Netanyahu Unggul Pemilu tapi Gagal Raih Mayoritas, Apa yang Akan Terjadi?

Koalisi Netanyahu Memimpin Perolehan Kursi, tetapi Belum Bisa Membentuk Pemerintahan

Ceritaberkat.com – Keunggulan tipis kubu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pemilu legislatif 27 Oktober belum cukup untuk memastikan terbentuknya pemerintahan baru. Koalisi sayap kanan yang dipimpinnya mengantongi 53 kursi di Knesset, sementara syarat untuk menguasai mayoritas adalah sedikitnya 61 dari total 120 kursi.

Hasil resmi itu menempatkan Netanyahu di posisi terdepan dibanding blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot. Namun, selisih suara parlemen tersebut belum memberikan jalan otomatis bagi Netanyahu untuk kembali memimpin Israel. Perundingan dengan partai lain akan menentukan apakah satu kubu dapat mengumpulkan dukungan mayoritas.

Komite Pemilu Pusat Israel atau CEC mengumumkan hasil final pada Jumat, 30 Oktober 2026, setelah menyelesaikan pemeriksaan atas kemungkinan kesalahan administrasi dan berbagai pengaduan yang masuk. Partisipasi pemilih tercatat mencapai 77,9 persen dari sekitar 7,3 juta warga yang berhak memilih.

Sebanyak 5.716.655 suara telah dihitung. Tingkat keikutsertaan ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa dekade, memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap arah pemerintahan Israel berikutnya.

Peta Perolehan Kursi di Knesset

Likud, partai yang dipimpin Netanyahu, tetap menjadi partai terbesar secara tunggal dengan 27 kursi. Meski begitu, jumlah tersebut tidak cukup tanpa dukungan mitra-mitra politiknya.

Koalisi Netanyahu terdiri atas Likud, Shas, United Torah Judaism, Otzma Yehudit, dan Religious Zionism. Jika seluruh kursi partai-partai itu digabungkan, blok tersebut memperoleh 53 kursi.

Di sisi lain, oposisi yang dipimpin Eisenkot mendapat 48 kursi. Blok ini mencakup Partai Yashar, B’Yachad, Partai Demokrat, serta Yisrael Beytenu. Partai Yashar sendiri merebut 21 kursi, menjadikannya kekuatan utama dalam barisan penentang Netanyahu.

Susunan lengkap hasil pemilu adalah Likud 27 kursi, Yashar 21 kursi, B’Yachad 12 kursi, Joint List 11 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Ra’am 8 kursi, Yisrael Beytenu 7 kursi, United Torah Judaism 7 kursi, Otzma Yehudit 7 kursi, Shas 6 kursi, serta Religious Zionism 6 kursi.

Hitungan ini menunjukkan bahwa kemenangan dalam jumlah kursi terbanyak tidak selalu sama dengan kemampuan membangun pemerintahan. Sistem parlementer Israel mengharuskan calon pemimpin memperoleh dukungan mayoritas anggota Knesset, sehingga kesepakatan antarpartai menjadi faktor penentu setelah pemungutan suara selesai.

Partai Arab Memegang Posisi Penting

Perhatian besar juga tertuju pada Joint List dan Ra’am. Dua partai Arab Israel itu secara gabungan memperoleh 19 kursi, sebuah pencapaian tertinggi dalam sejarah mereka dan hampir dua kali lipat dari 10 kursi yang saat ini mereka pegang.

Jumlah tersebut menjadikan mereka kekuatan yang sangat penting dalam pembicaraan koalisi. Jika blok oposisi bersedia bekerja sama dengan keduanya, gabungan dukungan itu secara teori dapat melampaui ambang 61 kursi dan menghasilkan mayoritas yang kuat di parlemen.

Namun, kemungkinan itu bergantung pada kesiapan politik setiap partai. Sampai pemilu selesai, kubu oposisi belum membuka peluang koalisi dengan Joint List dan Ra’am. Karena itu, perolehan 19 kursi belum otomatis berubah menjadi jalur pembentukan pemerintahan.

Posisi partai-partai Arab tersebut semakin disorot setelah muncul tuduhan kecurangan pada Kamis malam, 29 Oktober. Kubu Netanyahu menuduh ada dana dari Qatar yang digunakan untuk “membeli suara”. Tuduhan itu belum terbukti dan telah dibantah oleh Joint List, Ra’am, serta otoritas Qatar.

Eisenkot menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk “mendelegitimasi” hasil pemilu. CEC kemudian menolak klaim adanya kecurangan pemilu, di tengah isu tentang pendanaan asing yang disebut dapat memengaruhi proses pemungutan suara.

“Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar,” tegas Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne.

Tahap Berikutnya Setelah Pengumuman Hasil

Hasil resmi pemilu dijadwalkan diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu, 4 November. Setelah itu, Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai untuk menilai siapa yang paling mungkin memperoleh dukungan mayoritas di Knesset.

Presiden kemudian akan memberi mandat kepada salah satu tokoh politik untuk berupaya membentuk kabinet. Mandat tersebut tidak harus diberikan kepada pemimpin blok dengan kursi terbanyak, melainkan kepada pihak yang dinilai memiliki peluang paling besar menghimpun dukungan minimal 61 anggota parlemen.

Dengan 53 kursi, Netanyahu masih membutuhkan tambahan delapan kursi untuk mencapai mayoritas. Oposisi yang mengumpulkan 48 kursi juga belum berada di titik aman dan membutuhkan mitra tambahan yang cukup besar. Kondisi inilah yang membuat negosiasi dapat berlangsung rumit, terutama karena perbedaan posisi politik antarpartai.

Pembicaraan koalisi berpotensi memakan waktu beberapa minggu. Dalam masa itu, partai-partai kecil memiliki pengaruh besar karena dukungan mereka bisa menentukan pihak mana yang sanggup melewati ambang mayoritas.

Apabila tidak ada kombinasi partai yang berhasil membentuk pemerintahan, Israel dapat kembali menghadapi pemilu baru. Situasi semacam itu bukan hal asing dalam politik Israel, yang pernah beberapa kali menggelar pemilu berulang akibat kebuntuan pembentukan koalisi.

Untuk saat ini, hasil akhir pemilu belum menjawab siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya. Netanyahu unggul dalam perolehan kursi, tetapi angka 53 masih jauh dari kendali mayoritas. Nasib pemerintahan Israel kini bergantung pada kalkulasi koalisi, sikap partai-partai Arab, dan kemampuan para pemimpin politik mencapai kesepakatan yang cukup luas di Knesset.