Pelantikan DPD Sulsel, Peradi Profesional Dorong DPR Sahkan UU Keadvokatan

Peradi Profesional Kukuhkan 13 DPD di Sulawesi Selatan

Ceritaberkat.com – Peradi Profesional memperluas penguatan organisasinya di Sulawesi Selatan melalui pengukuhan serentak 13 kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten dan kota. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Claro Makassar pada Jumat, 9 Oktober 2026, itu dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Profesional di bawah Ketua Umum Prof. Harris Arthur Hedar.

Pengukuhan tersebut mencakup DPD Peradi Profesional di Makassar, Gowa, Sinjai, Bone, Bulukumba, Wajo, Maros, Pangkep, Parepare, Palopo, Barru, Pinrang, serta Takalar. Kehadiran kepengurusan di berbagai wilayah ini diharapkan memperluas jangkauan organisasi dalam mendukung pelayanan, pendampingan, dan akses hukum bagi masyarakat.

Acara itu dihadiri ratusan peserta dari kalangan praktisi hukum, akademisi, serta jajaran pengurus pusat. Ketua Umum Dewan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Selatan, Mochtar Djuma, juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Salah satu agenda dalam pelantikan adalah penyematan pin khusus Peradi Profesional kepada Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Farida Patittingi. Momen tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara yang mempertemukan unsur organisasi advokat, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Layanan Hukum

Harris meminta jajaran pengurus yang baru dilantik agar tidak berhenti pada pengesahan struktur organisasi. Ia menekankan bahwa kepengurusan daerah perlu menghadirkan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur.

Peran advokat, dalam pandangannya, berkaitan langsung dengan penegakan hukum sekaligus perlindungan atas hak-hak warga. Karena itu, keberadaan DPD di 13 daerah diposisikan sebagai langkah untuk memperkuat kerja organisasi hingga tingkat lokal.

“Pelantikan tersebut juga menjadi momentum konsolidasi organisasi advokat di Sulawesi Selatan. Harris menegaskan agar seluruh pengurus daerah berkomitmen mewujudkan penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi,” kata Harris dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10/2026).

Pesan tersebut menempatkan integritas sebagai unsur penting dalam tugas organisasi advokat. Pengurus daerah diharapkan mampu membangun kekompakan internal, menjaga profesionalitas anggota, serta memastikan organisasi dapat hadir secara relevan dalam kebutuhan pendampingan hukum masyarakat.

Dengan terbentuknya kepengurusan di sejumlah kabupaten dan kota, koordinasi antardaerah juga menjadi perhatian. Konsolidasi diperlukan agar arah kerja organisasi dapat berjalan selaras, tanpa mengabaikan kebutuhan hukum yang muncul di masing-masing wilayah.

“Momen ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat konsolidasi serta peran advokat Peradi Profesional di wilayah Sulawesi Selatan. Selain menjadi agenda konsolidasi internal, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” tuturnya.

Pengukuhan pengurus daerah bukan hanya agenda administratif, melainkan juga penanda perluasan tanggung jawab organisasi. Bagi masyarakat, penguatan struktur di tingkat kabupaten dan kota dapat menjadi pintu bagi tersedianya informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum yang lebih dekat dengan wilayah tempat mereka tinggal.

Harapan Pengesahan Revisi UU Keadvokatan

Dalam kesempatan yang sama, Harris turut menyoroti pembahasan revisi Undang-Undang Keadvokatan di DPR RI. Ia berharap revisi tersebut dapat disahkan pada tahun berikutnya, sehingga regulasi yang mengatur profesi advokat dapat semakin memberikan kepastian hukum.

Peradi Profesional, kata Harris, telah memperoleh kesempatan untuk ikut memberi masukan dalam penyusunan perubahan undang-undang tersebut. Organisasi itu juga telah menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan revisi regulasi keadvokatan.

“Revisi undang-undang saat ini sedang berproses. Kami dari Peradi Profesional telah diberikan ruang untuk berkontribusi dalam penyusunannya, dan kami juga sudah menyampaikan sejumlah usulan terkait revisi tersebut,” ujar Harris.

Harapan atas penyempurnaan aturan keadvokatan tidak semata berkaitan dengan kepentingan organisasi profesi. Regulasi yang jelas juga berkaitan dengan kepastian bagi pihak-pihak yang membutuhkan jasa hukum, termasuk masyarakat yang memerlukan pendampingan saat menghadapi persoalan hukum.

Harris menilai pembaruan undang-undang penting agar aturan yang berlaku mampu memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam profesi advokat. Masukan yang telah disampaikan Peradi Profesional diharapkan dapat dipertimbangkan dalam proses pembahasan di DPR.

“Mudah-mudahan, pada tahun depan, revisi ini sudah dapat disahkan oleh DPR. Tentu, kita berharap prosesnya berjalan lancar sehingga apa yang telah kita perjuangkan bersama dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan,” katanya.

Pembahasan revisi UU Keadvokatan menjadi isu yang mendapat perhatian karena menyangkut kerangka hukum profesi advokat. Bagi organisasi advokat, keterlibatan dalam penyusunan regulasi merupakan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan yang ditemui dalam praktik profesi.

Harris menegaskan bahwa usulan yang telah diajukan Peradi Profesional diharapkan memberi sumbangan bagi pembentukan aturan yang lebih baik pada masa mendatang.

“Apa yang sudah kita usulkan semoga dapat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi ke depan,” tutupnya.