Table of Contents
Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran, yang menyebabkan kematian Ayatollah Ali Khamenei, memicu ulang diskusi di Indonesia mengenai partisipasi negara ini dalam Board of Peace (BoP). Inisiatif internasional yang diusulkan AS untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah ini kini jadi sorotan, terutama setelah sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan organisasi swadaya masyarakat, mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
Aliansi mahasiswa dari Universitas Indonesia bahkan menyuarakan peninjauan ulang status keanggotaan Indonesia di BoP. Meski BoP memiliki tugas utama mendorong gencatan senjata, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta mendukung pemulihan dan stabilitas pasca-konflik di Gaza melalui pasukan stabilisasi internasional, keberhasilannya kini dipertanyakan setelah AS dan Israel terlibat langsung dalam serangan terhadap Iran.
“Ini semua pembicaraan BoP di tunda sementara, perhatian pemerintah kini beralih pada eskalasi konflik Iran,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono.
Pemerintah Indonesia masih menjalin komunikasi dengan pihak AS dan Iran. Sugiono menyebut, mereka menunggu beberapa hari hingga minggu ke depan untuk mengevaluasi situasi. Namun, keputusan akhir mengenai keanggotaan Indonesia di BoP belum diambil.
Penilaian Hassan Wirajuda
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai Presiden Prabowo Subianto sedang meninjau kembali peran Indonesia dalam BoP. Ia mengatakan, perang di Iran membuat kemungkinan keberhasilan forum tersebut semakin diragukan. “Dengan perang di Iran ini, potensi BoP untuk berhasil bisa jadi menurun,” ujarnya.
“Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar,” tambah Hassan.
Analisis Lina Alexandra
Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, mengatakan pemerintah Indonesia mungkin bersikap hati-hati karena pertimbangan geopolitik, khususnya dalam hubungan dengan AS. Menurutnya, situasi diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan AS saat ini sangat berkaitan.
“Ada kemungkinan pemerintah mengkhawatirkan kalau kita tidak menyambut baik tawaran untuk bergabung dalam Board of Peace, kita akan mendapat tekanan sendiri di dalam negosiasi tarif kita dengan Amerika Serikat,” kata Lina kepada DW.
Lina menambahkan, “Intinya adalah kita tidak ingin membuat Trump marah.” Namun, ia berpendapat bahwa pertimbangan ini seharusnya tidak lagi menjadi hambatan utama bagi Indonesia. Pasalnya, kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi alasan utama kekhawatiran kini justru berada dalam ketidakpastian setelah AS membatalkan sejumlah keputusan tersebut.
Sejumlah pihak juga mengkritik minimnya respons resmi Indonesia terhadap serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran. Lina menekankan, Indonesia dikenal konsisten menolak tindakan militer yang melanggar kedaulatan negara lain. “Kalau kita mendorong penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam isu Palestina, seharusnya prinsip yang sama juga berlaku dalam kasus lain,” tegasnya.
Dari sisi lain, Hadza Min Fadhli Robby, dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia yang fokus pada isu Timur Tengah, menilai keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak secara langsung memengaruhi dinamika konflik di kawasan. Menurutnya, negara-negara seperti Turki dan Qatar, yang memiliki hubungan langsung dengan pihak-pihak terlibat, justru lebih berpengaruh.
Iran juga telah memilih pemimpin tertinggi baru, dengan nama mantan pemimpin tertinggi sebelumnya pernah disebut oleh Trump sebagai kandidat potensial. Keterlibatan Indonesia di BoP tetap jadi pertanyaan besar, terutama dalam konteks keberlanjutan misi dan konsistensi prinsip diplomasi negara ini.
