Tak Mau Perumit Birokrasi, BRAN Ingin Koordinasi Sederhana dengan Kemen ATR/BPN

BRAN Dorong Koordinasi Ringkas dengan ATR/BPN demi Reforma Agraria

Ceritaberkat.com – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menegaskan pembentukannya tidak boleh membuat urusan pertanahan dan agraria menjadi lebih berbelit bagi masyarakat. Lembaga baru ini justru diharapkan memperkuat pelaksanaan reforma agraria melalui pembagian peran yang tegas, tata kerja efisien, serta koordinasi yang mudah dijalankan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Komitmen tersebut disampaikan Kepala BRAN Dedi Prasetyo setelah bertemu Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dan jajaran di Aula Prona, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya mematangkan struktur organisasi dan tata kelola BRAN sebelum lembaga tersebut mulai beroperasi.

“Prinsipnya, birokrasi harus bekerja untuk rakyat. Karena itu, organisasi harus disusun secara efisien, kewenangan harus tegas, dan mekanisme koordinasi harus jelas. Dengan demikian, pembentukan BRAN diharapkan memperkuat pelaksanaan reforma agraria, bukan menambah kerumitan birokrasi,” kata Kepala BRAN Dedi Prasetyo.

Pembagian Kewenangan Jadi Kunci

Dedi menilai penyederhanaan koordinasi dapat diwujudkan apabila kewenangan setiap lembaga dirumuskan dengan jelas. Kejelasan tersebut penting agar tugas tidak saling tumpang tindih, pekerjaan yang sama tidak dilakukan berulang kali, dan persoalan warga tidak berhenti di tengah proses karena tidak ada pihak yang memegang tanggung jawab secara pasti.

Dalam konteks layanan agraria, tata kelola antarlembaga memiliki arti penting karena proses penataan tanah, redistribusi, legalisasi, hingga penyelesaian konflik sering kali membutuhkan keterhubungan kebijakan dan data. BRAN ingin memastikan kehadirannya menjadi penguat dalam rantai kerja tersebut, bukan lapisan baru yang membuat proses administrasi semakin panjang.

“Kita perlu memastikan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, tidak ada pekerjaan yang dilakukan berulang, dan tidak ada persoalan rakyat yang terabaikan akibat ketidakjelasan tanggung jawab,” tutur Dedi.

Ia telah lebih dari tiga kali mendatangi Kementerian ATR/BPN untuk membahas penyusunan struktur organisasi dan tata kelola, atau STOK, BRAN. Pembahasan itu dilakukan bersamaan dengan percepatan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja agar BRAN bisa segera menjalankan fungsinya.

Pengalaman Teknis ATR/BPN Dinilai Penting

Dalam pertemuan tersebut, Ossy menyatakan kesiapan untuk memberikan masukan konstruktif serta dukungan teknis bagi BRAN. Dedi menyambut hal itu dengan harapan adanya mekanisme komunikasi yang sederhana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

ATR/BPN dipandang memiliki pengalaman dan kapasitas teknis yang relevan dalam bidang pertanahan. Karena itu, BRAN menekankan perlunya penyelarasan secara berkelanjutan selama masa transisi kelembagaan. Koordinasi yang tertata akan membantu kedua pihak memahami batas kerja masing-masing sekaligus menjaga tujuan reforma agraria tetap berjalan selaras.

“ATR/BPN memiliki pengalaman dan kapasitas teknis di bidang pertanahan yang penting dalam proses ini. Karena itu, komunikasi dan penyelarasan harus terus dilakukan agar transisi kelembagaan berjalan lancar,” tutur Dedi.

BRAN juga ingin agar setiap fungsi pemerintahan ditempatkan pada institusi yang paling tepat. Pendekatan itu diharapkan menghasilkan jalur kerja yang tidak rumit, tetapi tetap memiliki akuntabilitas yang jelas bagi publik maupun antarinstansi.

“Kita ingin memastikan setiap fungsi ditempatkan pada lembaga yang tepat, dengan alur koordinasi yang sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah dia.

Target Regulasi Rampung pada Oktober

BRAN menargetkan dokumen STOK beserta regulasi lain yang menjadi dasar kerjanya selesai pada pekan keempat Oktober 2026. Penyelesaian regulasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung kesiapan program 100 hari yang direncanakan mulai November 2026.

Rancangan struktur organisasi dan tata kerja BRAN mencakup empat bidang kedeputian. Keempatnya akan menangani penyusunan peta jalan reforma agraria, redistribusi dan legalisasi tanah, penyelesaian konflik, serta koordinasi lintas sektor.

Peta jalan reforma agraria akan menjadi arah kerja jangka panjang, sedangkan bidang redistribusi dan legalisasi tanah berkaitan dengan penataan status serta akses masyarakat terhadap tanah. Sementara itu, penanganan konflik memerlukan koordinasi yang cermat karena persoalan agraria dapat melibatkan berbagai kepentingan dan instansi. Bidang koordinasi lintas sektor kemudian diharapkan menjaga keterhubungan program BRAN dengan lembaga pemerintah terkait.

Dengan target operasional yang semakin dekat, penyusunan tata kerja menjadi tahap penting bagi BRAN. Fokus utamanya bukan hanya membentuk susunan organisasi, melainkan memastikan warga dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaan reforma agraria tanpa harus menghadapi prosedur yang tidak perlu.