Gubernur NTT Ngadu Korban Gempa Dikejar Rentenir, Prabowo: Suruh Hadap Saya

Prabowo Perintahkan Rentenir yang Mengejar Korban Gempa NTT Langsung Menghadapnya

Ceritaberkat.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas setelah mendengar keluhan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Laka Lena soal praktik penagihan paksa terhadap warga yang baru saja kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi. Dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana yang dipimpin langsung oleh kepala negara di Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026), Prabowo memerintahkan agar para rentenir yang mengejar korban gempa segera menghadap dirinya secara langsung.

Keluhan tersebut mencerminkan kerentanan ekonomi masyarakat NTT yang selama ini bergantung pada pinjaman informal. Bagi banyak keluarga di wilayah kepulauan timur Indonesia, akses terhadap kredit perbankan masih terbatas, sehingga koperasi simpan-pinjam dan rentenir menjadi pilihan utama ketika kebutuhan mendesak muncul. Ketika bencana datang dan menghancurkan rumah serta mata pencaharian, beban utang justru menjadi tekanan tambahan yang memperparah penderitaan korban.

Gubernur Melki: Koperasi Berkedok Rentenir Mengejar Korban

Melkiades Laka Lena menyampaikan bahwa sejumlah warganya yang sebelumnya meminjam dana dari lembaga informal kini ditagih secara agresif di tengah situasi darurat. Ia menegaskan bahwa praktik ini bukan sekadar satu-dua kasus, melainkan fenomena yang cukup luas di NTT.

“Ini banyak sekali di NTT ini orang-orang pinjamnya itu selain perbankan juga di koperasi-koperasi,” ujar Melki dalam rapat koordinasi tersebut.

Ia melanjutkan bahwa kabar yang ia terima menunjukkan beberapa koperasi harian telah mulai mendatangi para korban gempa dan mendesak mereka melunasi pinjaman. Melki menilai sebagian koperasi tersebut pada praktiknya menjalankan fungsi rentenir dengan bunga yang memberatkan peminjam.

“Ini saya dapat kabar itu ada beberapa koperasi harian yang sudah mengejar para korban ini suruh bayar. Nah, ini kan banyak juga kan koperasi yang itu kan memang merentenir,” sambungnya.

Keluhan ini menyentuh persoalan struktural yang lama dikeluhkan masyarakat pedesaan dan kepulauan: minimnya lembaga keuangan formal yang terjangkau, sehingga warga terpaksa berutang pada pihak yang tidak terikat regulasi perlindungan konsumen. Dalam kondisi pascabencana, ketika pendapatan hilang dan kebutuhan dasar meningkat, tekanan untuk membayar utang menjadi beban psikologis yang tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi korban.

Respons Prabowo: “Suruh Menghadap Saya”

Mendengar paparan Melki, Prabowo merespons dengan nada tegas sekaligus ringan. Ia menyatakan memahami keluhan warga dan langsung menginstruksikan agar rentenir yang bersangkutan dihadapkan kepadanya. Ucapan itu sontak memecah ketegangan ruangan dan disambut tawa oleh gubernur serta para pejabat yang hadir.

“Ya, nanti, suruh (rentenir) menghadap saya mintanya. Itu rentenir-rentenir suruh menghadap. Nanti aku yang..,” kata Prabowo sambil tersenyum.

Namun, setelah canda singkat itu, Prabowo menambahkan instruksi prosedural. Ia menegaskan bahwa sebelum menghadap dirinya, para rentenir tersebut wajib terlebih dahulu menghadap Kapolda NTT dan Pangdam Udayana. Langkah ini menempatkan aparat keamanan daerah sebagai garis pertama pengawasan terhadap praktik penagihan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di wilayah pascabencana.

“Tapi sebelum menghadap saya, menghadap Kapolda (NTT), Pangdam (Udayana), ya,” katanya.

“Siap, siap,” jawab Melki seraya tertawa.

Kunjungan Lapangan: Dari Ruang Rapat ke Posko Pengungsian

Agenda Prabowo di NTT pada hari itu tidak berhenti di ruang rapat. Setelah memimpin koordinasi bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga, ia langsung bergerak ke lapangan untuk menemui warga yang mengungsi di posko-posko penampungan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengecekan langsung penanganan pascagempa yang telah mengguncang wilayah Nagekeo dan sekitarnya.

Keberadaan kepala negara di tengah pengungsian mengirimkan sinyal politik bahwa penanganan bencana tidak hanya soal distribusi logistik, tetapi juga perlindungan hak-hak ekonomi warga yang terdampak. Instruksi agar rentenir tidak boleh menagih korban di tengah krisis, meskipun disampaikan dengan nada ringan, menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi warga dari eksploitasi finansial saat mereka paling rentan.

Peran Pejabat Pendamping

Sejumlah pejabat tinggi mendampingi Prabowo selama kunjungan di Nagekeo. Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Kehadiran lintas kementerian ini menunjukkan bahwa respons pascagempa NTT dikelola secara terpadu, mencakup aspek keamanan, infrastruktur, energi, dan koordinasi pemerintahan.

Perintah Prabowo agar penagihan utang ditangani melalui jalur Kapolda dan Pangdam juga mengindikasikan bahwa aparat keamanan daerah akan berperan aktif memastikan tidak ada warga yang dipaksa membayar di luar kemampuan ekonominya selama masa pemulihan. Bagi masyarakat NTT yang selama ini hidup di ambang kerentanan finansial, langkah tersebut menjadi bentuk perlindungan negara yang konkret di saat mereka paling membutuhkan kepastian dan rasa aman.