Pemerintah Bidik Daerah 3T sebagai Prioritas Program MBG

82,9 Juta Penerima MBG: Pemerintah Akui Masih Banyak Celah, Janji Perbaikan dalam Hitungan Bulan

Ceritaberkat.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau hampir 83 juta warga Indonesia kini memasuki fase krusial. Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa distribusi makanan bergizi ke seluruh pelosok negeri belum berjalan mulus. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa sejumlah aspek operasional program masih menyimpan kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Pengakuan ini datang bersamaan dengan komitmen untuk menuntaskan persoalan distribusi dalam rentang waktu satu hingga dua bulan ke depan.

Skala program ini memang luar biasa besar. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat, MBG menjadi salah satu intervensi pangan terbesar yang pernah dijalankan negara. Tantangan logistik, kualitas dapur, hingga ketepatan sasaran menjadi variabel yang sulit dikendalikan secara serentak di seluruh wilayah. Zulhas menyebut bahwa pengelolaan awal program sempat ditangani oleh pihak yang tidak tepat, bahkan ada oknum yang melakukan kecurangan sehingga menimbulkan penyalahgunaan. Atas kondisi tersebut, pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

“MBG ini melayani 82,9 juta orang, pekerjaan besar sekali. Kemarin ditangani orang yang tidak tepat, bahkan ada yang culas sehingga banyak penyalahgunaan. Pemerintah minta maaf memang belum berhasil, tapi beri kami waktu satu-dua bulan untuk merapikan.”

Fokus Utama: Daerah 3T dan Kelompok Rentan

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui Program #ZulhasBikinJelas bersama detikcom beberapa waktu lalu, Zulhas menegaskan bahwa prioritas distribusi MBG diarahkan ke wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Daerah-daerah ini selama ini paling sulit dijangkau oleh layanan publik, termasuk akses pangan bergizi. Pemerintah meminta waktu dua bulan kepada Presiden untuk menuntaskan persoalan di kawasan tersebut.

Satu bulan dari jendela waktu itu telah berlalu. Dalam periode tersebut, tim di lapangan berupaya memastikan bahwa warga yang berhak namun belum menerima paket MBG dapat segera dilayani. Zulhas mengungkapkan bahwa sekitar 3.000 titik distribusi baru masih memerlukan waktu tambahan agar operasionalnya berjalan lancar. Titik-titik ini tersebar di kawasan yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga pembangunan infrastruktur dapur dan rantai pasok membutuhkan koordinasi ekstra.

Selain wilayah 3T, program juga menyasar kelompok rentan secara spesifik: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Zulhas menyatakan bahwa penanganan untuk kelompok ini telah diselesaikan. Penambahan penerima dari segmen tersebut memperluas cakupan program sekitar 11 juta orang. Langkah ini sejalan dengan prinsip bahwa intervensi gizi paling dibutuhkan pada fase-fase kritis pertumbuhan, yakni dari masa kehamilan hingga usia dua tahun anak.

“Kita meminta waktu dua bulan kepada Bapak Presiden. Satu bulan sudah berlalu, dan dalam waktu tersebut kami menyelesaikan persoalan di daerah 3T, terutama memastikan mereka yang berhak tetapi belum menerima bisa mendapat MBG. Ada sekitar 3.000 titik baru yang perlu waktu untuk diselesaikan. Untuk ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, juga sudah kami selesaikan. Kelompok ini menambah sekitar 11 juta penerima manfaat.”

Ekspansi Bertahap ke Sekolah Keagamaan

Zulhas juga membuka ruang bagi perluasan MBG ke sekolah-sekolah berbasis agama. Namun, ia menekankan bahwa ekspansi ini tidak akan dilakukan secara serentak. Setiap dapur yang akan melayani sekolah keagamaan harus terlebih dahulu memenuhi standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pendekatan bertahap dipilih agar kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga di setiap titik distribusi.

“Kita selesaikan juga nanti sekolah-sekolah berbasis agama, tapi harus sesuai standar SPPG, dapurnya harus sesuai standar.”

Tegas soal Keamanan Pangan: Tidak Ada Toleransi untuk Dapur Tanpa SLHS

Salah satu sorotan utama Zulhas tertuju pada standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Setiap dapur SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti bahwa fasilitas tersebut memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene yang ditetapkan. Bagi dapur yang belum mengantongi sertifikat tersebut, pemerintah mengambil sikap tegas: operasional akan dihentikan.

Saat ini, tercatat hampir 7.000 dapur yang belum memiliki SLHS. Angka ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi masih berjalan dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi otoritas terkait. Zulhas menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi terhadap dapur yang dinilai tidak layak atau berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat, terutama anak-anak.

“Kalau nggak ada (SLHS), tutup dapurnya. Nggak ada tawar-tawar. Walaupun satu keracunan, mau satu, mau dua, itu anak kita. Ini bukan soal angka, ini soal keselamatan.”

Ketegasan ini penting mengingat MBG menyasar populasi yang sangat luas dan mencakup kelompok yang paling rentan terhadap risiko pangan, yakni anak-anak usia sekolah serta ibu hamil. Satu insiden keracunan saja dapat menimbulkan dampak kesehatan serius dan menggerus kepercayaan publik terhadap seluruh program. Oleh karena itu, penegakan standar higiene bukan sekadar prosedur administratif, melainkan garis batas yang tidak boleh dilampaui.

Dengan kombinasi antara percepatan distribusi di wilayah 3T, perluasan bertahap ke sekolah keagamaan, dan penegakan ketat standar keamanan pangan, pemerintah berharap dapat menuntaskan celah-celah operasional dalam waktu dekat. Tantangannya nyata, namun kerangka kerja dan komitmen politik untuk memperbaikinya kini telah diumumkan secara terbuka kepada publik.