Respons Menhub Usai Dirjen Hubla Didesak Mundur Imbas Kasus Kecelakaan Kapal

Menhub Dudy Purwagandhi Buka Suara Setelah DPR Desak Dirjen Hubla Mundur di Tengah 601 Kecelakaan Kapal

Ceritaberkat.com – Isu keselamatan pelayaran di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam di parlemen. Pada Rabu (19/8/2026), suasana rapat Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, memanas ketika anggota komisi Yasti Soepredjo secara terbuka meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan itu dilontarkan di tengah data yang menunjukkan 601 insiden kecelakaan kapal tercatat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 — angka yang, menurut Yasti, mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengawasan maritim nasional.

Akar Masalah: Dugaan Manipulasi Manifes Penumpang

Sebelum melontarkan desakan mundur, Yasti terlebih dahulu menyoroti praktik yang ia sebut sebagai dugaan pemalsuan atau manipulasi manifes penumpang di tingkat pelabuhan. Ia menuding Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) — lembaga yang berwenang menerbitkan izin berlayar — gagal menjalankan fungsi kontrol kapasitas kapal. Dalam pandangannya, izin seharusnya tidak dikeluarkan jika jumlah penumpang melampaui kapasitas yang diizinkan, namun kenyataannya hal itu terus terjadi.

“Kesalahannya dari mana? KSOP. Harusnya KSOP tidak mengeluarkan izin berlayar apabila jumlah penumpangnya melebihi kapasitas. Tetapi ini tidak dilakukan. Ada apa? Kalau saya menduga bahwa ini ada permainan, ada hengky pengky, ya, karena bertahun-tahun seperti itu Pak. Dan kejadian ini tidak hanya di provinsi Sulawesi Utara tetapi menyeluruh di seluruh Indonesia.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran bahwa persoalan keselamatan laut bukan sekadar insiden lokal, melainkan pola yang berulang di berbagai wilayah pelayaran Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan jalur pelayaran domestik, Indonesia memiliki salah satu jaringan transportasi laut tersibuk di dunia, sehingga setiap kelalaian administratif di pelabuhan berpotensi berujung pada korban jiwa.

Desakan Mundur dan Perbandingan dengan Standar Internasional

Masyhud sendiri hadir dalam rapat tersebut. Yasti tidak memberikan ruang bagi sang Dirjen untuk membela diri. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas ratusan kecelakaan yang terjadi sejak awal tahun 2026 berada di pundak Masyhud, dan bahwa jabatan setinggi Dirjen Perhubungan Laut menuntut “budaya malu” ketika kinerja lembaga yang dipimpinnya gagal melindungi nyawa masyarakat.

“Pak Dirjen saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh. Bapak harus ada budaya malu sebagai Dirjen Pak. Sudah 600 kejadian dalam kurun Januari sampai Agustus. Harusnya Bapak mundur sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Karena Bapak tidak mampu mengelola, tidak mampu memberikan, ya, reward and punishment kepada bawahan Bapak.”

Yasti kemudian mengaitkan kelalaian tersebut dengan rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang, menurutnya, tidak pernah diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Ia menyebut bahwa setiap insiden menghasilkan temuan serupa, menandakan tidak ada perubahan struktural dalam praktik keselamatan.

“Kalau Bapak tidak mundur, Pak Menteri harus memundurkan, harus memberhentikan. Kita mau tunggu berapa banyak lagi nyawa manusia Pak, yang harus mati sia-sia akibat kelalaian kita. Coba Bapak lihat rekomendasi KNKT. Berulang kali KNKT mengeluarkan rekomendasi, tidak pernah dilaksanakan oleh Dirjen Laut. Terbukti, setiap kejadian itu-itu temuannya.”

Untuk memperkuat argumennya, Yasti menarik perbandingan dengan sistem akuntabilitas pejabat di Korea Selatan. Di negara tersebut, satu kecelakaan besar saja dapat memicu pengunduran diri kepala pemerintahan. Sementara di Indonesia, dalam rentang delapan bulan tercatat sekitar 600 insiden dengan lebih dari 230 korban jiwa — belum termasuk mereka yang dinyatakan hilang — tanpa satu pun pejabat yang menanggung konsekuensi politik.

“Di Korea Pak, cuma satu kejadian saja, Perdana Menterinya mundur. Di Indonesia, kurun waktu delapan bulan 600 kejadian, meninggalnya 230-an, belum yang hilang dan lain sebagainya. Tidak ada yang bertanggung jawab. Dirjen Laut tenang-tenang saja. Enggak ada. Ini adalah kelemahan kita.”

Respons Menhub: Evaluasi Rutin, Bukan Langkah Ekstraordiner

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, yang juga hadir dalam rapat, memberikan respons yang lebih moderat. Ia tidak secara eksplisit menolak desakan mundur, namun tidak pula mengonfirmasi akan memberhentikan Masyhud. Alih-alih mengambil keputusan tegas di hadapan komisi, Dudy menekankan bahwa evaluasi kinerja merupakan proses rutin yang dilakukan di setiap instansi pemerintah.

“Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin. Sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, bahwa evaluasi itu rutin kita lakukan.”

Ia menambahkan bahwa evaluasi tersebut mencakup banyak parameter dan akan memperhatikan kinerja setiap individu di lingkungan kementerian. Dengan kata lain, Menhub memilih jalur administratif bertahap alih-alih respons langsung terhadap tekanan politik dari DPR.

“Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami gitu. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi.”

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Respons Menhub ini menempatkan publik dalam posisi menunggu. Jika evaluasi yang dijanjikan tidak menghasilkan tindakan konkret, tekanan dari Komisi V DPR berpotensi meningkat, mengingat keselamatan pelayaran menyangkut langsung nyawa masyarakat yang bergantung pada transportasi laut untuk mobilitas antarpulau. KNKT, sebagai lembaga independen yang bertugas menyelidiki kecelakaan transportasi, telah berulang kali mengeluarkan rekomendasi perbaikan — mulai dari penguatan regulasi kapasitas kapal, peningkatan kompetensi kru, hingga penegakan sanksi administratif terhadap operator yang melanggar. Implementasi rekomendasi tersebut menjadi tolok ukur apakah otoritas maritim benar-benar bergerak atau sekadar menjalankan prosedur formalitas.

Bagi ribuan keluarga di pesisir Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Maluku, dan wilayah pelayaran lainnya, angka 601 kecelakaan bukan sekadar statistik birokrasi. Setiap insiden membawa duka yang tidak dapat diukur oleh evaluasi kinerja kuartalan. Pertanyaan yang kini menggantung di ruang publik sederhana: apakah evaluasi yang dijanjikan Menhub akan berujung pada perubahan nyata, atau hanya menjadi catatan administratif yang tenggelam dalam tumpukan berkas?