Menlu: Asap Karhutla Bisa Melintasi Batas Negara, Begitu Pula Aliran Dana

Indonesia dan Singapura Perkuat Penelusuran Pelaku Karhutla

Ceritaberkat.com – Menlu – Pemerintah Indonesia menyiapkan kerja sama lintas negara dengan Singapura untuk mengejar pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini tidak hanya diarahkan pada penegakan hukum terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga pada penelusuran arus keuangan perusahaan yang berkaitan dengan kasus karhutla.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, menyampaikan hal tersebut setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu membahas pentingnya pertukaran informasi dan penguatan pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran yang dampaknya dapat dirasakan melampaui wilayah suatu negara.

Indonesia saat ini menjalankan penyelidikan nasional secara terkoordinasi terhadap dugaan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan. Proses tersebut melibatkan ratusan orang serta lebih dari 50 perusahaan. Sejumlah pihak telah menghadapi proses hukum, sementara beberapa di antaranya telah diputus bersalah di Indonesia.

“Indonesia juga tengah melakukan penyelidikan nasional yang terkoordinasi dan tegas. Ratusan individu dan lebih dari 50 korporasi telah dan sedang diselidiki serta diproses hukum, bahkan beberapa di antaranya telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia,” kata Tata.

Instruksi untuk Menindak Pihak yang Meraup Keuntungan

Tata menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar seluruh kekuatan hukum digunakan untuk memastikan para pihak yang mengambil manfaat dari kebakaran dimintai pertanggungjawaban. Penanganan karhutla, dalam pandangan pemerintah, tidak cukup hanya berhenti pada pemadaman api atau penanganan dampak asap.

Penyelidikan juga perlu mengarah pada pihak yang diduga memiliki peran dalam rantai pengambilan keputusan, pembiayaan, atau penerimaan keuntungan dari kegiatan yang berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan. Pendekatan tersebut penting karena persoalan karhutla dapat melibatkan kepentingan bisnis, aktivitas lintas wilayah, serta hubungan keuangan yang tidak selalu berhenti di satu negara.

“Instruksi Presiden Prabowo sangat jelas: kita akan menggunakan seluruh kekuatan hukum untuk memastikan pihak-pihak yang mengeruk keuntungan dari kebakaran harus mempertanggung jawabkannya,” ujar Tata.

Asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat bergerak mengikuti kondisi cuaca dan melintasi perbatasan. Dampaknya tidak hanya menyentuh masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga dapat memengaruhi kawasan yang lebih luas. Karena itu, kerja sama antarnegara dipandang relevan untuk memperkuat pembuktian dan menutup ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan batas yurisdiksi.

Fokus pada Jejak Keuangan Perusahaan

Salah satu unsur utama dalam kerja sama Indonesia dan Singapura adalah penelusuran jejak finansial. Tata menilai aliran dana, seperti halnya asap, dapat melintas dari satu negara ke negara lain. Pemerintah ingin memastikan bahwa struktur perusahaan atau transaksi keuangan tidak menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Singapura telah menawarkan data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran. Indonesia menyambut tawaran itu sebagai kesempatan penting untuk memperluas informasi yang dapat digunakan dalam penyelidikan. Data tersebut dapat membantu proses penghubungan antara dugaan pelanggaran, kepemilikan perusahaan, aktivitas finansial, dan pihak yang berpotensi memperoleh manfaat.

“Asap dapat melintasi batas negara, begitu pula aliran dana. Oleh karena itu, kita harus menelusuri jejak keuangan (money trail) yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Singapura telah menawarkan untuk berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran, yang kami sambut baik sebagai peluang berharga,” tegas Tata.

Penelusuran arus dana menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat akuntabilitas korporasi. Dalam perkara yang memiliki unsur lintas negara, bukti keuangan dapat membantu aparat mengidentifikasi keterkaitan antarentitas dan menelusuri pihak yang diduga terlibat. Kerja sama informasi juga dapat mempercepat pengumpulan bahan yang diperlukan dalam proses hukum.

Rencana Pembentukan Satgas Bersama

Indonesia dan Singapura turut membahas pembentukan satuan tugas bersama atau joint task force. Forum ini dirancang untuk menghubungkan pertukaran data, intelijen keuangan, serta pengumpulan bukti yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

Satgas tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi yang lebih terarah dalam menangani dugaan keterlibatan perusahaan dalam kasus karhutla. Selain mendukung proses penegakan hukum, kerja sama ini juga membuka kemungkinan pemulihan aset apabila langkah tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam konteks ini, kami membahas pembentukan satuan tugas bersama (joint task force) untuk memperkuat tanggung jawab korporasi,” ucap Tata.

“Satgas ini akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas, serta-jika memungkinkan-pemulihan aset (asset recovery). Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita,” imbuhnya.

Rencana tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak semata-mata menjadi urusan penindakan di lokasi kebakaran. Pemerintah juga menempatkan kerja sama internasional, keterbukaan informasi, dan pelacakan aset sebagai bagian dari langkah untuk mengejar pertanggungjawaban pihak yang diduga terlibat. Dengan koordinasi yang lebih kuat, batas negara diharapkan tidak menjadi penghalang dalam upaya menelusuri perusahaan maupun pihak yang mengambil keuntungan dari kerusakan hutan dan lahan.