Qodari Sebut Bakom Sedang Diserang ‘Surat Kaleng’, Tegaskan Bakal Lawan

Qodari Tegaskan Bakom Akan Hadapi Serangan Narasi di Media Sosial

Ceritaberkat.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan lembaganya tengah menghadapi serangan melalui unggahan akun media sosial anonim. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 30 September 2026, ia menggambarkan pola penyebaran narasi tersebut sebagai bentuk “surat kaleng” yang hadir dalam format digital.

Qodari menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui pihak di balik akun-akun yang mengedarkan unggahan tersebut. Namun, ia menilai substansi serangannya serupa dengan surat anonim pada masa sebelumnya: menyebarkan tudingan tanpa identitas pengirim yang jelas.

“Bakom sedang diserang,” kata Qodari, seraya menyebut unggahan anonim itu sebagai surat kaleng dalam bentuk modern.

Ia menjelaskan bahwa perubahan medium tidak mengubah karakter narasi yang dipersoalkan. Jika dahulu surat kaleng beredar melalui dokumen fisik, kini bentuknya berupa postingan media sosial yang memuat tuduhan terhadap lembaga maupun pejabat di dalamnya.

Menilai Ada Upaya Menghambat Penguatan Bakom

Qodari menilai serangan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran sejumlah kekuatan terhadap kemungkinan Bakom berkembang menjadi lembaga yang lebih besar dan berpengaruh. Ia menyebut oligarki, kekuatan asing, serta “londo ireng” sebagai pihak yang ia kaitkan dengan ketakutan atas penguatan lembaganya.

Dalam pandangannya, ada upaya untuk memengaruhi pimpinan negara agar tidak memberikan kepercayaan lebih besar kepada Bakom. Ia mengibaratkan posisi lembaga itu sebagai kapal fregat yang sedang dihalangi agar tidak berkembang menjadi kapal induk.

“Mereka sedang melakukan intercept” untuk mengondisikan agar Bakom tidak dipercaya menjadi kapal induk dari sebelumnya kapal fregat, ujar Qodari.

Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bagian dari pertarungan narasi. Bagi publik, isu ini memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian program, tetapi juga dengan respons terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Identitas anonim, tudingan personal, dan penyebaran narasi yang tidak disertai penjelasan terbuka menjadi persoalan yang ditekankan Qodari dalam keterangannya.

Deputi Bakom Ikut Menjadi Sasaran

Qodari menyebut serangan telah diarahkan kepada dua deputi Bakom, Timothy Ivan dan Fatpahdepi. Ia juga menyatakan lembaganya telah memperkirakan dua deputi lain, Ulta Levenia dan Kurnia Ramadhan, berpotensi menghadapi serangan serupa.

Setelah para deputi, Qodari menyebut dirinya menjadi sasaran puncak dari rangkaian tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa tuduhan yang beredar perlu dilihat melalui data, struktur anggaran, serta fakta mengenai posisi para pejabat yang disebut.

Bantahan Soal Tambahan Pegawai

Salah satu narasi yang dibantah berkaitan dengan tuduhan bahwa Fatpahdepi memasukkan 30 orang dari Partai Amanat Nasional ke Bakom. Qodari menyatakan angka itu tidak sesuai dengan kapasitas anggaran lembaga saat ini.

Bakom, kata Qodari, hanya memiliki anggaran untuk penambahan 15 orang. Kuota tersebut juga tidak dapat digunakan oleh satu unit saja karena harus dibagi ke empat kedeputian. Dalam kondisi itu, ia menyebut Deputi 1 yang dipimpin Fatpahdepi baru menambah empat orang.

“Bakom saat ini hanya punya anggaran untuk tambahan 15 orang,” ujar Qodari. Ia menambahkan, “Deputi satu sejauh ini cuma menambah empat orang.”

Penjelasan itu dipakai untuk menolak klaim mengenai perekrutan 30 orang. Qodari menekankan bahwa jumlah tersebut tidak sejalan dengan batas anggaran yang tersedia dan pembagian kebutuhan personel antar-kedeputian.

Isu Belanja Media dan Perkara KPK

Qodari juga menepis tudingan yang mengaitkan Timothy Ivan dengan alokasi belanja media sebesar Rp60 miliar. Ia menegaskan belanja media bukan anggaran pribadi seorang pejabat, melainkan pengeluaran lembaga yang berjalan melalui tata cara penganggaran dan pengadaan.

Ia menyatakan setiap pengeluaran institusi harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia membedakan secara tegas antara kebutuhan lembaga dan kepentingan personal pejabat.

“Belanja media adalah belanja lembaga, mengikuti mekanisme anggaran serta pengadaan, bukan kebutuhan pribadi,” kata Qodari.

Tuduhan lain yang turut dibantah berkaitan dengan dugaan masalah hukum Timothy Ivan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Qodari menyatakan Timothy tidak terlibat dalam perkara suap yang menyeret pamannya. Ia menjelaskan bahwa Timothy hanya hadir sebagai saksi dalam perkara tersebut dan tidak memiliki kaitan dengan dugaan suapnya.

Bagi Qodari, klarifikasi atas isu-isu tersebut penting agar publik dapat membedakan antara tudingan yang beredar di media sosial dan penjelasan resmi yang disertai rincian angka maupun posisi hukum pihak terkait. Ia menilai narasi anonim dapat menimbulkan kesan tertentu apabila tidak dijawab secara langsung.

Komitmen Melawan Sabotase

Qodari memandang penyebaran surat kaleng digital itu sebagai bagian dari upaya sabotase terhadap pemerintahan saat ini serta masa depan. Ia menyatakan Bakom tidak akan menghindari tekanan tersebut dan memilih menyampaikan bantahan secara terbuka.

“Demi pemerintahan Prabowo-Gibran dan transformasi bangsa, saya tidak takut dan akan melawan seluruh upaya sabotase itu,” tegas Qodari.

Ia mengulangi komitmen tersebut sebagai penegasan bahwa serangan narasi terhadap dirinya maupun jajaran Bakom tidak akan menghentikan kerja lembaga. Pernyataan ini sekaligus menjadi respons Bakom terhadap unggahan anonim yang menuding sejumlah pejabatnya terkait perekrutan pegawai, belanja media, dan persoalan hukum.