan juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan ini. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan data empiris dari lapangan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders pendidikan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Secara keseluruhan, usulan pengajaran bahasa asing sejak kelas 1 SD merupakan langkah progresif yang sejalan dengan tuntutan era globalisasi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas tenaga pengajar, dan pendekatan yang inklusif terhadap keragaman kondisi di seluruh Indonesia.