Cegah Karhutla, Mendagri Tekankan Keterlibatan Pemda hingga Tingkat Desa

Peran Desa Jadi Garis Depan Penanganan Karhutla, Tito Karnavian Perintahkan Pemda Bergerak ke Tingkat Paling Bawah

Ceritaberkat.com – Perang melawan kebakaran hutan dan lahan tidak lagi bisa dimenangkan hanya dari posko komando di ibu kota provinsi. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa rantai pencegahan karhutla harus menjangkau lapisan paling bawah pemerintahan, yakni desa, agar titik api baru tidak bermunculan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Pesan itu ia sampaikan langsung di hadapan jajaran pemerintah daerah Sumatera Selatan pada Senin (24/8/2026).

Forum Tingkat Tinggi di Palembang

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rapat Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Yang memimpin langsung forum itu adalah Presiden Prabowo Subianto, menandai eskalasi penanganan karhutla ke level tertinggi negara. Sebelum hadir di Palembang, Tito Karnavian juga mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau, sehingga rangkaian pertemuan itu memperlihatkan koordinasi lintas wilayah yang intensif dalam satu waktu singkat.

Keputusan untuk melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa bukan sekadar formalitas birokrasi. Desa merupakan titik di mana interaksi langsung antara warga dan lahan terjadi setiap hari. Di level inilah keputusan kecil—membakar sisa panen, membersihkan kebun dengan api, atau membuka lahan dengan cara tradisional—bisa memicu kebakaran yang merembet ke kawasan hutan. Tanpa kehadiran aktif perangkat desa, upaya pemadaman di hulu akan selalu tertinggal dari laju api di hilir.

Keterlibatan Kepolisian dan TNI di Wilayah

Tito Karnavian menambahkan bahwa pencegahan karhutla tidak boleh menjadi beban tunggal pemerintah daerah. Jajaran Kepolisian dan TNI, yang secara struktural memiliki komando teritorial hingga tingkat desa, harus turut serta dalam upaya pencegahan. Peran mereka bukan hanya menjaga ketertiban, melainkan juga memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat, termasuk kepada pihak-pihak yang secara rutin melakukan pembakaran lahan untuk keperluan pertanian atau pembukaan area.

Pendekatan yang digariskan Tito bersifat bertahap. Pada tahap awal, warga yang terbiasa membakar lahan akan diajak berdialog, diberi pemahaman tentang risiko dan konsekuensi, serta diarahkan untuk mengubah kebiasaan. Namun, apabila pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil, langkah hukum yang tegas akan ditempuh.

“Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka menaati, kalau nggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memilih jalur edukasi dan tekanan sosial terlebih dahulu sebelum mengaktifkan instrumen pidana. Strategi ini sejalan dengan prinsip bahwa penegakan hukum di wilayah pedesaan akan lebih efektif bila diiringi perubahan perilaku, bukan semata-mata penindakan setelah kebakaran terjadi.

Pemadaman Bukan Satu-Satunya Jawaban

Salah satu poin krusial yang ditegaskan Tito adalah bahwa fokus penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman titik api yang sudah menyala. Pemadaman tetap penting, tetapi ia harus berjalan paralel dengan upaya pencegahan agar siklus kebakaran tidak berulang setiap musim kemarau. Tanpa pencegahan di hulu, sumber daya pemadaman akan terus terkuras untuk memadamkan api yang seharusnya tidak pernah menyala.

“Ini sambil yang 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, sejajar dengan itu karena ini seperti kami sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang Pak, jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru,” tutupnya.

Angka 1.900 hektare yang disebut Tito menggambarkan skala kebakaran yang sedang ditangani secara masif di Sumatera Selatan pada saat forum berlangsung. Fakta bahwa ribuan hektare lahan harus “dikeroyok rame-rame” untuk dipadamkan menunjukkan bahwa kapasitas pemadaman sudah berada pada titik kritis. Dalam kondisi seperti itu, setiap titik api baru yang muncul akan memperparah beban operasional dan mengancam keselamatan petugas serta warga sekitar.

Konteks Musim Kemarau Panjang dan Dampaknya

Kondisi kemarau yang berlangsung lebih lama dari biasanya menjadi faktor pemicu utama peningkatan risiko karhutla. Periode kering yang berkepanjangan membuat vegetasi kering menjadi bahan bakar yang mudah terbakar, sehingga percikan api kecil dari pembakaran lahan pertanian dapat dengan cepat menjalar ke kawasan hutan. Sumatera Selatan, sebagai salah satu provinsi dengan luas lahan gambut dan hutan tropis yang signifikan, secara historis termasuk wilayah yang paling rentan terhadap kebakaran skala besar setiap musim kemarau.

Dampak karhutla tidak terbatas pada kerusakan ekosistem. Asap pekat yang dihasilkan memengaruhi kualitas udara di tingkat regional bahkan lintas negara, mengganggu aktivitas penerbangan, menurunkan produktivitas pertanian, serta meningkatkan angka penyakit pernapasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan di tingkat desa bukan hanya urusan lingkungan, melainkan juga soal kesehatan publik dan ketahanan ekonomi lokal.

Implikasi bagi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Instruksi Mendagri ini menempatkan pemerintah desa pada posisi strategis dalam arsitektur pencegahan karhutla. Perangkat desa, yang memahami pola penggunaan lahan warganya secara detail, menjadi mata dan telinga paling efektif untuk mendeteksi potensi kebakaran sebelum api menyala. Koordinasi antara desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi membentuk rantai respons yang lebih cepat dan tepat sasaran dibandingkan pendekatan terpusat dari atas.

Dengan kepemimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut, pesan politik yang disampaikan jelas: penanganan karhutla adalah prioritas nasional yang menuntut keterlibatan seluruh lapisan pemerintahan, dari pusat hingga desa, serta seluruh elemen keamanan. Musim kemarau yang masih berlangsung menuntut agar mekanisme pencegahan itu segera diaktifkan di lapangan, bukan hanya di atas kertas kebijakan.