Di Forum Anggota BRICS, Menteri LH Tegaskan Isu Iklim Bukan Agenda Pinggiran

Indonesia Tegaskan Peran Sentral Adaptasi Iklim di Panggung BRICS

Ceritaberkat.com – Di tengah ketegangan geopolitik yang kerap mendominasi percakapan internasional, satu isu justru mendapat sorotan tajam dari Jakarta: perubahan iklim bukan lagi persoalan sekunder yang bisa diabaikan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan pesan tegas tersebut ketika tampil di hadapan para sejawat dari negara-negara anggota BRICS pada forum menteri lingkungan yang digelar di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Dari sebelas negara anggota blok tersebut, sepuluh mengirimkan delegasi ke pertemuan yang menjadi ruang dialog kebijakan lingkungan terbesar di antara negara-negara berkembang dan emerging economies.

Posisi Indonesia di Garis Depan Krisis Iklim

Jumhur membuka paparannya dengan nada prihatin. Ia menyoroti paradoks yang menurutnya mengkhawatirkan: sejumlah negara maju dengan kapasitas ekonomi masif justru memilih mundur dari komitmen kolektif untuk menekan polusi dan membatasi pemanasan global, sementara kontribusi mereka terhadap emisi karbon dunia tetap mendominasi angka-angka statistik. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar catatan diplomatik, melainkan ancaman langsung yang menyentuh tanah air.

Kondisi geografis kepulauan Nusantara menjadikannya salah satu wilayah paling rentan terhadap kenaikan muka air laut, pergeseran pola curah hujan, dan ekstrem cuaca. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di khatulistiwa, setiap sentimeter kenaikan permukaan laut memiliki implikasi nyata bagi jutaan penduduk pesisir. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memperlakukan adaptasi iklim sebagai topik pelengkap dalam agenda pembangunan.

“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran,” kata Jumhur.

Peta Jalan Nasional dan Visi Jangka Panjang

Dalam paparannya, Jumhur menguraikan bahwa cara sebuah bangsa mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap lingkungannya, mencegah degradasi ekosistem, serta membangun ketahanan komunitas pada akhirnya menentukan keberlanjutan pembangunan secara keseluruhan. Ia menyebut elemen-elemen tersebut sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan sekaligus pengaman bagi kemakmuran nasional.

“Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.

Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 yang disebut Jumhur merupakan dokumen strategis yang mengintegrasikan sektor-sektor kunci — pertanian, kelautan, kehutanan, infrastruktur perkotaan, dan kesehatan — ke dalam satu kerangka respons iklim. Dokumen ini menjadi landasan kebijakan lima tahun ke depan dan selaras dengan target Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan ketahanan ekologis sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kekayaan Hayati sebagai Aset Strategis

Di samping dimensi mitigasi dan adaptasi, Jumhur juga menekankan urgensi perlindungan keanekaragaman hayati — baik di daratan maupun di lautan — sebagai fondasi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indonesia, kata dia, menjadi rumah bagi salah satu koleksi spesies terkaya di planet ini.

Angka-angka yang dipaparkan menunjukkan skala luar biasa: lebih dari 300 ribu spesies telah teridentifikasi, mencakup 9,7% seluruh tumbuhan berbunga di dunia, 14% spesies mamalia, dan 18,6% spesies burung. Di dimensi kelautan, perairan Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang menampung 23% hutan mangrove global, 16% spesies ikan laut dunia, serta 10% spesies karang. Konsentrasi reptil dan mamalia laut di wilayah ini juga termasuk yang tertinggi di planet.

Kekayaan hayati semacam itu bukan sekadar angka katalog. Ia menopang jasa ekosistem yang langsung berkaitan dengan mitigasi iklim — penyerapan karbon oleh hutan mangrove dan terumbu karang — adaptasi terhadap perubahan cuaca ekstrem, serta mata pencaharian jutaan masyarakat pesisir dan pedalaman yang bergantung pada perikanan, pertanian, dan ekowisata.

Tiga Warisan Lokal sebagai Model Adaptasi

Menutup paparannya, Jumhur memperkenalkan tiga sistem tradisional Indonesia yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan selama berabad-abad. Pertama, sistem irigasi Subak di Bali, yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama komunal, dan dimensi spiritual dalam satu kerangka tata kelola. Kedua, Sasi Lompa di Maluku, mekanisme adat yang mengatur siklus tangkap dan larangan perikanan untuk menjaga keberlanjutan stok laut. Ketiga, Awig-awig, sistem hukum adat berbasis masyarakat di Bali yang mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya secara kolektif.

“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” pungkas Jumhur.

Konteks Forum dan Implikasi Diplomatik

Forum menteri lingkungan BRICS sendiri merupakan mekanisme konsultasi yang relatif baru dalam arsitektur diplomatik blok. Pertemuan di New Delhi diawali dengan pernyataan pembuka oleh Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav, sebelum giliran berbicara berpindah ke Jumhur Hidayat. Kehadiran sepuluh dari sebelas negara anggota menunjukkan komitmen kolektif untuk menjadikan isu lingkungan sebagai agenda kerja sama lintas sektor, bukan sekadar retorika multilateral.

Bagi Indonesia, forum ini menjadi panggung untuk menegaskan bahwa negara kepulauan tropis tidak bisa terus-menerus menjadi penerima pasif dampak iklim tanpa memiliki suara setara dalam perumusan kebijakan global. Dengan menempatkan adaptasi sebagai prioritas nasional dan mengaitkannya langsung pada rencana pembangunan jangka panjang, Jakarta mengirim sinyal bahwa ketahanan iklim dan pertumbuhan ekonomi bukan dua kutub yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu mata uang pembangunan.