Main Agenda: PBB: Perang AS-Iran Berpotensi Bikin 32 Juta Orang di 160 Negara Jatuh Miskin

PBB: Konflik AS-Iran Berpotensi Membawa 32 Juta Orang di 160 Negara ke Kebutuhan Miskin

Main Agenda – Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, yang saat ini sedang berlangsung, telah memicu lonjakan harga energi serta pupuk di pasar global. Dalam laporan terbarunya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa situasi ini berisiko menyebabkan 32 juta orang dari 160 negara berbeda mengalami peningkatan kemiskinan. Isu ini menyoroti dampak ekonomi yang luas akibat perang yang terus berlangsung, terutama terhadap masyarakat yang rentan.

Peringatan dari UNDP Mengenai Kerusakan Ekonomi

Kepala Program Pembangunan PBB, Alexander De Croo, yang juga mantan Perdana Menteri Belgia, memberikan pernyataan resmi mengenai kemungkinan dampak perang tersebut. “Ini adalah pembangunan terbalik,” ujarnya, seperti dilansir AFP pada Rabu (29/4/2026). Ia menambahkan bahwa membangun masyarakat yang stabil dan memperkuat ekonomi lokal membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi konflik perang bisa menghancurkan hasilnya dalam beberapa minggu saja.

“Kami melakukan studi setelah enam minggu perang berlangsung dan memperkirakan bahwa bahkan jika pertempuran segera berakhir, sebanyak 32 juta orang akan terdorong ke dalam kondisi rentan di 160 negara,” jelas De Croo. Studi ini menyoroti bagaimana kenaikan biaya energi dan pupuk bisa mengakibatkan keluarga kecil mengalami kesulitan ekonomi, terutama di daerah yang mengandalkan impor bahan bakar atau pupuk.

Dalam konteks global, perang antara AS, Israel, dan Iran tidak hanya mengganggu pasokan energi, tetapi juga mempercepat ketidakstabilan harga di berbagai sektor. De Croo menyebutkan bahwa keadaan ini bisa berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari, termasuk meningkatkan inflasi dan memperburuk ketimpangan pendapatan. PBB menekankan bahwa kebutuhan dasar, seperti bahan pangan dan bahan bakar, menjadi komoditas yang lebih mahal, membuat keluarga miskin semakin tertekan.

Krisis Pasokan dan Dampak pada Ekonomi Global

Salah satu faktor utama yang memperparah situasi adalah penutupan Selat Hormuz, jalur laut vital yang menjadi pintu masuk untuk seperlima dari total pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Penutupan ini terjadi setelah perang melibatkan operasi militer yang mengganggu arus perdagangan internasional. Selain itu, negara-negara di kawasan Teluk juga menjadi penghasil bahan baku penting untuk produksi pupuk, sehingga perang memperkuat tekanan pada harga bahan bakar dan pupuk.

Dampak ekonomi dari konflik ini sangat terasa, terutama di Afrika dan Asia. Banyak negara di kawasan tersebut telah mengambil langkah-langkah darurat untuk mengatasi kenaikan biaya hidup, seperti penjatahan bahan bakar atau pengurangan jam kerja mingguan. Upaya ini bertujuan mengurangi konsumsi pangan dan energi, tetapi juga memicu ketidakpuasan di tengah masyarakat. Di sisi lain, negara-negara lain memutuskan untuk mengurangi pajak bahan bakar, harapan mereka untuk meredam efek inflasi pada keluarga konsumen.

UNDP menegaskan bahwa konflik ini akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan di negara-negara berkembang, terutama di Afrika Sub-Sahara dan sebagian besar Asia. Contohnya, Bangladesh dan Kamboja menjadi daerah yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga bahan bakar dan pupuk. Para ekonom menyebutkan bahwa negara-negara kepulauan, yang bergantung pada impor, akan mengalami kesulitan lebih besar karena ketergantungan pada pasokan luar negeri.

“Biaya energi yang tinggi dan kekurangan pupuk akan mengakibatkan tekanan besar terhadap masyarakat di negara-negara ini dalam beberapa bulan mendatang,” imbuh De Croo. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga akan terus berlanjut, menyebabkan krisis pangan dan kebutuhan dasar yang berpotensi memperparah kondisi sosial di banyak wilayah.

Dalam analisis lebih lanjut, De Croo juga menyebutkan bahwa perang bisa memicu ketidakstabilan politik di berbagai negara. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pekerja di kawasan Teluk mengirimkan penghasilan mereka ke negara asal, sehingga penurunan pengiriman uang dari luar negeri akan mengurangi pendapatan keluarga. Ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya di negara-negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

Langkah Darurat dan Dukungan Ekonomi

Untuk mencegah kemiskinan massal, UNDP menyarankan adanya subsidi sebesar $6 miliar yang diperlukan untuk membantu keluarga paling rentan. Dalam konteks perang yang berlangsung, angka ini tergolong signifikan, terutama jika dibandingkan dengan biaya pertempuran yang mencapai $9 miliar per minggu. “Kita bisa mengatakan bahwa enam miliar dolar itu banyak, tetapi ini adalah investasi yang penting untuk mencegah peningkatan jumlah orang miskin,” lanjut De Croo.

Diskusi mengenai kebutuhan subsidi ini sudah diangkat dalam forum internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Para ahli menilai bahwa pendanaan tersebut bisa menjadi solusi sementara untuk mengurangi beban ekonomi yang dialami masyarakat. Namun, kebutuhan dana tambahan bisa diperlukan jika konflik berlangsung lebih lama, sehingga mengganggu sistem distribusi global.

Menurut laporan PBB, perang tidak hanya berdampak pada negara-negara dengan pendapatan rendah, tetapi juga mengubah pola ekonomi negara-negara maju. Kenaikan harga energi dan pupuk membuat biaya produksi meningkat, yang berpotensi menyebabkan inflasi lebih tinggi dan penurunan daya beli. De Croo menekankan bahwa ini adalah pandangan dari pihaknya, yang berdasarkan studi terperinci selama enam minggu pertama perang.

Selain itu, perang ini juga memperkenalkan risiko lingkungan yang tidak terduga. Kebocoran bahan bakar di Selat Hormuz, serta pembakaran massal dari operasi militer, bisa memengaruhi ekosistem laut dan perekonomian lokal. PBB menyebutkan bahwa keadaan ini memperlihatkan bagaimana konflik bisa menyebar ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga lingkungan.

Dengan keadaan seperti ini, negara-negara berkembang mungkin terpaksa memprioritaskan kebutuhan bahan bakar dan pangan di atas investasi jangka panjang. De Croo berharap pihak internasional bisa berkoordinasi untuk meminimalkan dampak ekonomi, terutama pada negara-negara yang paling terkena. Ia menegaskan bahwa kebijakan darurat harus didukung oleh langkah strategis jangka panjang untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat.