Mekeng Nilai Kebijakan Energi Pemerintahan Prabowo Perkuat Kemandirian

Arah Energi Nasional Didorong untuk Mengurangi Ketergantungan Impor

Ceritaberkat.com – Penguatan kemandirian energi menjadi salah satu agenda yang dinilai semakin terlihat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng memandang kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan upaya memperbesar kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya dari dalam negeri.

Agenda tersebut mencakup peningkatan penggunaan bahan bakar nabati, penguatan produksi minyak dan gas, pengembangan energi terbarukan, serta hilirisasi mineral. Bagi Mekeng, langkah-langkah itu berkaitan langsung dengan tujuan memperkuat ketahanan nasional ketika harga minyak global bergerak tidak menentu dan situasi geopolitik dunia menghadirkan berbagai risiko bagi pasokan energi.

Ia menilai arah kebijakan ini selaras dengan Asta Cita dan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka itu, kekayaan alam tidak hanya dipandang sebagai komoditas, melainkan aset strategis yang pengelolaannya harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kalau kita mencermati pemikiran ekonomi Presiden Prabowo, ada satu prinsip yang sangat kuat, yaitu bagaimana Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sumber daya dan kemampuan ekonominya sendiri. Dalam dua tahun pemerintahan ini, kita melihat prinsip tersebut diterjemahkan melalui kebijakan swasembada energi, hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan industri nasional. Ini merupakan implementasi Asta Cita yang sejalan dengan semangat ekonomi konstitusi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan energi bangsa,” ujar Mekeng dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

B50 dan Bioetanol Jadi Bagian Strategi Energi Domestik

Legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I itu menempatkan implementasi biodiesel B50 sebagai salah satu kebijakan penting. Pemanfaatan campuran biodiesel dalam bahan bakar dipandang sebagai bagian dari usaha mengurangi kebutuhan impor energi sekaligus memperluas penggunaan sumber daya yang tersedia di dalam negeri.

Selain B50, perhatian juga tertuju pada rencana pengembangan bioetanol secara bertahap hingga target E50. Kebijakan tersebut dinilai menunjukkan keinginan pemerintah untuk memperkuat bauran energi melalui bahan bakar yang tidak sepenuhnya bertumpu pada minyak fosil impor. Keberhasilan strategi itu, bagaimanapun, memerlukan kesiapan produksi, teknologi pengolahan, investasi, serta jaringan distribusi yang memadai.

Dalam konteks yang lebih luas, swasembada energi tidak hanya berkaitan dengan biaya pembelian bahan bakar dari luar negeri. Kemampuan memenuhi kebutuhan domestik juga berhubungan dengan daya tahan negara menghadapi gangguan pasokan, perubahan harga dunia, dan tekanan eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian nasional.

“Ketergantungan terhadap impor energi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut ketahanan dan kedaulatan negara. Ketika kebutuhan energi semakin mampu dipenuhi dari dalam negeri, Indonesia akan memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi gejolak global. Karena itu, kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan swasembada energi sebagai agenda strategis nasional perlu didukung dengan penguatan kapasitas produksi, teknologi, dan investasi,” katanya.

Hilirisasi Mineral Dinilai Perlu Menghasilkan Nilai Tambah

Mekeng juga menekankan bahwa agenda kemandirian tidak dapat dipisahkan dari hilirisasi mineral dan penguatan industri pengolahan nasional. Pengelolaan sumber daya alam, dalam pandangannya, perlu menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, memperbesar penerimaan negara, dan membangun struktur industri yang lebih kuat.

Hilirisasi menjadi penting karena bahan mentah memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibanding produk yang sudah diolah. Ketika proses pengolahan dan industri turunannya berkembang di dalam negeri, manfaat ekonomi diharapkan tidak berhenti pada tahap ekstraksi sumber daya. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan industri tetap ditopang infrastruktur, investasi, teknologi, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi XII DPR RI memiliki peran pengawasan terhadap bidang energi, sumber daya mineral, riset, lingkungan hidup, dan investasi. Karena itu, pengawasan terhadap kebijakan energi juga mencakup perhatian pada pencapaian target, dampak bagi masyarakat, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

Akses Listrik dan Energi Terbarukan

Selain soal bahan bakar dan industri mineral, Mekeng menilai pemerataan akses listrik harus tetap menjadi perhatian. Pengembangan energi surya, panas bumi atau geotermal, tenaga air, dan bioenergi disebut penting untuk memperluas pilihan pasokan energi nasional.

Keragaman sumber energi dapat membantu Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu jenis pasokan. Hal ini juga relevan bagi wilayah kepulauan dan kawasan Indonesia Timur, yang menghadapi kebutuhan energi serta tantangan infrastruktur yang berbeda-beda. Pemanfaatan potensi energi setempat dapat menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan energi bagi masyarakat.

Pengembangan energi baru dan terbarukan juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan jaringan listrik, penyediaan teknologi, kepastian investasi, dan perencanaan yang berkelanjutan. Dengan begitu, diversifikasi energi bukan hanya menjadi target kebijakan, tetapi dapat memberi dampak nyata terhadap ketersediaan listrik dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Dukungan bagi Kebijakan Kementerian ESDM

Mekeng turut mengapresiasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam menerjemahkan agenda energi Presiden Prabowo ke dalam kebijakan yang lebih konkret. Ia menyoroti upaya menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi di tengah tekanan harga minyak dunia, memperkuat ketersediaan energi, mempercepat pemanfaatan sumber domestik, serta mendorong hilirisasi.

Ia menekankan perlunya dukungan lanjutan melalui investasi, infrastruktur yang lebih kuat, dan tata kelola sektor energi yang transparan. Kebijakan energi dinilai akan lebih efektif apabila pelaksanaannya dapat diukur, manfaatnya dirasakan luas, dan keberlanjutannya dijaga dalam jangka panjang.

“Semangat Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Negara harus mampu memastikan bahwa kekayaan energi dan mineral yang kita miliki benar-benar menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan bagi rakyat. Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar agenda Asta Cita, khususnya kemandirian dan kedaulatan energi, hilirisasi, serta penguatan industri nasional dapat diwujudkan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya.