Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda Optimalkan BTT untuk Kendalikan Inflasi

Pemda Diminta Gunakan BTT untuk Menjaga Harga Pangan

Ceritaberkat.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah di Kalimantan dan Sulawesi memaksimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu distribusi bahan pangan, terutama ketika kenaikan biaya angkut berpotensi mendorong harga di tingkat konsumen.

Pesan itu disampaikan dalam rapat lanjutan monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi bagi provinsi serta kabupaten/kota dengan angka inflasi tertinggi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Pertemuan berlangsung secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Penggunaan BTT dipandang dapat menjadi pilihan bagi daerah saat menghadapi tekanan harga komoditas. Dengan dukungan anggaran yang tepat sasaran, distribusi pangan dari wilayah produksi menuju pasar atau konsumen diharapkan dapat berjalan lebih lancar.

Distribusi Menjadi Faktor Penting

Kelancaran pasokan tidak hanya ditentukan oleh hasil produksi, tetapi juga kemampuan mengirim komoditas ke daerah yang membutuhkan. Hambatan transportasi, keterbatasan tempat penyimpanan, dan biaya logistik dapat membuat harga pangan meningkat meski barang masih tersedia di daerah asal.

Wiyagus menilai dukungan bagi distribusi perlu menjadi perhatian, karena penurunan biaya pengangkutan dapat membantu menjaga harga bahan pangan tetap mudah dijangkau masyarakat. Langkah ini relevan khususnya saat harga komoditas tertentu mengalami kenaikan.

Setiap pemda tetap perlu menyesuaikan kebijakan dengan keadaan wilayahnya. Karakter geografis, kondisi pasokan, serta kebutuhan masyarakat di satu daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Karena itu, pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan perencanaan yang terukur dan respons yang sesuai kebutuhan setempat.

Sejumlah daerah di Kalimantan dan Sulawesi juga menghadapi dampak cuaca ekstrem terhadap produksi pangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan beberapa komoditas, termasuk cabai, sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan jalur pasokan dan perkembangan harga secara berkala.

Pengawasan Rantai Pasok dan Koordinasi Satgas Pangan

Selain pemanfaatan BTT, pengawasan terhadap rantai distribusi menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga. Wiyagus menekankan perlunya koordinasi berkelanjutan dengan Satuan Tugas Pangan untuk memastikan barang bergerak dengan baik dari produsen hingga pasar.

Pengawasan ini juga ditujukan untuk mengantisipasi praktik-praktik yang dapat mengganggu ketersediaan barang. Ketika pasokan terjaga dan distribusi berlangsung tanpa hambatan, daerah memiliki ruang lebih besar untuk mengendalikan lonjakan harga pangan.

Sekali lagi penegakan hukum dan pengawasan distribusi ini langkah konkretnya harus bersama dengan Satgas Pangan secara terus-menerus untuk mengevaluasi terkait dengan inflasi yang ada di daerahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus dalam keterangan tertulis pada Selasa, 27 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa evaluasi perlu terus dilakukan agar pemerintah daerah dapat segera merespons perubahan harga maupun persoalan pasokan yang muncul di lapangan.

Kebutuhan Transportasi, Cold Storage, dan Gudang

Dalam rapat tersebut, pemda turut menyampaikan sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan penguatan distribusi pangan. Kebutuhan itu mencakup dukungan sarana transportasi, fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage, hingga penyewaan gudang.

Fasilitas penyimpanan memiliki peran penting bagi komoditas yang memerlukan penanganan khusus. Sementara itu, ketersediaan gudang dapat membantu daerah menampung barang sebelum disalurkan kembali sesuai kebutuhan pasar. Transportasi yang memadai juga menentukan kecepatan dan biaya pengiriman pangan antardaerah.

Wiyagus menyatakan akan membawa aspirasi tersebut ke tahap tindak lanjut melalui koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait, sesuai kewenangan masing-masing. Harapannya, kebutuhan yang disampaikan daerah dapat memperoleh dukungan untuk memperlancar arus komoditas dan menjaga harga tetap stabil.

Nanti ada beberapa PR bagi saya yang harus saya segera tindak lanjuti atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian seperti memfasilitasi transportasi dan storage dan sewa-sewa gudang. Ini nanti ini PR saya selaku pengampu wilayah Kalimantan-Sulawesi tentunya akan berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Bapak-Ibu sekalian.

Pengendalian inflasi di daerah pada akhirnya berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Ketika harga bahan kebutuhan sehari-hari meningkat, rumah tangga menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Karena itu, kebijakan yang memperlancar distribusi pangan dapat memberi manfaat praktis dalam menjaga keterjangkauan harga.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Wiyagus mengapresiasi komitmen kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah yang bergerak cepat dalam menjaga harga pangan. Ia mendorong agar kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat supaya langkah pengendalian inflasi dapat memberikan hasil yang nyata.

Kolaborasi tersebut mencakup pemantauan harga, penguatan pasokan, penyelesaian hambatan logistik, hingga pengawasan distribusi. Dengan koordinasi yang konsisten, respons terhadap kenaikan harga dapat dilakukan lebih cepat dan lebih sesuai dengan persoalan yang dihadapi setiap wilayah.

Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, tugas kita adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Rapat koordinasi itu dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, serta Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Andi Bataralifu.

Perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga mengikuti kegiatan tersebut. Pertemuan ini menjadi ruang untuk memetakan kebutuhan daerah sekaligus memperkuat langkah bersama dalam menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan.