Anggota DPR Dorong Kemenhut Tangani Teror Monyet di Inhil

Monyet Ekor Panjang Serang Warga Inhil, DPR Minta Kemenhut Siapkan Strategi Jangka Panjang

Ceritaberkat.com – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) di Provinsi Riau sedang menghadapi situasi yang semakin memanas akibat kehadiran monyet ekor panjang yang kerap menyerang warga. Fenomena ini bukan sekadar gangguan sesaat, melainkan telah menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, merespons kondisi tersebut dengan mendorong Kementerian Kehutanan untuk segera merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan populasi satwa tersebut.

Menurut Johan, pendekatan yang selama ini dilakukan—yakni penghalauan dan evakuasi—belum cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan karakteristik unik dari konflik yang terjadi. Monyet ekor panjang dikategorikan sebagai satwa sinantropik, yaitu hewan yang secara alami hidup berdampingan dengan manusia dan justru memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh lingkungan permukiman manusia.

“Kalau kajian para ahli menunjukkan monyet ekor panjang merupakan satwa sinantropik yang justru memperoleh sumber makanan berkalori tinggi dari lingkungan manusia, maka kebijakan kita juga harus menyesuaikan dengan karakter konflik tersebut,” jelas Johan kepada wartawan pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Dampak Ekonomi dan Kesehatan bagi Warga

Kehadiran monyet ekor panjang di Inhil telah menimbulkan dampak yang meluas. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, satwa ini juga masuk ke lahan pertanian warga dan merusak tanaman. Petani mengalami kerugian material yang signifikan karena hasil panen mereka terus-menerus terganggu. Lebih dari itu, ketika monyet menggigit warga, aspek keselamatan manusia menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani.

Johan menyoroti ketidakadilan yang sering terjadi dalam penanganan konflik satwa. Masyarakat diminta untuk menjaga dan melindungi satwa liar, namun biaya-biaya yang timbul akibat serangan justru ditanggung sepenuhnya oleh warga itu sendiri. Hal ini mencakup biaya pengobatan bagi korban gigitan, kerugian tanaman, serta biaya evakuasi yang berulang kali dilakukan.

“Jangan sampai masyarakat diminta menjaga satwa, sementara seluruh biaya konfliknya justru ditanggung sendiri oleh masyarakat,” tegas Johan.

Protokol Nasional untuk Satwa Sinantropik

Untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan pembentukan protokol nasional yang mengatur penanganan satwa sinantropik. Protokol tersebut akan menjadi pedoman baku bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan langkah penanganan yang tepat berdasarkan tingkat keparahan konflik.

Menurut Johan, protokol ini harus mencakup berbagai skenario penanganan. Pada tingkat konflik ringan, penghalauan mungkin sudah cukup. Namun, ketika serangan semakin sering terjadi, relokasi satwa menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan. Untuk kasus yang lebih serius, pengendalian reproduksi atau populasi menjadi langkah yang diperlukan. Selain itu, mekanisme perlindungan dan pemulihan kerugian masyarakat juga harus diatur secara jelas dalam protokol tersebut.

“Kemenhut perlu menetapkan protokol nasional penanganan satwa sinantropik: kapan cukup dilakukan penghalauan, kapan relokasi, kapan diperlukan pengendalian reproduksi atau populasi, dan bagaimana perlindungan serta pemulihan kerugian masyarakat,” imbuhnya.

Data Serangan dan Korban

Kepolisian Daerah Inhil mencatat bahwa teror penyerangan kera ekor panjang di Kecamatan Tembilahan telah terjadi sebanyak 18 kali dalam kurun waktu tertentu. Dari jumlah tersebut, 17 orang menjadi korban, dengan satu individu yang mengalami serangan dua kali. Kapolres Inhil, AKBP Donny Eko Listianto, menjelaskan bahwa serangan pertama terjadi pada 23 Juli 2026, dan hingga pertengahan Agustus 2026, situasi telah mulai terkendali.

“Itu serangannya 18 kali serangan, korbannya 17, karena ada satu orang yang diserang dua kali. Serangan awal 23 Juli, tapi kemarin siang sudah kita amankan,” kata AKBP Donny Eko Listianto dalam keterangannya pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Peristiwa serangan tersebut terjadi secara acak, baik di dalam maupun di luar rumah. Sasaran serangan meliputi warga yang sedang tidur, makan, bermain, beraktivitas, maupun dalam kondisi lengah. Rentang waktu serangan tercatat dari 23 Juli hingga 5 Agustus 2026, menunjukkan bahwa fenomena ini berlangsung dalam periode yang cukup panjang dan konsisten.

Perlu Kajian Populasi dan Daya Dukung Habitat

Johan juga menekankan pentingnya Kemenhut melakukan kajian mendalam mengenai populasi dan daya dukung habitat monyet ekor panjang di wilayah yang mengalami konflik berulang. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memiliki instrumen pengendalian populasi yang jelas dan efektif. Hal ini akan mencegah terjadinya eskalasi konflik di masa depan dan memastikan keseimbangan antara keberadaan satwa liar dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Langkah-langkah yang diusulkan oleh Johan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya melindungi warga Inhil dari serangan monyet, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.