APBD Terbatas, Wamendagri Dorong KPP Empat DOB Papua Masuk Daftar PSN

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua Masuk PSN di Tengah Keterbatasan APBD

APBD Terbatas Wamendagri Dorong KPP Empat – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyampaikan penegasan mengenai komitmen pemerintah pusat dalam mengawal usulan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan yang mencakup empat Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua. Inisiatif ini bertujuan agar proyek tersebut dapat masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengingat kapasitas fiskal pemerintah daerah di provinsi-provinsi baru masih sangat terbatas.

Menyikapi kondisi tersebut, Ribka menjelaskan bahwa pihaknya juga sedang melakukan perjuangan bersama Menteri Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI. Hal ini dilakukan karena diketahui bahwa kekuatan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk seluruh provinsi saat ini memang masih lemah, termasuk Provinsi Papua Selatan yang menjadi fokus perhatian.

Kami juga sedang lagi perjuangkan dengan Pak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI karena kita sangat mengetahui bahwa kekuatan fiskal APBD untuk seluruh provinsi saat ini memang lemah termasuk juga Provinsi Papua Selatan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ribka Haluk dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada Rabu, 15 Juli 2026. Sebelumnya, ia telah menghadiri Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan. Acara tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua Selatan yang berlokasi di Kabupaten Merauke.

Perhatian Kementerian PPN/Bappenas dan Dukungan Infrastruktur

Ribka menjelaskan bahwa usulan pembangunan KPP di DOB Papua kini telah memperoleh perhatian khusus dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Proses pembahasannya terus dikawal dengan ketat. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, dukungan ini sangat penting agar pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada kemampuan APBD masing-masing provinsi.

Di sisi lain, Ribka juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Capaian yang dinilai positif adalah keberhasilan dalam mempercepat proses penataan pemerintahan sejak pembentukan daerah tersebut. Pembangunan fisik beberapa fasilitas penting telah selesai pada Desember 2025, meliputi Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Selatan, serta Rumah Susun untuk aparatur sipil negara.

Komunikasi ASN dengan Pusat dan Pengelolaan Dana Otsus

Di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi, Ribka mendorong para ASN di daerah untuk lebih proaktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak. Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi koordinasi tersebut kapan pun diperlukan.

Kementerian Dalam Negeri itu orang tuanya pemerintah daerah, jadi kalau ada misalnya mau koordinasi di sana mengalami kesulitan, silakan WA (hubungi), Kementerian Dalam Negeri kita siap selalu fasilitasi 24 jam.

Selain itu, Ribka juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus secara optimal. Pengelolaan yang baik diperlukan agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dapat berdampak pada pengurangan alokasi anggaran di masa mendatang. Ia menjelaskan bahwa jika dari otonomi khusus terdapat SILPA dan kemudian mendapat sanksi berupa pemotongan, hal ini akan menyulitkan Gubernur dalam bergerak membantu masyarakat.

Kalau dari otonomi khusus (Dana Otsus) ada SILPA, kemudian dapat punish lagi, ada pemotongan lagi, kan susah juga nih Pak Gubernur tidak bisa bergerak untuk bantu masyarakat, sehingga teman-teman SKPD pengampu yang kelola dana otonomi khusus tolong perhatikan waktu.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Di antaranya adalah Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa. Kehadiran juga ditandai oleh Kasdam XXIV/Mandala Trikora, Kabinda Papua Selatan, perwakilan Dankodaeral XI Merauke, serta perwakilan Danlanud J.A. Dimara. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, para asisten, staf ahli, kepala OPD, dan Kepala Balai Kementerian PU Wilayah Papua Selatan.